DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : a.ketentuan umum; b. asas pembentukan dan materi muatan; c. materi muatan; d. program pembentukan peraturan daerah; e. penyusunan rancangan peraturan daerah; f. pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah; g. teknik penyusunan peraturan-peraturan daerah; h. pengundangan dan penyebarluasan; i. partisipasi masyarakat; j. petunjuk pelaksanaan peraturan daerah; k. ketentuan lain-lain; l. ketentuan peralihan; m. ketentuan tertutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari XIII Bab dan 45 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa...; a bahwa...;
1. 17.Jika konsiderans memuat lebih dan satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut: Contoh : Menimbang : a. bahwa...;
b.bahwa...; t - [
c.bahwa berdasarkan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam .; _huruf a dan.hurufb p_erlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kpnsider^s, Peraturan Daerah dapat memuat satu pertimbangan yang bells' uraian ringkas mengenai. periunyarmelalKan^n ketentuan pasal atau beberapa pasal dan ketentuan peraturan perundang-iindang^ yang .memerintahk^ pembuatan peratauran daerah yang isinya menunjuk pasalrpasal):4ari lc|ten pemnd^gT^^ y^g memenntal;^ pembuat^nya.' - Contoh: Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tent^g Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 12 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah. B.4. DasarHukum

18.Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. , . . -T>.•.^Dasar7 hukum . nwmuat dasar .kewgnangan pembuatan peraturan daerah- yang _ • memenntal^n fjembuc^^ .
19.Peraturan perundangTundangari" yang "digunakan sebagai ' dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Peraturan daerah yang akan dicabut dengan peraturan daerah yang akan dibentuk atau peraturan daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dan satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan Perundang- undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. Apabila dasar hukum yang ..diambil dari pasal (-pasal) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang berkaitan Frase Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital. 20. 21. 22. Contoh : 23. Contoh : Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama judul peraturan perundang-undangan. Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Mengingat: 1

c..2. Undang-Undang Nomor 2S Tahun.1999 tentang Penyelenggaraan Negara" Yaiig BersUi dan , Bebas dari Korupsi, Kolusi dan . ..Nepotisme (Lembar Neg^a Republik Indonesia Tahun 1999 . ; _ . , Nompr 75,: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nompr 385J); 24.-pasar-hukum j^ang.berasal dari peratiu;an.perundangrundMg^ jaman, Hindia! Belanda pasa:':£isalj c^i ,k£atamyangidikelu^kjm;'p% fieseniber i§49, difulis lebih diilu teijemahannya dalam Bahasa Indonesia dan kemudian judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung. Contoh: Mengingat, 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 2
1. 25.tiap dasar hukum diawali dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh: Mengingat 1 2 3 B.5. Diktum ~ ^ : -/.-.ri 1-—-;';v pc!r':n^at?r-ermiirnn.daer^u • • . . a. kata Memutuskan;.^ - rr •-:y .-
b.kata Menetapkan;
c.nama peraturan daerah
1. 27.Kata Memutuskan d.. seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah maijin.
2. 28.Pada Peraturan Daerah, sebetum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah maijin. ItUii. Dengan Persetujuan Bersama DEW.\N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh "Bupati kepada DPRD dan/atau r^cangan Peraturan Daer^ yang telah .diajukan oleh DPRD.kepada Bupati" dijadikan pnoritas untuk penyusunan Program Pembentukan Pera^ran Daer^ pertamakali! " BABXm KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Ditetapkan di Weda Pada tanggal 13 Febmari 2016 BUPATI HALMAHERA TENGAH, 7 M.AL YASIN ALI Diundangkan di Weda Pada tanggal 19 April 2016 SEKRETARIS DAEILkH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH BASRIAMAL LEIVTBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 01 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH r KABUPATENHALMAHERATENGAH . PROVINSI MALUKU UTARA ^ J \ „ NOMOR: 1 TAinJN2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH I. PENJELASAN UMUM Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peratura perundangundangan yang lebih tlnggi tingkatannya sesuai dengan hierarki . . peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian -dari sistem peraturan "biu.:..; ,_,.pejn4ndang-undangan.tidak'"boIeh.Bertentengan de|igan kepentingan.umum sehagaim,ana;(iiatur :;^>:dalamkaldah-penyusunan-Perda.: - ry./ . Heratiuan Daerah " " Penyusunan Peraturan Daerah termuat dalam Program Pembentukan PeraturMlDaeraH yang tersusun berlandaskan pada ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

n.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas Pasal 4 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan", adalah bahwasetiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas y\nghendak dicapai. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabatpembentuk yang tepaf adalah bahwa setiap jenis produkhukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harusdibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundangundanganyang berwenang, peraturan perundangan tersebutdapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat olehlembaga/ pejabat yang tidak berwenang. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarkhidan materi muatan", adalah bahwa dalam pembentukan produkhukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harusbenar-benar memperhatikan materi muatan y^g tepat sesuaidengan-jenis dan hierarkhi perundang-undangannya. Hurufd -- • 'Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan", ysi^ b^wasetia]j)"periib6h^ produk hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah hams memperhitungkan efektifitasperaturan penmdang-undangan tersebut di dalam masyarakat,baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dankehasilgunaan", adalah bahwa setiap produk hukum dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memangbenar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengaturkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan", adalah bahwasetiap produk hukum dalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah harus memenuhi per^aratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangM, sistematijc% dM.pHihan^k^^ ni :.vj--a-terminc5logi,iserta-bahasa hukumnya jelas^dan mudahdimengerti,isehingga tidak" menimbulkan berbagai macaminterpretasi dalam pelaksanaannya: - - ' Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan", adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah. PpcqI S Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "asas pengayoman", adalah bahwa setiapmateri muatan produk hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah harus berflingsi memberikanperlindungan dalam rangka menciptakan ketentramanmasyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan", adalah bahwasetiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan danpenghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat danmartabat setiap w irga negara dan penduduk daerah secaraproporsional. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan", adalah bahwa setiapmateri muatan produk hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watakbangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetapmenjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Huruf d : Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan", adalah bahwasetiap materi muatan -produk hukum.dalam penyelenggaraanPemerintahan-^Daerah harus; mencerminkan musyawarah untukmencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hiirufe " • - Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan", adalah bahwasetiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggara^Pemenlitah'^^, Da^ h^iis {se^ " nleirii^erhitikankepehtingah seluriih wiliyah Haefah''dart rft¥tefi" perundang-undangan yang dibuat di daerahmerupakan bagian dari sistem hukum nasional yangberdasarkan Pancasila. Huruff Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika", adalahbahwa setiap materi muatan produk hukum dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisikhusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkutmasalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bemegara. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiapmateri muatan produk hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan • secaraproporsipnal bagi setiap wa^a negaratanpa;kecuilri; .n !.:r.- " • •Huruf:h-:u. i.-i- ;ea::-aan "^udahdiniengerii.Hsehiugga.^idaK . _••• • Yang dimaksud dengan "asas kesamaari'kedudukan dalamhiikum dan-pemefiritahah" adalah bahwa setiap materi muatanproduk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerahtidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakanberdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,golongan, gender, atau status sosial. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum"adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus hukum. Hurufj Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dankeselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukumdalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harusmencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasanantara kepentingan individu dan masyarakat dengankepentingan bangsa dan negara. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6

Cukup je.as

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukupjelas Pasal l l _ , . : : Cukupjelas

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…