DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. kewenagan desa; c. ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari III Bab dan 9 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

-'' i. DaeraH-aLdkl^-Kabupaten H^ihia^ -

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah;
4.Dewan Perwakilan Raliyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
5.Kpna-matfln aHfllflh wiMayah keija CaTPP.t Seb?.g8J. Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
6.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negarra Kesatuan Republik Indonesia;
7.Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihdrmati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Badan;;'Permtisyaw,arat:^^ atau sebutan lain, selanjutnya V^ yarig nierupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
9.Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
10.Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tanggahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat . be'rdasark^ asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui -Neg^a ^Kesatuan • Republik indoheHa dii berada di Daer^ Kabupaten/Kota. BABn KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa Meliputi: a yang sudah-ada b0rd?.sark?.n hak asal-v.sul Desa;

b.Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
c.Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi bidang-bidang:

a.Bidang Pertanian;
b.Bidang Pertambangan dan Energi;
c.Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
d.-Bidang perindustipian daiirPerdagangan; -
e.'Bidang Perkoperasian; Zf. oBidangKeten^gakegaaniOv r'l-L , • - • , - g;'• Bidang kesehatah;"- ^r :-i . .. ^
h.Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
i.Bidang Sosial;
j.Bidang Pekeijaan Umum;
k.Bidsing Perhubungan;
1. 1.Bidang Lingkungan Hidup;
m.Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik dalam Negeri;
n.Bidang Pengembangan Otonomi Desa;
o.Bidang Perimbangan Keuangan;
p.BidangTugas Peinb^tuan; . _r.• qia^id^g^aH^saiajnen^
r.Bid^g Peftanah^;
s.Bidang kependudukan;
t.Bidang Perencanaan;
u.Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi, dan V. Bidang Perikanan dan Kalautan.

Pasal 4

(1). Desa berhak menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan pengakuan dari Bupati dan atas persetujuan Dewan Perwakilan RalQ^at Daerah,
(2). Pengakuan kewenangan Desa oleh Bupati dan atas persetujuan Dewan Perwakilan Ral^^at Daerah, berdasarkan :
1. a.Potensi Desa yang meliputi kondisi geograiis, ekonomd, sosial budaya dan sumber daya manusia, dan
2. b.Sarana dan Prasarana. :(3)- _.Kewenanganiyang\sebelum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa . menjadi. KewJen^gan Daerah. y -ari'V KeL^iia&'c'.keric^zTi: •Si" Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap Tahun mendapat bantuan dana dari:
3. a.Pemerintah;
4. b.Pemerintah Propinsi;
5. c.Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

-1) Penetapan-kewen^g^ Desa dengan peraturan Desa dan dapat " ' . dengan potensi Desa s^ana dan ' .-rr- > pfasar^a^be^/minimal 5 (lima) ta^ 2) Bagi Desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati berkewenangan membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa. KETENTUAN penutup

Pasal 7

Selambat-Lambatnya 1 (satu) tahun semenjak diundangkan Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan kewenangan Desanya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. : Pasal 9 ' Daerah iiii mulai berlaku pada tanggal diundangkan : •••v; Agar " "sefiap' "orarig dapat inengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Diundangkan di Weda Pada tanggal 29 Desember 2014 Ditetapkan di Weda, Pada tanggal 24 Desember 2014 BUPATI HALMAHERA TENGAH, M. AL YASIN ALI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, Ir. BAS] a AMAL, MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 11

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…