DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.A Tahun 2016

Nomor: 4.A
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan; Maksud dan tujuan; sistematika; visi, misi dan tujuan; Prioritas pembangunan; Pengendalian dan evaluasi; Perubahan RPJMD; Peran serta masyarakat; Ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terpilih dan dilantilrrya Bupati dan Wakil Bupati Halmalrera Barat masa bhaki periode 2OL6-2O21 perlu disusun RPJMD Tahun 2OL6-2A21 yang merupakan penjabaran RPJPD dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sesuai dengan peraturan Pemerintatr Nomor 8 Tahun 2OOg terrtangTatrapan, Tata Cara Pen5nrsunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c.batrwa berd.asarkaa pertimUansan sebagaimana dinnaksud pada huruf a dan hunrf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengatr Daeratr (RPJMD) Kabupaten Halmatrera Barat Tahun 2016-2O21; Mengingat : L. Undang-uadang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan undasg-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Srnratantra Tingkat II Dalam Wilqyah Daerah Swantantra Tingtcat I Maluku menjadi Undang-undang (Lernbaran Negara RI Tahun L958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645)

2.Und.ang-undang Nomor L Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Ha&natrera Barat, Provinsi Malukr Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 21, Tambahan Lencbaraa Negara Republik Indonesia Noaspr A264ll
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggara Negarayang Bersih dacr Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisroe (Lembaran Negara Reprblik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan tcmbaran Negara Republik tndonesia Nomor 3815|;
4.Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara Gcpqbarall Negua Rep-ublik hedo_Ixesia Tahu4 2003 NOmor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonoor a2861;
5.Uadang-Undang Noreor I Tafuun 2OA4 tentasg Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tatrtm }AQE. kntang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara fl.embaran Negara Repubuk hrdonesia Tahun 2oa4 Nomor 66, Tambahan Lembarag Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO+ tentang sistem Perencalraan Pembangunan Nasional ([embaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oa4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Irrdsrresia Nqnsor aa2\;
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik hrdonesia Tahun 2ao4 Nomor 126, Tauqbahao l,eqbaran Negara Republik Indonesja Noqor aa34;
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun zWT terrtang Rencana Pemburgunan Jangka Psrjallg Nasional Tahun 2oo5 - 2a25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 33, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aToo); l0.Undang-Undang Nomor 26 Tahun zo07 terrtang Penataan Ruang {Lembaran Negpra Republik hrdonesia Tahrn 2ag7 Nomo! 68, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; lL.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Liregkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zaw Nomor 140, Tambahan Iembaran Negara Republik Indorresia Nonor 5O591; l2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun }OLL tentang Pembentukan Peraturasr Feruadang-Uadaggan (Lern.barag Negara Republik Indonesia Tahun }at| Nomor 81, Tambahaa trembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor 5233 ); l3.Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (I.Eqqbara11 Negara Republik Indonesia Tahuq 2O!4 Nor4or 244, Tambalmn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); l4.Perahrran Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578]; l5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tatrun 2005 tentang Pedoman Pembiaaan dan Peagawasan Penyelenggaraan PemerintAharl Daerah (Lembaran Negara Republik hrdonesia Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor a593); L6.Peratrran Peraerintah Nomor 39 Tahrrn 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelak$anaan Rencana FembangUnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46631; lT.Peraturan Petae4ntah No@or 40 Tahun 2006 teqtalrg Tate. Cara Pen5nrsunan Rencana PembangUnan Nasional (Icabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomsr 97, Tmbahg1 Lesbaran Negara Republik Indonesia Nomor a66a\ ls.Peraturan Pemerintah Nsmor 38 Taleun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah hrsat dmgan Pemerintahan Eopinsi dan Peucedotah Kabupaten dan Kota; lg.peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rursunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht.rn 2OOS Nomo: 21, Tagabahaa loeelarao Negara Republik Indonesia Nomor 48171; 2o,Peraturan Pesaerintah Nomor 18 Tahun 2016 terrtarrg Perang[<at Daerah; 2l.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tqntang Renearra Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2AL5-2OL9; 22.Peraturan Melrten Dalag Neged Nouaor 13 Tahu-n 2OOO tegtang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubatr dengan Peraturasr Menteri Dalam Negeri Nseor 21 Tahurt 2OLL tentang Perubatran Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentarrg Pedoman Pengelol4arr Keuangan Daerah; ZS.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O terrtang Pelaksanaan Peraturan Pemerintatr Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatrapan, Tatacara Pen5rursunaa, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangu*an Daerah; 24.Peraturan Daerah Kab-upaten Halraahera Barat Nomor 38 Tahun 2OLZ tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2Ol2 - 2Q32 (I.eabaran Daerah Kabupaten HalmaheraBaratTahun 2A12 Nomor 8L ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT dan BUPATI HAIN{AHERA BARAT MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD} KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHI.'N 20T6-2421.

