DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 253

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan perda tentang A-pBD, rancangan perda tentang pen:-bahaa APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama DpRD.

d.menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan Daerah;
e.iriengarnbii tir:dakan tertentu dalani keadaan nreridesak terkaii pengelolaan keuangan daerah yang sangaat di butuhkan rlaerah ciani atau masyarakat;
f.menetapkan kebijakan terkait pengelolaan APBD;
g.menetapkan KPA;
h.menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
i.rneneta-pkan peja-bat -va-lg bertuga-s nrela-kukan penrurrgutan paja-k daerah dan retribusi daerah;
j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
k.mcnctapkan pejabai;vang bertugas meiakukan pengujiaii atas iagihan dan memerintahkan pembayaran;
i.menetapkan pejabai iainnya daiam rangka pengeioiaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam meiaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupaii melimpahkan sehragian atau seluruh kekuasaaiiil-va :yang berupa perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pejabat perangkat daerah sebagairnana dimaksud pada a5,at (3) terdiri ates:
a.Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah;
b.Kepala SKPKD selaku PPKD: dan
c.Kepala SKPD selaku PA Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara -yang memeriniahkan, menguji, dan menerima aiau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan sehagaimana rlimaksr-rd pada a-vat (.3) ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 5

Bupati selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemitikan kekayaan d,aerah ../ang dipisah se-bagairnana d.irnaksud riaiarn pasai 4 ayat i1j berkeduriusan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah. al l {21 {3} l4\ \,, {5)

(6){U a (2} Ketentuan mengenci bupar; selaku r..'ekrl pemertntah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan per-undang-undangan.

Pasal 6

{1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana vang dimaksud pada pasal 4 avat {4) huruf a mempunvai tugas; a, koordinasi daiam pengeloiaan ke'-rangan ciaeran;

b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan pembahan APBD, dan rancangan pertanggung jawaban peiaksanaan APBD;
u.kourtlirrasi pciii iapan pedorrrari peiaksaiiaan APBD;
d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD:
e.koordinasi petaksanaaii iugas iainnya di biriang pengeloiaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.memimpin TAPD. (21 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat i1), koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada Br_r;:aii.

Pasal 7

{1} Kepala SKPKD selaku PPKII rne*1punj,'ai tugas:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
b.menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
c.melaksanakan nemltngutan oenrlapatan cl-aerah vang telah diatttr dalam Perda;
d.melaksanakan fungsi BUD; dan
e.melaksanakan tugas Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud nerla qr.zqt i.i i hrrrrrf ri 'l-retrxrenqncr' *.t^1-"..*^.b'
a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b.mengesahkan DPA SKPD;
c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; ^l .-- ^ 1 j! - . --^r.,-.:".I. r.-1 -.'. ...r-1. - ,.:.-...-.- : - - - -l- - O. ir-it;iliUCi-jKaIr pci UfijUK LCKITIS pclarasalraaIl l'l:jteIIi PUtIeI lillaa1l Llall pengeluaran kas Daerah;
e.melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
f.menetapkan SPD;
g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah Daerah;
h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i.rrrert'vajikan itriirt trrasi keirangalr riireririt: rlarr
j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 8

(1)PPKI-I selaku BUD mengusulkan peSabat. Ci ltngkungen SKPKII kepade Bupati untuk ditetapkan sebagai kuasa BUD; (21 Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksutl ayai ii) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan anggaran Kas;
2. b.rnenyiapkan SFD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.il]eman+"au pelcksanaan penerunaan icn pengeluaran APBD cleh B.qnk dar.latau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang Daerah; g= melaksanakan penempatan riang t)aerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
7. h.meiakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
8. i.melaksanakan pemberian pinjaman Daerah atas nama pemerintah daerah; j meiakr-rkan pengeiolaan Lltang dan piutang daerah; oan
9. k.melakukan penagihan piutang daerah. t4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Bupati at.as usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) kuasa tsUll Ci lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

