Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 253
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
menetapkan perda tentang A-pBD, rancangan perda tentang pen:-bahaa APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama DpRD.
Dalam meiaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupaii melimpahkan sehragian atau seluruh kekuasaaiiil-va :yang berupa perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pejabat perangkat daerah sebagairnana dimaksud pada a5,at (3) terdiri ates:
Pelimpahan kekuasaan sehagaimana rlimaksr-rd pada a-vat (.3) ditetapkan dengan keputusan Bupati
Bupati selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemitikan kekayaan d,aerah ../ang dipisah se-bagairnana d.irnaksud riaiarn pasai 4 ayat i1j berkeduriusan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah. al l {21 {3} l4\ \,, {5)
Bagian Kedua Koordina'tor Pengelolaan Kerrangan Daerah
{1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana vang dimaksud pada pasal 4 avat {4) huruf a mempunvai tugas; a, koordinasi daiam pengeloiaan ke'-rangan ciaeran;
(21 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat i1), koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada Br_r;:aii. Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
{1} Kepala SKPKD selaku PPKII rne*1punj,'ai tugas:
{2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud nerla qr.zqt i.i i hrrrrrf ri 'l-retrxrenqncr' *.t^1-"..*^.b'
^l .-- ^ 1 j! - . --^r.,-.:".I. r.-1 -.'. ...r-1. - ,.:.-...-.- : - - - -l- - O. ir-it;iliUCi-jKaIr pci UfijUK LCKITIS pclarasalraaIl l'l:jteIIi PUtIeI lillaa1l Llall pengeluaran kas Daerah;
(21 Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
g= melaksanakan penempatan riang t)aerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
j meiakr-rkan pengeiolaan Lltang dan piutang daerah; oan
t4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
Bupati at.as usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) kuasa tsUll Ci lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali. Bagian Keempat Pensrrrrna Angsaran '-p.".rl (U Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
{2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) kepada Bupati melalui sekretaris daerah. n^ -i^-^ a, ^7:-^^ ^ IlaF,ral r I\urlrliii Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 1 1 ,l ) PA rlonot mclimnnhlznn setrnoinn lzerr.,en411ry.n lzennr'lp lrennln rrnit SI{PI) ( i j i ..-r liciijUi iIiLiUiiVGilr-rdii JLUqt;ruri .-rL ui'LiiqIrEqar rlLliuuu iauPclu uaarL urrr lJ seiaku KPA. {2i Pelirnpahan keu'enangan sebagairnana Cimaksud pada a1,'a+" (li berdasarkan pertlmbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. t3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oieh Bupati atas usul kepala SKPD. (4i Peiimpahan kewenangan sebagaimana dimaksu<i pada ayat (ii melipuii:
^ maloLrrlzon handrrrion ofoo foailron r{on mamprinfal-rlrnnfriLiallui\Grr Pvri6u-lrGit GiaJ iEiliriqri uilri .riUIlILluILOirliuIt pembayaran;
dan
Bagian Keenarn Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(11 PAIKPA daiam melaksa-na-kan kesia-tan meneta-nka-n neia-bat oacl-a\-/ 't --'-- ---o-------- ---r--_--- r-j-- SKPD/unit SKPD selaku PPTK {2) PPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. {3} Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPIK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
{1) Penetapan PP|K sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat tl) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban xerja, iokasi, rentang kenriaii, dan/atau pertimbangan objekiif lainnva vans kriferiant,a ditetankan oleh Rrrnafi-'-_---_j'r -,'r--o' - '' '' t ' _ .'r_ _'__ (2i PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (li merupakan pegaw-ai ASN yang memiliki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(1I Kenala SKPII) selakr: PA menetankan PPK SKPD sehasaimana r:lunaksurl r _, _-- i--_--_ '-I__'--_- - ' _ '' '_'_o - dalam pasal 10 ayat (ii huruf l untuk meiaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. {2} PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas darr wewerrang:
ii3) IJPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayai (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan/atau PPIK. Bagia-n Keclela-pan Pejabat penatausahaan keuangan Unit SKPD
/ ! \ r-\^!^* l-^I DA ,-^1,'**^Ll-^^ ^^l-^^i^- !-^.=.^- I-^-^.J^ IzT)4 l-^-^-^ 14, uc7-L<1-LLL l-ld.l I.I Il.l.CulrrPdr.tr1drl J(-r,rdBldl"l r\(-wUlrdrr6dllrr-!d ALPd(rd nl n AdIt,Ild pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 alzat (2), PA meneiapkan PPK unit SKPD untuk meiaksanakan iungsi iata usaha keuangan pada unit SKPD. 10 1.2) PPK unit SKPD sebngarmana dimaiksud peda .a.',,at {L} rnempunve! tugas:
Bagian Kesembilan Bendahara penerima dan Bendahara pengeluaran
{1) Bupat"i menetapkan bendehara Dener-irnaan untuk melaksenakan tugss kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usulan PPKD seiaku BUD. (2i Benclahara penerimaan sebagaimana riimaksud pada ayar ii) memilii<i tugas dan rvewena-ng menerima-, menyimpan, menyefor, ke rekening kas umr-tm daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
ii) Daiam hal Ptr meli:npahkan sebagian keu,enangann_ya t<epada KPA, Brrpau dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan. {21 Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksudkan pada ayat i1} .--^--:t:t": _I_--. : -r^-.^_--- t:_-^.!-.--" riltrrrrrrrr(r LuB,aS uarr wcwtrrrarrE, scuuicr utrrrEarr LrrrEI{,uP PcrrLrH,ilSarr _\'arrB ditetapkan Bupati.
Membuka PDF…