BAB IV

: ANALISIS ISU STRATEGIS Memuat isu-isu strategis yang saat ini berkembang mauputl isu-isu yang kemungfuinan besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan mewarnai perkembangan Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 4

Sistematika RPJMD terdiri dari: BAB TI : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat gambafan mengenai kondisi geografis, demografi, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi saralla, prasarana dan penataan ruang, serta kondisi pemerintahan umum. BAB W : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat sasaran dan aratr kebiiakan yang merupahan rumusan perencanaall yang kompretrensif - tsAB VII: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat kebliakan umum dan program pembangunan Daerah Tahun 2A16 - 202L BAB VTII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat Indikator program prioritas serta kerangfta pendanaan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif.

BAB V

vlsr, ffisr DAII TU.rIrAIt

Pasal 6

(1)Visi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tatrun 2016-2021 adalah "Mewujudkan Masyarakat Halmahera Barat Yang Cerdas, Religius, Berbudaya, Sehat Sejahtera, Yang Bermoral dan Elerintegritas'-
(2)Misi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2OL6'2O21 adalah:
1. a.Meningtcatkan Tata Pemerintatran yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
2. b.MeningEatlean SDM unggul, sehat, eerdas, bermoral dan mendorong kelanjutan pendidikan sampai kepada ting[<at 31, 52 dan tingkatan sesuai dengas kompetensi, gratis biaya kesehatan masyarakat prasejatrtera dan pemerataal pembangunan penyediaan fasilitas umum masyarakat;
3. c.Meninglatkan perekonomian Daerah berdaya saing berbasis industri pertanian, perikanan, pariwisata dan budaya derrgan pendidikan ekonomi kerakyatan; d,. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerirrtah dalam pelayanan prima kepada masyarakat;
4. e.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat aoril, aateriT, spirifual berdasarkan sendi-sendi keagamaan;
5. f.Mempercepat pambangunan perekonorrian dengarr merrdormg pertumbuhan investasi daeratr dipadukan dengan koperasi, pengembangan pasar tradisional modern; {3} Tujuan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2OL6'2O21 adalah :
6. a.Tujuan yang terdapat dalam misi 1
  1. 1.meningkatkan efektivitas dan efbsiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintatran, trrembangunan dan kemasyarakatan;
  2. 2.meningt<atkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar kepada masyarakat;
  3. 3.meninglratkan proposal alokasi pagu Elrrggaran untuk belanja publik dalam ranglra kesejahteraan sosial;
  4. 4.mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
  5. 5.meningkatkan jumlatr investor yang menanarnkan investasinya ke Kabupaten Halmatrera Barat;
  6. 6.meningkatkan opini dalam pengelolaan keuangan daerah dari BPK
7. b.Tujuan yang terdapat dalam misi 2
  1. 1.meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aanusia dalam rangka memenuhi kebuhrhan tenaga kerja; Z. meninghatkan produktivitas kerja dalam rangka ffiemenuhi target capaian kinerja yang ditetapkan;
  2. 3.menciptakan budaya kerja jujur, disiplin wakht, transparan, tidak korupsi, tidak melanggar ketentuan; +. meningt<atkan jumlah SDM yang berkualitas untuk mengurangi kompetensi di era persaingan global (AFTA dan MEA);
  3. 5.meningkatkan ketent:amatr, ketertiban umum dalam rang$a mendukung peningkatan daya saing daerah;
  4. 6.meningt<atkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraart masyarakat kelompok prasejatrtera; T. meninglratkan kualitas ekosistem dan kelestarian tingtn"rngan hidup yang berkela4jutan;
8. g.meningtratt<an sarana dan pra^sarana pendidikan formal malrpun non formal dalam mendukung kelanjutan pendidikan masyarakat;
9. g.meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan gratis; dan 1O. meningkatkan kuantitas dan lmatitas ruang terbuka unttrk memenuhi aktivitas sosial kemasyarakatan.
10. e.Ttrjuari yaag terdapat dalam misi 3
