DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan peraturan daerah ini diatur tentang Pembentukan organisasi dinas-dinas daerah kabupaten halmahera barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Pembentukan organisasi dinas-dinas daerah; Kedudukan tugas dan fungsi dinas-dinas daerah; Struktur organisasi dinas-dinas daerah; Kelompok jabatan fungsional; Eselonering, pengangkatan dan pemberhentian; Ketentuan lain-lain: Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
5.Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Halmahera Barat.
9.Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana tugas teknis pada Dinas-Dinas Daerah.
10.Eselonering adalah tingkatan jabatan structural pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. 3

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat, yang terdiri dari :

1.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
2.Dinas Kesehatan
3.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4.Dinas Pertanian
5.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
6.Dinas Pendapatan Daerah
7.Dinas Kelautan dan Perikanan
8.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif
9.Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH
10.Dinas Pendidikan
11.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.Dinas Pertambangan dan Energi
13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH

Pasal 3

(1)Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(2)Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3)Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(6)Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, terdiri dari :

1.Kepala Dinas
2.Sekretariat membawahi :

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub Bagian Perencanaan
c.Sub Bagian Keuangan 4
1. 3.Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air
a.Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Irigasi
b.Seksi Pengembangan Pantai dan Rawa
c.Seksi Pengembangan Sungai, Danau dan Waduk
1. 4.Bidang Bina Marga
a.Seksi Sistim Peningkatan Jaringan Prasarana Jalan dan Jenbatan
b.Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan
c.Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan
1. 5.Bidang Cipta Karya
a.Seksi Perumahan, Pembangunan Gedung dan Pemukiman
b.Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
c.Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum
1. 6.Bidang Penataan Program dan Bina Program
a.Seksi Penataan Ruang Wilayah
b.Seksi Pengembangan Kawasan
c.Seksi Program dan Pelaporan
1. 7.Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. 8.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1.Kepala Dinas;
2.Sekretariat membawahi :

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub Bagian Perencanaan
c.Sub Bagian Keuangan
1. 3.Bidang Pelayanan Kesehatan
a.Seksi Penyuluhan dan PSM
b.Seksi Bina Puskesmas, Rumah Sakit dan Kesehatan Khusus
c.Seksi Kefarmasian
1. 4.Bidang Kesehatan Keluarga
a.Seksi Kesehatan Ibu dan Manula
b.Seksi Kesehatan Anak
c.Seksi Bina Gizi
1. 5.Bidang Bina Data dan Informasi Kesehatan
a.Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
b.Seksi Informasi dan Data
c.Seksi Evaluasi dan Pelaporan
1. 6.Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
a.Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
b.Seksi Imunisasi dan Surveilans
c.Seksi Penyehatan Lingkungan
1. 7.Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. 8.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

1.Kepala Dinas 5
2.Sekretariat, Membawahi :

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub Bagian Perencanaan
c.Sub Bagian Keuangan
1. 3.Bidang Program
a.Seksi Pengolahan Data
b.Seksi Monitoring dan Evaluasi
c.Seksi Informasi dan Pelaporan
1. 4.Bidang Perhubungan Darat dan Udara
a.Seksi Management Lalulintas dan Teknik Sarana
b.Seksi Angkutan Darat, Penyeberangan dan Prasarana Keselamatan
c.Seksi Kebandar Udaraan
1. 5.Bidang Perhubungan Laut
a.Seksi Lalulintas Angkutan Laut
b.Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan
c.Seksi Keselamatan Pelayaran
1. 6.Bidang Komunikasi dan Informatika
a.Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi
b.Seksi Telematika
c.Seksi Pemberdayaan Pers dan Perizinan
1. 7.Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. 8.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :

1.Kepala Dinas;
2.Sekretariat Membawahi :

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub Bagian Perencanaan
c.Sub Bagian Keuangan
1. 3.Bidang Pertanian
a.Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura
b.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
c.Seksi Perlindungan Tanaman dan Perluasan Areal
1. 4.Bidang Perkebunan
a.Seksi Bina Usaha dan Perizinan
b.Seksi Proteksi dan Pengembangan Lahan
c.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
1. 5.Bidang Peternakan
a.Seksi Produksi dan Pakan Ternak
b.Seksi Kesehatan Hewan
c.Seksi Usaha Peternakan
1. 6.Bidang Ketahanan Pangan
a.Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
b.Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan
c.Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
1. 7.Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. 8.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 6

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, terdiri dari :

1.Kepala Dinas;
2.Sekretariat, membawahi :

