DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asa pengelolaan keuangan desa; c. kedudukan keuangan desa; d. struktur APBDesa; e. Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); f. sumber pendapatan dan kekayaan desa; g. pembinaan dan pengawasan; h. ketentuan peralihan; i. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari IX Bab dan 20 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
c.menetapkan bendahara desa;
d.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
e.menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

(3)Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
(4)Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa terdiri dari;
1. a.sekretaris Desa;dan
2. b.perangkat Desa lainnya. >
(5)Sekretois Desa sebag'aiinana dimaksud pada ayat (4) huruf a.bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa d^ beiiHri^ung'jawaKkepada kepa^^ , - - u.: irJ(^),^;aS4kEejttear^^ ayat (5) mempunyai 'tugasT "" " -
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
2. b.menjoisun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
3. c.menyusun ranperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesajdan
4. d.menyusun rancangan keputusan kepala Dessa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
(7)Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Kewenangan Desa

Pasal 6

(1)Kewenangan Desa meUputi:
1. a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. b.kewenangan lokal berskala Desa;
3. c.ditiigaskan oleli Pemerin''"sh r^om »=»ri'r> provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. d.keweneingan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sedikit terdiri atas:
1. a.sistem organisasi masyarakat adat;
2. b.pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. c.pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. d.pengelolaan tanah kas Desa; dan
5. e.pengembangan peran masyarakat Desa.
(3)Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: " a. pengelolaan toribatah-perahu; : b.pehgelolaah pasar Desa; c; 53e. cpengeloi^ajitempat.ptoaa umum; ^-3):df pengelola^ jaM .... yULi^i nyiu i-j) -;i--.uip".uvvtu e7perigel6laffi iirigloingan pe
1. f.pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
2. g.pengembang^ dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
3. h.pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
4. i.pengelolaan embung Desa;
5. j.pengelolaan air minum berskala Desa; dan
6. k.pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
(4)Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi; " kondisi, dan .kebutxihan lokal. Dan. Penyelenggaraan v ^kewei]^g®^berda^kte adat paling sedikit meliputi:
1. a.penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
2. b.pranata hukum adat;
3. c.pemilikan hak tradisional;
4. d.pengelolaan tanah kas desa adat;
5. e.pengelolaan tanah ulayat:
6. f.kesepakatan dalam kehidupan masyeirakat desa adat;
7. g.pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
8. h.masajabatan kepala desa adat.

Pasal 7

(1)Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2). disusun - sesTiai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan penerimaan desa. 5(3j''Sefayiiisuri^ 'APBDesa ' seba^aim&a dimaksud pada ayat ( 2 ) ^r dalarn r^gka mewujudkan pelayanan kepada raasyarakat untuk tercapainya tujuein bemegara.
(4)APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(5)Seluruh pendapatan desa, diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
(6)Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan. situasi, kondisl, dan ^ -- Bagian Pertsuha Struktur APBDesa

Pasal 8

(1)Anggaran Pendapatan dan BeJanja Desa (APBDesa) terdiri dari: a.pendapatan desa; u.beianja desa; dan c.pembiayaan desa.
(2)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
(3)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a.pendapatan asli desa (PADes); b.bagi hasil pajak Kabupaten;
1. c.bagian dari retribusi Kabupaten; 10 d.alokasi-'dana desa (ADD); . _— . •• ^e.bantuari keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah . y^'^abUpal^/Kotadan'besa lai^^ ^ . .lalkiii... raii£ica=/'.mrwuii'.-:nran Gelavcdian ---.. f-l \ • T .f-: g.sumbangan Pihak Ketiga.
(4)Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
(5)Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
1. a.belanja langsung;dan it' ' b. belaiija tidak langsung : . ' • _ ; pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
2. a.belanja pegawai;
3. b.belanja barang dan jasa;dan
4. c.belanja modal. ^T)j36lailja uldok laUgSutig Scbagaillialia dlliiakSuCi yaCia aj'at ixuiui u terdiri dari:
5. a.belanja pegawai/penghasilan tetap;
6. b.belanja subsidi;
7. c.belanja hibah (pembatasan hibah);
8. d.belanja bantuan Sosial;
9. e.belanja bantuan keuangan;dan
10. f.belanja tak terduga.
(8)Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 11 - yang ^:akan;:-dit^rima, kembali, baik pada tahun an^aran yang bersangl^t^ maupun pada tahun - tahun anggaran berpcutnya; (9|'Pfembiaya^iBeskiSebagaini^a dimaksud pada ayat (8) terdiri dari:
1. b.pengeluaran pembiayaan.
(10)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a mencakup:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan desayang dipisahkan;dan
4. d.penerimaan pinjaman. •4^. ii»-i I j Lj'.ioL-v i ji. i i, ; i £ • - .
(11)PengelT^an Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat-(9) hunif b mencalaip
1. a.pembentukan dana cadangan;
2. b.penyertaan modal desa;dan
3. c.pembayaran utang.
(12)Pelaksanaan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Penatausahaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa dan merupakan kelengkapan Laporan Pertanggung jawaban (LP) kepala desa dalemi sidang tahunan BPD;
(2)Pertanggung jawaban APBDesa oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhimya tahun anggaran berjalan. 12 •(3)|pupatir dapat membeiikan saran/pertimbangan dalam penyusunan -R^cangan APBDes dan dapat membatalkan Peraturan Desa apabila V..: • ;v'. \ dengan kepentingan umum dan atau idang-imdang^ y^g i-pi'To-3 fi -ij t"! j-vc'',- --. '-_ "''.r •' - ••

