DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadaplahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pasal 18 ayat [6J Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun L945; C, d. Mengingat : 1. x 2

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA3 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara flembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246); Undang-Undang Nomor 4L Tahun 2OAg tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan [Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2AOg Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5O58J sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor LL Tahun 2.O2A tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AZA Nomor 245, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang Pemerintahan Daerah ft,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587J sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Ll Tahun 2OZA tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AZA Nomor 245, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Dan BUPATI HALMAHERA BARAT MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. 3. 4, Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: L. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

2.Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meniadi kewenangan Daerah'
5.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6.Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. T. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan Pangan. B. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelaniutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

g.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
1. 10.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utamapertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. LL. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan 3 d 4 Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. LZ. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat. 1_3. Petani Pangan yangselanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang rnengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. L4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
2. 15.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. L6. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yarng berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia. t7. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
3. 18.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah. 1-9. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah KabuPaten.
4. 20.wilayah kabupatenfkata 2L. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menuniang pertanian.
5. 22.Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, d,an/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
6. 23.Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau henda-benda lain yang d 24. 25. 26. 27. ZB. 5 berkaitan dengan tanah yangdapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu Sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaniutan. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat' Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yangselanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yar,g menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detil Tata Ruang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

Pasal 3

(1)Lahan Pertanian Pangan Berkelaniutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan danf atau pada kawasan perkotaandi Daerah. 6
(2)Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan didalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan iumlah Penduduk.

Pasal 4

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat Lahan Pertanian Pangan, Lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Pasal 5

{1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. {2} Perencanaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud padaayat [1J dilakukan pada:

a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan-

(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan pangan Daerah;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. f.musyawarah petani. i4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat t3l huruf 4 dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan.
(5)Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat [4J didasarkan pada kriteria:
1. a.ketersediaan lahan; A 7 b, ketersediaan infrastruktur;
2. c.penggunaan Lahan;
3. d.potensi teknis Lahan; danf atau
4. e.luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 6

(1] Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,5 diiadikan dasar untuk men)rusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang. tZ) Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1J merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di Daerah' t3l Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat t1) merupakan perencanaan mengenai luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas Lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di Daerah.

Pasal 7

t1l Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelaniutan terdiri atas:

a.perencanaan jangka Paniang;
b.perencanaan jangka menengah; dan c, perencanaan tahunan. tZ) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas Lahan Cadangan dan luas lahan baku. t3l Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat t1l huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 8

t1l Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaa* oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian berdasarkan:

a.inventarisasi; d B
b.identifikasi; dan
c.penelitian. (21 Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan. t3j Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. t4l Usulan perencanaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

(11 Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (1) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan. {2) lnventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat tU dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam rencana jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 11

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: a, Kawasan Pertanian Pangan Berkelaniutan;

b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c- Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan di Kawasan Pertanian Pangan Berkelaniutan dalam dan di luar dalam dan di luar d 9 Pasal 1-? t1l Penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . tzl Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat [1J menjadi dasar peraturan zonasi. t3l Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' t4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelaniutan sebagaimana dimaksud pada ayat [3) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. tS) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…