DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. tujuan; c. penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. umum; e. pengurangan sampah; f. penanganan sampah; g. pemilahan; h. pengumpulan; i. pengangkutan; j. pengelolaan; k. pemrosesan akhir sampah; l. tanggungjawab pengelolaan; m. kewajiban dan larangan; n. kewajiban pemerintah daerah; o. kewajiban masyarakat; p. larangan; q. tata cara pembuangan; r. pembinaan dan pengawasan; s. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari IX Bab dan 29 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Barat menyebabkan meningkatnya produksi sampah yang berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan, sehingga memerlukan pengelolaan dan penataan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan persampahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengelolaan Persampahan; BUPATIHALMAHERABARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENHALMAHERABARAT NOMOR 8 TAHUN2019 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN BUPATIHALMAHERABARAT PROVINS! MALUKU UTARA 1 I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
4.Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat.
7.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.
8.Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9.Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan, tebangan pohon dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis. 10.Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan volume/jumlahnya), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya). 11.Tempat Penampungan Sementara Sampah selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAANPERSAMPAHAN.

Pasal 1

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENHALMAHERABARAT dan BUPATI HALMAHERABARAT Dengan Persetujuan Bersama

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kab. Halbar Tahun 2016 Nomor 11); 2

Pasal 4

(1)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/ atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat(l) dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/ atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/ atau
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/ atau kemasan yang sudah digunakan.
(1)Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.
(2)Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pasal 3

a.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Daerah;
b.memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
c.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Pengelolaan Persampahan bertujuan:

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

12.Tempat pemusnahan akhir sampah selanjutnya disingkat TPAadalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemusnahan sampah. 13.Unit Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disingkat UPS, adalah tempat dilaksanakannya pengolahan sampah organik menjadi kompos. 14.Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. 15.Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dengan parit. 16.Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya. 1 7. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan. 18.Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. 19.Gerobak Sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS. 20.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 3

(1)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh:
1. a.Setiap orang pada sumbernya;
2. b.Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. c.Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal masyarakat suatu kawasan belummelakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di UPS dan/ at.au TPA.

Pasal 7

(1)Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah terdiri dari:
1. a.sampah serta limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mudah terurai;
3. c.sampah yang dapat digunakan kembali;
4. d.sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. e.sampah lainnya.
(2)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, antara lain:
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
2. b.diberi label at.au tanda; dan
3. c.bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 6

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir sampah.

Pasal 5

(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus:
1. a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.memfasilitasi penerapan teknologiyang ramah lingkungan;
3. c.memfasilitasi penerapan lebel produk yang ramah lingkungan;
4. d.memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
5. e.memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang; dan
6. f.pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha.
(4)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis ketentuan peraturan perundang- undangan. 4
(1)Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
1. a.Gerobak sampah;
2. b.Motor sampah; atau
3. c.Truk sampah.
(2)Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
1. a.menggunakan bak dengan penutup; dan
2. b.tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter.

Pasal 10

a.Lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW untuk sampah dari rumah tangga yang diangkut ke TPS;
b.Pemerintah Kecamatan untuk sampah organik dari TPS ke UPS;
c.Pemerintah Kabupaten untuk sampah residu dari TPS ke TPA;
d.Pengelola kawasan untuk sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang telah terpilah, dari sumber sampah ke TPS, UPS dan/ atau TPA;dan
e.Pemerintah Kabupaten untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/ atau dari TPS /TPST sampai ke UPS dan/atau TPA.

(2)Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
(3)Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
(1)Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf c dilaksanakan oleh:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenaiteknis pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS sampai ke UPS dan/ atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
(1)Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
1. a.pengumpulan sampah;
2. b.penyediaan TPS dan/ atau UPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
3. c.TPS dan/ atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:
  1. 1.sampah yang dibuang harus terpilah;
  2. 2.luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
  3. 3.mudah diakses;
  4. 4.tertutup; dan
  5. 5.memilikijadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 8

5 I

(1)Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan badan dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau UPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai kebutuhan.

Pasal 15

(1)Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/ a tau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
(2)Pengembalian sampah dan/ atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
1. a.metode lahan urug terkendali;
2. b.metode lahan urug saniter; dan/ atau
3. c.metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…