DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah memberikan sumber-sumber penerimaan kepada pemerintah daerah, yang antara lain terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Hibah sebagai sumber Dana dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah;
b.bahwa hibah kepada Daerah pemerintah daerah dalam operasionalisasinya diharapkan dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Daerah yang baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645)
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA BARAT BUPATIHALMAHERABARAT PROPINSI MALUKU UTARA Menimbang j Cakupan Hibah Daerah Meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah

Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat
4.Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
8.Hibah kepada Pemerintah Daerah adalah hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dan bersifat tidak mengikat sebagai salah satu bentuk hubungan antara pihak lain dengan daerah untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan daerah dan di kelompokan sebagai salah satu keputusan lain-lain pendapatan dalam APBD.
9.Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelengaraan urusan dalam pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Lain - lain pendapatan daerah yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11.Badan, lembaga dan organisasi adalah Badan, lembaga dan organisasi yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah;
12.Kelompok masyarakat dan perorangan adalah kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah;

BAB II

CAKUPAN,BENTUK DAN SUMBER HIBAH CAKUPAN Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Menetapkan : PERATURANDAERAHKABUPATENHALMAHERABARATTENTANGHIBAH KEPADAPEMERINTAHDAERAHKABUPATENHALMAHERABARAT MEMUTUSKAN DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENHALMAHERABARAT dan BUPATIHALMAHERABARAT Dengan Persetujuan Bersama

11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; j Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah, tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga kepada Daerah seperti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kewajiban- kewajiban lainnya yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Hasil Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbentuk uang diterima oleh SKPDatas nama Kepala Daerah dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya disetor ke kas Daerah.
(2)Hasil Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbentuk barang diterima oleh SKPDatas nama Kepala Daerah dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Daerah.

BAB IV

MEKANISMEHIBAH

Pasal 8

BAB III PRINSIP

BAB III

PRINSIP

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

a.Bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
b.Tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
c.Tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah dan;
d.Hasil Sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan Pembangunan Daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

(1)Hibah kepada Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf {b) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah; (3 Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (c) di prioritaskan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari :

a.Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya;
b.Badan, lembaga atau Organisasi dalam Negeridan;
c.KelompokMasyarakat atau Perorangan. SUMBERHIBAH

Pasal 4

(1)Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang dan/ a tau barang.
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dapat berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing.
(3)Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. BENTUK

Pasal 3

dan perorangan.

(1)Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a ditandatangani antara Kepala Daerah dan Kepala Daerah dan/ atau Pejabat setingkat Menteri yang memberi hibah.
(2)Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa dengan Ketua Badan Lembaga atau organisasi yang memberi hibah.
(3)Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa dengan Ketua Kelompok masyarakat ~

Pasal 14

BAB VI BENTUK PERJANJIAN HIBAH

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah memberikan sumber-sumber penerimaan kepada pemerintah daerah, yang antara lain terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Hibah sebagai sumber Dana dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah;
b.bahwa hibah kepada Daerah pemerintah daerah dalam operasionalisasinya diharapkan dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Daerah yang baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645)
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA BARAT BUPATIHALMAHERABARAT PROPINSI MALUKU UTARA Menimbang j Cakupan Hibah Daerah Meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah

Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat
4.Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
8.Hibah kepada Pemerintah Daerah adalah hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dan bersifat tidak mengikat sebagai salah satu bentuk hubungan antara pihak lain dengan daerah untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan daerah dan di kelompokan sebagai salah satu keputusan lain-lain pendapatan dalam APBD.
9.Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelengaraan urusan dalam pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Lain - lain pendapatan daerah yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11.Badan, lembaga dan organisasi adalah Badan, lembaga dan organisasi yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah;
12.Kelompok masyarakat dan perorangan adalah kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah;

BAB II

CAKUPAN,BENTUK DAN SUMBER HIBAH CAKUPAN Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; j Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah, tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga kepada Daerah seperti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kewajiban- kewajiban lainnya yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Hasil Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbentuk uang diterima oleh SKPDatas nama Kepala Daerah dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya disetor ke kas Daerah.
(2)Hasil Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbentuk barang diterima oleh SKPDatas nama Kepala Daerah dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Daerah.

BAB IV

MEKANISMEHIBAH

Pasal 8

BAB III PRINSIP

BAB III

PRINSIP

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

a.Bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
b.Tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
c.Tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah dan;
d.Hasil Sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan Pembangunan Daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

(1)Hibah kepada Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf {b) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah; (3 Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (c) di prioritaskan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari :

a.Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya;
b.Badan, lembaga atau Organisasi dalam Negeridan;
c.KelompokMasyarakat atau Perorangan. SUMBERHIBAH

Pasal 4

(1)Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang dan/ a tau barang.
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dapat berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing.
(3)Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. BENTUK

Pasal 3

dan perorangan.

(1)Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a ditandatangani antara Kepala Daerah dan Kepala Daerah dan/ atau Pejabat setingkat Menteri yang memberi hibah.
(2)Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa dengan Ketua Badan Lembaga atau organisasi yang memberi hibah.
(3)Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa dengan Ketua Kelompok masyarakat ~

Pasal 14

BAB VI BENTUK PERJANJIAN HIBAH