b.bahwa seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Barat menyebabkan meningkatnya produksi sampah yang berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan, sehingga memerlukan pengelolaan dan penataan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan persampahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengelolaan Persampahan;
BUPATIHALMAHERABARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENHALMAHERABARAT NOMOR 8 TAHUN2019 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN BUPATIHALMAHERABARAT PROVINS! MALUKU UTARA 1 I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
4.Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat.
7.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.
8.Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9.Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan, tebangan pohon dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis.
10.Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan volume/jumlahnya), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya). 11.Tempat Penampungan Sementara Sampah selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.