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(1)Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2)Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3)Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa memneroleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap serta penerimaan lainnya yang sah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(5)BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ,diberikan tunjungan pelaksana tugas sesuai dengan kemampuan desa.
(6)Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. 13 Bagian; Kedua Pasal' 12 . •, . "(1; ^okasi an^afah Desa: menggunakari penghitiiiigan sebagm berikiit; TetfibtzSifdkef^^abupatf^^ paling sedikit 10, % (sepuluh perseratus dari pajak dan retribusi daerah);
1. b.Alokasi dana desa yang mempakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan d^ belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus)
(2)Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, •^kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis; irienetapk^l)^aran penghasito tetap:
1. a.kepala Desa;
2. b.sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
3. c.perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (Hma puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan. RfiQaroTi pc'^^'^asilBP te^2.p kcpsl^ Dssa ds-r* psr2.tz2kat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/waHkota.

BAB VI

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 13

(1)Sumber Pendapatan Desa terdiri datas: 14
1. a.peridapatan asli Desa terdiri dari: Hasil usaha desa, Hasil aset desa, Hasil swadaya desa, Hasil partisipasi, Hasil gotong royong, Iain-lain .:E?,^dapat^^ .
2. c.bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
3. d.alokasi .dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
4. e.bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
5. f.hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
6. g.Iain-lain pendapatan Desa yang sah. __t^[^okasi ^^|gar^ dimaksud pada ayat (1) huruf b • - ' - tersumber dari Belanja Pusat dengan raehgeJFektifkan prograrh yang
(3)Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah;
(4)Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelaJi dikurangi Dana Alokasi Khusus;

Pasal 14

(1)Kekayaan desa terdiri dari ;
1. a.tanah desa;
2. b.pasar desa;
3. c.pasar hewan;
4. d.tambatan perahu;
5. e.bangunan desa; 15 • K;- *-rr; f--f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;dan ig.^lain-laintokayaan milik desa. l|('^Lajui milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
6. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Des/Daerah;
7. b.barang yang berasal dari peroleh^ lainnyadan atau lembagadari pihak ketiga;
8. c.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
9. d.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaandari perjanjian kontrak dan Iain-Iain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. e.hak desa dari Dana Perimbangan.Pajak daerah dan Retribusi Daerah; ^; f. -M I^ovinsi Pemerintah Kabupaten; - : *gl'dm pfii^ ice 3 (tiga) yang sah dan ^dak men^at;dan deik. BAB vn PBMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1)Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota kepada Desa;
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
(3)Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
2. b.Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
3. c.Membina dan mengawasi pengelolaan keuangsin desa dan pendayagunaan aset desa; 16 rd. Mernberikan . pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi _keuangan desa. p, (4). ^mbina^ d^ pengawai^n G^a.t sebagaimana dim^sud .dalam
4. a.Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
5. b.Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
6. c.Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
7. d.Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

Pasal 16

r ; (1) ...ApabUa-pengelola^ keuangan dari/ataiu perangkaf desa dalam mei^^ terbukti menyalagunakan keuangan desa,maka wajib menggantikan sesuai dengan nilai nominal yang disalahgunakan;

(2)Apabila pengelolaan keuangan dan/atau perangkat desa sebagaimana maksud ayat (1) tidak dapat menyelesaiakan kewajiban, maka kepada yang bersangkutan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku BABVin

Pasal 17

(1)Seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Keuangan Desa tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
(2)Selambat-lambatnya waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan Daerah ini, kepeda Desa harus sudah menetapksin Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Daerah ini. 17 ^r KBTBNTUAN PENUTUP
(4)rJ: . .L-.;..:, .cJ ... CPasal 18 . .. ,,r; . Daei^ berlaku, makajPeratur^ Daerah Kabupaten Halrnahera Tengan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halrnahera Tengah Nomor 09 Tahun

2006.Seri D Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mi,sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…