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub Bagian Perencanaan
c.Sub Bagian Keuangan
1. 3.Bidang Program
a.Seksi Penyusunan Program
b.Seksi Data dan Informasi
c.Seksi Pengendalian dan Evaluasi
1. 4.Bidang Perindustrian
a.Seksi Sarana dan Iklim Usaha
b.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri
c.Seksi Pengembangan Teknologi Industri
1. 5.Bidang Perdagangan
a.Seksi Promosi, Pengawasan dan Sarana Logistik
b.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan
c.Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian
1. 6.Bidang Koperasi dan UKM
a.Seksi Bina Kelembagaan
b.Seksi Bina Usaha
c.Seksi Fasilitasi Pembiayaan
1. 7.Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. 8.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. Yang merupakan sati kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1.Kepala Dinas;
2.Sekretariat, membawahi :

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub Bagian Perencanaan
c.Sub Bagian Keuangan
1. 3.Bidang Pajak Daerah
a.Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
b.Seksi Penetapan Pajak Daerah
c.Seksi Penagihan Pajak Daerah
1. 4.Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
a.Seksi Pendataan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
b.Seksi Penetapan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
c.Seksi Penagihan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
1. 5.Bidang PBB P2 & BPHTB
a.Seksi Pendataan PBB P2 & BPHTB
b.Seksi Penetapan PBB P2 & BPHTB
c.Seksi Penagihan dan Penerimaan PBB P2 & BPHTB
1. 6.Bidang Pembukuan, Pelaporan, Penyuluhan dan Keberatan
a.Seksi Pembukuan dan Pelaporan
b.Seksi Penyuluhan
c.Seksi Keberatan
1. 7.Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. 8.Kelompok Jabatan Fungsional 7

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari

1.Kepala Dinas
2.Sekretariat, membawahi :

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub Bagian Perencanaan
c.Sub Bagian Keuangan
1. 3.Bidang Penangkapan
a.Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan
b.Seksi Bina Usaha
c.Seksi Sumber Daya Ikan
1. 4.Bidang Budidaya
a.Seksi Pengembangan Budidaya Ikan
b.Seksi Pembenihan dan Kesehatan
c.Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
1. 5.Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
a.Seksi Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
b.Seksi Eksploitasi Penataan Ruang, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
c.Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
1. 6.Bidang Pengolahan, Pemasaran, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
a.Seksi Pengawasan
b.Seksi Pengolahan Hasil perikanan
c.Seksi Pemasaran Hasil Perikanan
1. 7.Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. 8.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 11

(1)Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

1.Kepala Dinas
2.Sekretariat Membawahi :

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub Bagian Perencanaan
c.Sub Bagian Keuangan
1. 3.Bidang Pengembangan Destinasi
a.Seksi Usaha Jasa Pariwisata
b.Seksi Obyek Daya Tarik Pariwisata
c.Seksi Pembinaan Masyarakat Pariwisata
1. 4.Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif
a.Seksi Promosi Pariwisata
b.Seksi Data dan Informasi Pariwisata
c.Seksi Ekonomi Kreatif dan Pemasaran
1. 5.Bidang Kebudayaan dan Sejarah Kepurbakalaan
a.Seksi Informasi Kebudayaan
b.Seksi Optimalisasi Seni dan Budaya Daerah
c.Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 8
1. 6.Bidang Pemuda dan Olahraga
a.Seksi Pemuda
b.Seksi Olahraga
c.Seksi Sarana Prasarana
1. 7.Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. 8.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 12

(1)Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH terdiri dari :

1.Kepala Dinas
2.Sekretariat, membawahi :

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub Bagian Perencanaan
c.Sub Bagian Keuangan
1. 3.Bidang Kesejahteraan
a.Seksi Penyuluhan Pembinaan Lembaga dan Bimbingan Sosial
b.Seksi Keagamaan
c.Seksi Bimbingan Kesejahteraan Rakyat
1. 4.Bidang Pemberdayaan Sosial
a.Seksi Tuna Sosial dan Penyandang Cacat
b.Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Manula
c.Seksi Penanggulangan Bencana, Obat Terlarang dan Tindak Kekerasan
1. 5.Bidang Ketenagakerjaan
a.Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
b.Seksi Diklat dan Produktivitas Tenaga Kerja
c.Seksi Informasi Bursa Kerja, Penempatan dan Perluasan Kerja
1. 6.Bidang Transmigrasi dan PPH
a.Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Transmigrasi dan PPH
b.Seksi Penyiapan Pemukiman dan Fasilitas Transmigrasi dan PPH
c.Seksi Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi dan PPH
1. 7.Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. 8.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…