DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 25 Tahun 2020

Nomor: 25
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa c.Pengadaan Secara Elektronik d.Pembayaran e.Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa f.Pengawasan dan Pengendalian g.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mengamanatkan; Bupati mengatur pelaksanaan pengadaan barang jasa Badan Usaha Milik Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; BUPATI HALMAHERA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR ;J..fi° TAHUN 2020 BUPATI HALMAHERA BARAY PROVINSI MALUKU UTARA 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Barat. MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANG PELAKSANAANPENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATENHALMAHERA BARAT. Menetapkan
3.Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
4.Undang-Undang R.I. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
7.Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
8.Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor: 02/M- IND/PER/ 1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan Air Minum (PDAM)Kabupaten Halmahera Barat;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)'Bidadari Mandiri";

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

( 1) Jenis pengadaan barang dan jasa pada BUMDterdiri dari :

a.barang;
b.pekerjaan konstruksi;

Pasal 2

(1)Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh BUMDdengan menggunakan anggaran :
1. a.dana perusahaan/BUMD;
2. b.dana hibah; dan
3. c.sumber dana lain.
(2)Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah

4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (termasuk Perusahaan Daerah Air Minum).
5.Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai oleh anggaran Badan Usaha Milik Daerah, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
6.Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
7.Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
8.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu (darurat/bersifat rahasia/hanya ada satu penyedia/harga sudah pasti).
9.Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang nilainya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
10.Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
11.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
12.Pembayaran non Tunai adalah system pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu, nota debit, maupun uang elektronik.
13.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

PELAKSANAANPENGADAANBARANGDANJASA

Pasal 6

(1)Pengadaan barang danjasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
(2)Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas personil, tim, dan/ a tau unit yang dibentuk dan/ a tau ditunjuk oleh Direksi.

Pasal 5

( 1) Pengadaan barang dan jasa pada BUMD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel dan fleksibilitas.

(2)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), yaitu pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
(3)Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), yaitu pengadaan barang dan jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
(4)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa BUMD sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.
(5)Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu pengadaan barang dan jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.

Pasal 4

( 1) Metode pengadaan barang dan jasa melalui penyedia yaitu :

a.penunjukan langsung;
b.pengadaan langsung; dan / atau
c.tender/ seleksi.

(2)Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam keadaan darurat atau harga sudah pasti.
(3)Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan :
1. a.pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bemilai sesuai ketetuan yang telah ditetapkan; dan b.jasa konsultansi yang bernilai anggaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
(4)Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan:
1. a.pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bemilai anggaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; dan
2. b.jasa konsultansi yang bernilai anggaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
3. c.jasa konsultansi; dan
4. d.jasa lainnya.
(2)Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara swakelola dan/ atau penyedia.

Pasal 11

( 1) Bupati melalui Badan Pengawas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Direksi tentang teknis pelaksanaan pengadaan barang danjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa memfasilitasi Peraturan Direksi tentang teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebelum ditetapkan.
(3)Direksi menindaklanjuti hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

PENGAWASANDAN PENGENDALIAN

Pasal 10

( 1) Direksi melakukan pengawasan dan pengendalian menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel dan fleksibilitas.

(2)Direksi dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang dan jasa. BABV TEKNIS PELAKSANAANPENGADAANBARANGDANJASA

Pasal 9

(1)Teknis pelaksanaan pengadaan barang/asa diatur lebih lanjut oleh Direksi.
(2)Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 8

( 1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan secara tunai/non-tunai.

(2)Pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direksi.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…