DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat dalam Rangka Mendukung Program Air Bersih pada Masayarakat Beroenghasilan Rendah (MBR) dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyertaan modal; pelaksanaan penambahan penyertaan modal; pengelolaan dan pertanggungjawaban; pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
4.Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat.
7.Perusahaan Daerah Air Minum yang disingkat dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat.
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang dan/ atau jangka pendek untuk investasi langsung maupun tidak langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas PDAM Kabupaten Halmahera Barat melalui program air bersih dan sanitasi guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk :

a.meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Daerah;
b.meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian daerah;
c.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mempercepat proses pembangunan daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melaksanakan Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 5

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa dana, barang dan jasa untuk mendukung Kegiatan Program Air Minum dan Sanitisasi PDAM Kabupaten Halmahera Barat.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya akan disetor kembali ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Dana Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang R. I. cq. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-PR R.I.
(3)Program air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan/ atau jasa sesuai ketentuan yang berlaku, setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Hibah Air Bersih dan Sanitasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang R.I. cq. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-PR R.I. dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan/ atau Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Barat dan/ a tau perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
(4)Pencairan Alokasi Dana Penyertaan Modal Daerah kegiatan program air bersih dan sanitasi dapat dilakukan oleh Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Barat selaku Pengguna Anggaran (PA), bilamana Pekerjaan Program Air Bersih dan Sanitasi sudah selesai dengan progress sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan telah ditetapkan secara teknis oleh Pejabat teknis yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(5)Pencairan alokasi dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (4), diberikan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(6)Rincian akumulasi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam tabel sebagai berikut : NO TAHUN PENYERTAAN MODAL 1 2020 3.000.000.000,-00 ·- ---· -·· --··-·-· - -·----- --�------·-· �-- - ----- 2 2021 3.500.000.000,-00 -- - --· -··· ------ - . - - . -·- --- - - -- --- -- ·- --- - --- -· - - -- 3 2022 4.000.000.000,-00 TOTAL 10.500.000.000,-00

Pasal 6

(1)Jumlah nilai keseluruhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebagai investasi jangka panjang daerah bersifat permanen dengan tujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan (divestasi) atau tidak untuk ditarik kembali, guna menghasilkan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di sektor air bersih.
(2)Penerimaan hasil atas investasi (penyertaan modal) daerah yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada APBD dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pelaksanaan

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

Pencairan Dana Penyertaan modal se bagaimana dimaksud dalam pasal 7, akan diatur oleh Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator anggaran daerah sesuai dengan lingkup kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pengelolaan penyertaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Halmahera Barat wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat.

Pasal 10

( 1) Pengelolaan penyertaan modal yang disetor se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PDAM Kabupaten Halmahera Barat dan/ atau dikelola oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

(2)Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Inspektorat dan/ a tau instansi teknis lainnya.

Pasal 12

Direksi PDAM Kabupaten Halmahera Barat wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari laporan triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas Pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…