  1. 1.meninglatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi perhubungan darat, laut dan udara;
  2. 2.meninglatkan dan menguatkan kelembagaan masyarakat di perdesaan dalam pengetahuan teknologi informasi;
  3. 3.meningftatkan kualitas dalatn pengelolaan potensi pertanian berbasis industri;
  4. 4.mening!<atkan kualitas dalam pengelolaan potensi kelautan dan perikanan berbasis industri; S. meningkatkan kualitas dalam pengelolaan potensi pariwisata berbasis industri rumah tangga dan ekonomi kreatif;
  5. 6.meningkatkan kualitas dalam pengelolaan potensi budaya lokal dalam rang[a menarik kunjungan wisatawan; T. meningftatkan pendapatan asli daerah dalam rangka kemandirian fiskal pemerintah daerah; dan
  6. 8.menyediakal berbagai data dan informasi tentang berbagai potensi unggulan untuk men]nrsun perencana,rxr pembangunan daerah.
11. d.Tujuan yang terdapat dalam misi 4
  1. 1.meninggatkan lanalitas dan jenis layanan prima lrepada masyarakat, seperti , layalan bidang pertanatran, keluarga berencana, perlindungan anak dan administrasi kependudukan;
  2. 2.menciptakan sistem pelayanan perizinan modern berbasis teknologi informasi yang handal;
  3. 3.meminimalisir terjadinya penyalagunaan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
  4. 4.meninglatkag etos kerja yang profesional dalam rangfta mengurangi penyalagunaan aset-aset milik pemerintatr daeratr; S. menyiapkan birolcasi yang siap untuk bertarung di era persaingan bebas pasca disepakatinya integrasi ekonomi MEA;
  5. 6.mendorong terbentuknya strukhrr organisasi pemerintahan dan pemerintatran desa sesuai dengan kebutuhan padajamannya; dafi T. meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur desa tentang tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintatr an desa-
12. e.Tujuan yang terdapat dalam misi 5
  1. 1.meningtcatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar masyarakat dibidang perumatran laYak huni; Z. nneninglatkan kiralitas dan lniantitas pelayanan dasar inasyarakat di bidang penyediaan air bersih layak minum;
13. g.mening!<atkan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kelistrikan;
  1. 4.meningt<atkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang safana dan prasarana rumah ibadah dan tempat pembuangan sampah;
  2. 5.meningkatkan ketersediaan jumlah pangan uatama. masyarakat dalam rangka mendukun g k*ahartan pangan ; darrt
  3. 6.meningfuatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana irrfrastukttrr seperti jalan, jembatarr dan pasar dalam rang[<a mendukung aktivitas perdagangan, perindustrian dan perekonomian rEsyarakat di desa.
14. f.Ttrjuan yang terdapat dalam misi 6
  1. 1.meningtcatkan target eapaian kinerja clibidang penanaman modal dalam upaya untuk mendorong perrumbuhan ekonomi;
  2. 2.meningkatkan dan menguatkan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam rangfua untuk menglradapi persaingan global;
  3. 3.meningkatkan kuantitas dan kualitas pasar tradisional modern dalam rangla persaingan global;
  4. 4.meningkatkan dan mengembangkan lnealitas dalr lnrantitas sarana dan prasarana transportasi laut dalam rangka mewujudkan tol laut dan poros maritim;
  5. 5.meningftatkan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan dalam rangfta mendorong potensi perikanan unhrk bersaing di era Slobalisasi;
  6. 6.meningtcatkal perhrmbuhan ekonomi, PDRB, pendapatan perkapita masyarakat dalam upaya rxetuk lnenirrg$atkan kesejalrteraanrrya, dan
  7. 7.menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah dan ketimpangan regioaal.
15. a.meninglatkan tata kelola pemerintahan yang efektif;
16. b.meningkatkan SDM untuk perbaikan pelayanan publik;
17. c.meningtcatlan aksebilitas dan lnralitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
18. d.percepatan dan pemerataan pembangunan infrastrukhrr pelayanan dasar;
19. e.percepatan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis industri pertanian, perikanan, pariwisata dan budaya;
20. f.meningkatkan pembangunan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan investasi daerah.

