DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pendirian BUMDesa; Pengurusan dan pengelolaan BUMDesa; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi ekonomi desa di wilayah kabupaten Halmahera Barat meliputi potensi pertanian, pertambangan dan kelautan memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dan dikelola secara efektif, efisien dan transparan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tenang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Sadan Usaha Milik Desa;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT dan BUPATI HALMAHERA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
4.Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat
5.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawartan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa. 10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB II

PENDIRIAN BUMDESA

Pasal 2

Pendirian BUMDesa dimaksudkan :

a.mewadahi seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ a tau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ a tau kerja sama antar Desa.
b.mewujudkan kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum di desa yang diselenggarakan secara efektif, efisien, dan menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial.

Pasal 3

Pendirian BUMDesa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ a tau denganpihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung dan menyediakan segala jenis kebutuhan warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

pelayananperbaikan

(1)Desa dapat mendirikan BUMDesa dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal pendirian BUMDesa disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Desa.

Pasal 5

(1)Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUMDesa;
3. c.modal usaha BUMDesa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.

Pasal 6

(1)Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.anggota BPD;
3. c.lembaga kemasyarakatan desa;
4. d.lembaga desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDesa bersama.
(4)BUMDesa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA

Pasal 7

(1)BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi :

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 % (enam puluh perseratus), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

( 1) Susunan kepengurusan oganisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :

a.Penasihat;
b.Pelaksana Operasional; dan
c.Pengawas.

(2)Penamaan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(3)Susunan Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Masa bakti Pelaksana Operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…