DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Kawasan tanpa rokok dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Hak dan kewajiban; Kawasan tanpa rokok; Larangan dan pengendalian; Peran serta masyarakat; Pembinaan dan pengawasan, Wewenang dan kewajiban; Pembiyaan; Sanksi administrasi; Ketentuan penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Pasal 2

Penetapal l{awasan Tanpa Rokok herasaskan:

a.Perikemanusiaal;
b.Keseimbangan; c" Keserasian, kelestarian, keberlanjutan dan keseimbangan kesehatan, man.lsia serta lingkungan;
d.kemanfaatan umum;
e.i:elindr:ngall;
f.penghormatan terhadap hak <ian kewajibran;
g.keadilan;
h.partisipatif; rlan
i.transparansi tian akuntabilitas.

Pasal 3

Fenetapan kawasern tanpa rokok dimaksucikaur untuk memberikan jaminan peroiehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 4

Penetapan kanvasan tanpa rokok hertujuan .:ratuk :

a.Menciptaka-rl ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya hahan yang crengaarclung lcarsirl'rgen cL;"n zaL adiktif ilalari-i produ}' tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
c.Me.lindungi penduduk usia prociuktif anak, rernaia, dam perempuan hamil .i:iri dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk ternbakau;
d.Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dm manfaat hidup tanpa merokok;
e.Melindungi keehatan masyarakat dari bahaya akibat asap rokok orang lain;
f.Menekan pertumbuhan perokok pemula; dan
g.Memtxrdalakan hirlup sel:at.
a.lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajatkesehatan;
b.urlara bersih dan menikmati r-rrlara :rrang bebas dari asap rokr:l<; dan
e.inlormasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau tnerokok dan bahayanya untuk kesehatan.

BAB II

HAK DAIY KEWA"TIBAN Pasa! 5 Seriap orang berhak atas:

Pasal 6

Setiap orang berkewajiban :

a.fi)engnorrnati hak orarag latn dala;rrr upaya n;ernperoleh lingkung:il? yallg sehat, baik frsik, biologi, maupun sosial; 4
b.berperilaku hiciup sehat untuk rnewrrjudkan, memperterhankart, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya; dan
s.meru.cLihara lingkungerl yang bersih dar:. sehat yarl'g ircbas dari. asap rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR;
d.IVlenghormati tidak merokok didepan/diruanganldimana terdapat Ibu hamil dan/atau Ibu yang sedang men3rrsui bayi serta arrak-anal< di ka-vvasan tanpa rokok.

BAB III

KAtrIASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

Kawasan tanpa rokok meliputi :

a.F"asiiitas pelaya-na::. k^esehatan;
b.Tempat belajar mengajar dan/atau kawasan belajar mengajar;
c.Tempat trermain anak;
d.Tempat ibariah;
e.Angkutan umum; f . Teirpat kerja; rlan
g.Tempat umum dan tempat iain yang ditetapkan- Fasa!" I