BAB VII

PEIIGDI{DALIAI{ DAlt EIIAITUASI

Pasal 8

(U Bupati melakukar pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. t2't Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda. {3} Pengendalian sebagaimana ditnaksud pada ayat {2} meliputi:

a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b.pelaksanaaii renc€rna pembangunan daerah.

(4)Evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kebliakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. c.hasil rencana pembangunan daerah. Pasaf 9 Pedoman pengendalian dan evaluasi RPJMD diatur oleh Ehrpati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat. BAB VItr PERI'BAHAIT RPJIilI) Pasel 10 (U RPJMD dapat diubatr dala'n hal:
4. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. b.terjadi perubahan yang mendasar meliputi suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau penrbahan kebliakan nasional; atau
6. c.Berugikatn kepentingan nasional-
(2)RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Ddao hat pelaksaaaan RPJMD terjadi perubah* eapaian sasararl tatrurras tetapi tidak menguba&r target pcrrcapaian sasarall al*Iir pembangunan jangka panjang dan menengatr, penetalran perubatran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Eupati.

BAB IX

PTRAN SERTA MASYARAIIAT

Pasal 11

tl) Masyarakat d.apat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai d.engan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat kepada Pemerintah Daerah. l2l Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala PD.

BAB X

XETESTUAil IJTII{.L}UN

Pasal 12

(U Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) perlu disusun Indikator Kinerja Tujuan agar selaras dengan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintatr. (21 Perr5rusunan Indikator Kinerja Ttrjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkar dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

XTTEITTUAIT PERALIIIAIT

Pasal 13

(U Dalaffi rangka menjaga kesinambungan pembangunall dan untuL menghindari kekosongan rencana pembangunan daeratr, Bupati yang sedang memerintah pada tahun teraHrir pemerintahannya wqiib menJrusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan. {2} RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I} menjadi pedoman dalam per{rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

(3)Dokumen perenc€rnnEm yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen perencanaErn yang ba.ru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

TEitTilTT'AIU PEilITN'P

Pasal 14

Pada saat Perahrran Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeratr Kabupaten Halrnahera Barat Tahun 2OA9-2O15 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuirya, memerintahkan trrengundangan Peraturan Daerah iri dengan penempatannya dalam Lernbaran Daeratr Kabupaten Halnnahera Barat. Pejabat Paraf Sekda Ass Bid Pem & Adm Umum ( Kepala BAPPEDA ,, Kabag Hukum & Orgs W Diundangkan di Jailolo Padatanggal 18 Agustus 2O16 SETTREI'ARI8 DATRAII KAB. HALIIAHTRA BARAT TTI) A&'AIT SOTYAIT IIOREE PERAIURAII SAERAH TAB. HAITiAHERA EARAI. PRIPII{SI ilAI.IIIfiI IITARA (sN[E) LEMB/+R/+N }.AERAH KAB. HALMAFIERA BARAT.TAI+AN 2OL6 NOMOR .SERI.... Ditetapkan di Jailolo Pada tanggal 18 Agustus 2O16

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…