a.menyusun RKA SKPD
b.menyusun DPA SKPD
c.meiakukan unciakan ]/ang mengakibatkan pengeir-rara-n atas beoaa anggaran belanja;
d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.rrrciaksaiiakarr lrciiir.iilgui,atr lci t ibusi,jaerah;
g.mengadakan ikatan/perjanjian ke{a sama dengan pihak lain dalam Lratas anggaran,vang teiah rlitetapkan;
h.menandatangani SPM;
i.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jaw'ab SKPD yang dipimpinnya;
j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipilnpinnya;
k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
1. 1.menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m.menetapkan pejabat lainnya daiam SKPD yang dipimpinnya dalam -^--l-^ ^^^^^l^!^^- 1-^. n^.^r^l:. d^4 iiiliBl\d lju.llBUiurdcl-tl l\t t-rdrrSarr uaLrd.rt' udrr
n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peruniang-undangan. {2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) kepada Bupati melalui sekretaris daerah. n^ -i^-^ a, ^7:-^^ ^ IlaF,ral r I\urlrliii Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 1 1 ,l ) PA rlonot mclimnnhlznn setrnoinn lzerr.,en411ry.n lzennr'lp lrennln rrnit SI{PI) ( i j i ..-r liciijUi iIiLiUiiVGilr-rdii JLUqt;ruri .-rL ui'LiiqIrEqar rlLliuuu iauPclu uaarL urrr lJ seiaku KPA. {2i Pelirnpahan keu'enangan sebagairnana Cimaksud pada a1,'a+" (li berdasarkan pertlmbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. t3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oieh Bupati atas usul kepala SKPD. (4i Peiimpahan kewenangan sebagaimana dimaksu<i pada ayat (ii melipuii:
a.melakukan tindakan yrang rnengakihatkan pengelnaran atas hehan anggaran belanja;
b.melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; ^ maloLrrlzon handrrrion ofoo foailron r{on mamprinfal-rlrnnfriLiallui\Grr Pvri6u-lrGit GiaJ iEiliriqri uilri .riUIlILluILOirliuIt pembayaran;
d.mengadakan ikatan/peq'anjian kedasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e.meiaksanakan pemungutan reiTibusi daerah;
f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggr-r-ng jarvahnrra; dan
g.melaksanakan tugas KPA lainnlua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)Daiam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {41 KPA bertanggung jawab kepada PA.

Pasal 12

(11 PAIKPA daiam melaksa-na-kan kesia-tan meneta-nka-n neia-bat oacl-a\-/ 't --'-- ---o-------- ---r--_--- r-j-- SKPD/unit SKPD selaku PPTK {2) PPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. {3} Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPIK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

{1) Penetapan PP|K sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat tl) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban xerja, iokasi, rentang kenriaii, dan/atau pertimbangan objekiif lainnva vans kriferiant,a ditetankan oleh Rrrnafi-'-_---_j'r -,'r--o' - '' '' t ' _ .'r_ _'__ (2i PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (li merupakan pegaw-ai ASN yang memiliki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.

Pasal 14

(1I Kenala SKPII) selakr: PA menetankan PPK SKPD sehasaimana r:lunaksurl r _, _-- i--_--_ '-I__'--_- - ' _ '' '_'_o - dalam pasal 10 ayat (ii huruf l untuk meiaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. {2} PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas darr wewerrang:

a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti i<eienokanAnnva vano diaiukan oieh Lrendahare nenseirreren'
b.menyiapkan SPM;
c.melakukan verifikasi laporan pefianggung jawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
d.nreiaktrkatt iutrgsi akutausi pada SKF'D, darr
e.menvusun laporan keuangan SKPD. ii3) IJPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayai (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan/atau PPIK. Bagia-n Keclela-pan Pejabat penatausahaan keuangan Unit SKPD

Pasal 15

/ ! \ r-\^!^* l-^I DA ,-^1,'**^Ll-^^ ^^l-^^i^- !-^.=.^- I-^-^.J^ IzT)4 l-^-^-^ 14, uc7-L<1-LLL l-ld.l I.I Il.l.CulrrPdr.tr1drl J(-r,rdBldl"l r\(-wUlrdrr6dllrr-!d ALPd(rd nl n AdIt,Ild pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 alzat (2), PA meneiapkan PPK unit SKPD untuk meiaksanakan iungsi iata usaha keuangan pada unit SKPD. 10 1.2) PPK unit SKPD sebngarmana dimaiksud peda .a.',,at {L} rnempunve! tugas:

a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta buktikelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oieh bendahara pengeiuaran pembaniu; rian
c.melakukan verifikasi iaporan pertanggr:ng jawahan benclahara penerirrraan pernbantu dan bendahara pengeluaran pemtrantu.

Pasal 16

{1) Bupat"i menetapkan bendehara Dener-irnaan untuk melaksenakan tugss kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usulan PPKD seiaku BUD. (2i Benclahara penerimaan sebagaimana riimaksud pada ayar ii) memilii<i tugas dan rvewena-ng menerima-, menyimpan, menyefor, ke rekening kas umr-tm daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 17

ii) Daiam hal Ptr meli:npahkan sebagian keu,enangann_ya t<epada KPA, Brrpau dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan. {21 Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksudkan pada ayat i1} .--^--:t:t": _I_--. : -r^-.^_--- t:_-^.!-.--" riltrrrrrrrr(r LuB,aS uarr wcwtrrrarrE, scuuicr utrrrEarr LrrrEI{,uP PcrrLrH,ilSarr _\'arrB ditetapkan Bupati.

Isi peraturan

Teks253PDFHirarki

Memuat teks peraturan…