(1)Fasilitas pelayanal kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah suatu edLal datr/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 1iesehatan, baik promotif, preventii, l'luratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah danf atau masyarakat antara lain:
1. a.rumah sakit;
2. b.pusat kesehatan masyarakat;
3. c.tempat praktrk dokter; d, klinik;
4. e.tempat praktik bidan; dan
5. f.apotek"
(2)Tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 7 huruf b adalah tempat yang dimanfaatkan untuk keglatan belajar, mengajar, pendiriikan, rlanf atau pelatihan antxa iain :
1. a.sekolah;
2. b.pergut-1an tinggi:
3. c.balai pendidikat dan pelatihal;
4. d.perpustakaan;
5. e.ruang praktik/laboratoriuml
6. f.museum; dari
7. g.pondok pesantren.
(3)Tempai anak berinain sebagairnana climaksud dalam Pasal 7 hr.r-rr.f c a.daiah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, antara lain:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.teinpat penitipan a:rak;
3. c.arena bermain anak-anak; dan
4. d.Posyandu. t4l Tempat ibadah sebagairnana dimaksud daiam Pasal 7 huruf d adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk }eribadah bagi para pemeluk rnasing-masing agama secara permanen. antara iain:
5. a.masjid;
6. b.mushcla; 5
(5)
1. c.gereja;
2. d.kapel; a pura.;
3. f.wihara; dan
4. g.kelenteng. Angkutan '-rinum sehagaimaner dimaksuri dalam Fasal 7 iruruf e a-rl-;Lla1 a1at angkutan bagi masyarakat yaxg berupa kendaraan darat dan air yang penggunaannya dengan kompensasi, antara lain :
5. a.bus ufirrrrj];
6. b.angkutan kota;
7. c.a-ngkutan perdesaan: dan
8. d.angkutan urrrum Lralsporlasi lauL (spe<i bo,at dan/atau arigkutan laut urnLlm lainnya) Terni>at Kerja sebagaimana Cirnaksud dala:n Pasai 7 hr-rrni f adalal: tiap rl:lr-ugan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap tiimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan ilimana terdapa.i sumber atau s:.rmber-sumber bahaya aliara lain :
9. a.perkantoran pemerintah;
10. b.perkantoran swasta;
11. c.industriTpabrik;
12. d.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum: dan
13. e.Sta,siun Pengisian Bahan Bakar Gas. Tempat umum sebagairnana clirnaksud dalarrr Pasal 7 liuruf g adalati semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan latau tempat yarg dapat dim:infaatlian bersama-sa-ina LliLtitk kegia.tan r:tasyarakcii ya-ng dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, antara lain:
14. a.pasar;
15. b.terminal;
16. c.tempat rvisata;
17. d.bandara;
18. e.hotel;
19. f.haite;
20. g.gedung pertemuan;
21. h.pertokoan; !. fasilitas olah raga-;
22. j.tempat hiburan; dan
23. k.restoran. Batasan kawasan sebagainiana diniaksud pada a-Vat {11, ayat {2i, dan ayat {3) meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar. Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {4). ayat 1.61, dan ayat l7l sampa-i batas kucuran air dari a'rap paling iuar di ternpat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 9

Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkex,ajrba-n menerapkan KiR. Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 7 huruf f dan huruf g r,.rajib menyediakan tempat khusus untltk merokok, kecuaii Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Ba1lan Bakar Gas. Ketentuan iebih lanjut tciltang tempat khusus untuk merokok cliatur ilalarn Peraturan Bupati. IF\ (/)

(8)(e)
(1)
(2)6
(3)-/ {1}
(2)Fasal 1O Kau,asan tanpa rokck sehagaimana dimaksr-rd dalam pasal 7 huruf f, dapat diseciiakan tempat i<husus untuk merokok. Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan cleh pirripint:n da:ilatau penanggungja',1'ab ternpat kerja <iengan ketenluan :
1. a.Merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.Terpisah secara fisik dan terletak diluar bangunan utama; dan
3. c.Paling dekat 5 ltima) meter dari pintu masuk da-ir pir.rtu keluar. Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan salksi administratif berupa:
4. a.penngatan tertulis; dan/atau
5. b.pencabutan izin. Ketentgan letrih lan-jut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksuci pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupari. Pasal 1!. Kawasal talpa rokok sebagaimana tiimaksud cialam pasal 7 wajib dipasang tanda larangan merokok. Tanda larangan merokok sebagainaria dimaksr-rd pada ayat {1) u'ajib ciil;asang di pintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca. Penasamgan tanda lara-ngan sebagaimana dimaksuri pada alrat (1.| nrcniadi tanggungjawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda laralgan merokok diatur dalam Peraturan Bupati. BAB TV I,ARA}IGAN DAN PENGENDAI,IAN

Pasal 12

Setiap orang diiarang merokok dikawasan yarg ditetapkal sebagai KTR kecuaii di pasar, terminal, tempat wisata, pertokoan, dan hotel. Setiap ora11g <]an/atau badan dilarang rnemproinosikan, mengiklankanr., i:renjriai, dan/atau membeli rokok dikawasan talpa rokok. Setiap orang dilarang;

a.Menjr:al produk tembakau rnenguiiakal inesin Tayat an rnattdiri.
b.Menjual kepada siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun ;dan
c.Menjual kepada perempuan hamil. B'r-:.pati bertangg'tng jawab terhadap peLaksanaan penegakan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam pelaksanaan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2\ Bupati membentuk Satuan Tugas Penegakan KTR.. Pembentukan Satuan Tugas Penegakan KTR ditetapkan dengan Keputusan Bup;;ti. i7) Ketentuan lebih ianjut mengenai mekanisme dal tata cara pemberian ijin diatur dengan peraturan buPati.

