(1). Desa berhak menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan pengakuan dari Bupati dan atas persetujuan Dewan Perwakilan RalQ^at Daerah, (2). Pengakuan kewenangan Desa oleh Bupati dan atas persetujuan Dewan Perwakilan Ral^^at Daerah, berdasarkan :
a.Potensi Desa yang meliputi kondisi geograiis, ekonomd, sosial budaya dan sumber daya manusia, dan
b.Sarana dan Prasarana.
:(3)- _.Kewenanganiyang\sebelum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa . menjadi. KewJen^gan Daerah. y -ari'V KeL^iia&'c'.keric^zTi: •Si" Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap Tahun mendapat bantuan dana dari:
a.Pemerintah;
b.Pemerintah Propinsi;
c.Pemerintah Daerah Kabupaten.