Pasal 13

(1)Pemerintah claerah melakukan pengendalian iklan produk temba,kau vang tiilakukan pada media luar ruang
(2)Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dl'lakukar-r dengan ketentuan :
1. a.foIencantumkan peringatan kesehatan dalarn benluk gamburr dan tulisan sebesar paling sedikit tO% (sepuluh per seratus)dari total durasi iklan d:anf atau 15% (lirna beias per seratus) dari total luas iklan ;
2. b.fuiencantumkan penaldaani tulisan "18+" dalam ikian produk tembakau ;
(3){4\
(1)
(2)i l\ \.r I {41
(1)
(2)rA\ (s) t6)
(3)s/
1. c.Tidak rrempei:agakan, menggunakan, danlatau rnenampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan ;iain yang dapat diasosiasikan dengan merek prr:11uk ir:rnbakau;
2. d.Tidak mencerntumkan narna produk yang bersangkutan acialah rokok ;
3. e.Tid.ak menggambarkan atau menyarankan batiwa merokok memberikan rnanfa-at bagi keseha--ian ;
4. f.Tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
5. g.Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok ;
6. h.Tidak 1nenampiikan attak, rerl1a1a, danf atau wanita harnil talam beniuk gambar dan/atau tulisan ;
7. i.Tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil ;
8. j.Tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model ililan ;dan
9. k.Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. {3) Pemasangan iklan procluk tembakau sebagejmana dirnaksud pacla ayat (2) 'r'ajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
10. a.Tidak diletakkan di KTR;
11. h.Tj.iak rliletakkari di jalan :-rtama- atau proti'kol;
12. c.Tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utarna dan jalan kolektor;
13. d.Harus diletakkan sejajar dengan bahu jaJlan dan tidak boleh memotong jalan atau rrieTintafig:
14. e.pemasangan iklan paling dekat lOo(seratus) meter dari batas luar pagar I bangunan kawasan tanPa rokok;
15. f.Tidak boleh metebitri uLrrral 72 rr.2 ttr:uh pr:hrh drra rneter persegi); darr/atau
16. g.Tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ ciern ayat
(3)diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
(5)Ketentuan lebih lanjut rrrengenai pemberia::r sa.nhsi administratif sebagtrimer:a- dimaksud pada ayat i4) diatur dalam Peraturan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lqjut mengenai kriteria jalan utama, jalan protokol, dan jalan !:olektor sebagaima-na rlirnerlisud pada ayat (3) huruf b, dan hnruf c, diatur dengan Peraturan BuPati.

Pasal 14

Dalam rangka memenuhi akses ketersecliaan informasi dan edukasi kesehatafl masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat 64n genai bahaya rokol<.

Pasal 15

t1i pernerintah Daei:ah men1,:slsnggarakan iklan 1a5r311ut masyar:akat rnengenai bahaya rnenggunakal rokok. {2) I{etentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan iklan diatur dengan Peraturan tsupaii. Pasal L6 Setiap orr?ng yang memproduksi dan/atar-r rnengimpor produk tembaka-u yaL:g mensponsori suatu kegiatan iembaga danf atau perorangan hanya clapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Tirlak melggunakan *ama merek dagang dan logo proiluk t*mbatr'lau termas:"rl< brand image produk tembakau; dan
b.Tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau. Spoi-isor sebaEalmana d.irnaksud pada ayat il) diiarang untrik kegratan lernbaga dan/atau perorangan yang diliput media. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diberikan sanksi adrninistratif berupa teguran lisan atau tert'-rlis. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalarn Peraturan Bupati.

(1)(2i
(3)
(4)

Pasal 17

(1i Setiap penvelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk ternbakau atau rokck diiaraqg mengikutsertakan siswa atau anak dibawah usia i8 (delapan beias) tahun. (2i Pelanggaran terhadap ketentrran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberilran salksi penghentian kegiatzur.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAI{AiT

Pasal 18

(1)Masyarakat ciapat berperan serta daiam mewujudkarl tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok. i2) Pcran s,:ita mas3,arakat cebagaimana d*aaksud paria ayat {1) dapat di1akul.:nn oleh masyarakat :
1. a.Individu/perseorangan; 'b" Keh-;mpok;
2. c.Badan hukum;
3. d.Bad.an usaha;
4. e.Lembaga; aiau
5. f.Organisasi
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan dCam ben[uk:
1. a.Pengaturan kawasan tanpa rokok dilingkungan masing-masing;
2. b.Penyampain saran, masukan dan pendapat dalarn penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelangga-raan kawasan tanpa rokok;
3. c.Keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian pcnyelenggataaiT kawasarl tanpa rokok mr:lalui pefigawasarr sosial; rian
4. d.Berperan aktif untuk tidak merokok didalam ruang atau rumah. tsAB VI PEMBINAAN DAN PENGA1VASAN

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…