DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini terdiri dari 10 Pasal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untut) mahsud sebagaimana tenebut pada huruf a d! at.as, perlu ditetapkan dengan Peroturan Doeroh Kabupaten Holmohera Tengah. Mengingot : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentuhon Kabupaten Doeroh Tingi?at II Holmahero Tengah (Lemboron Negoro R1 Tohun 1990 Nomor 51, Tombohon Lemboron Negoro Rl Nomor 3420);
1. 2.Undang - Undang Nomor 43 Tohun 1999 tentang Perubahon Atos Undang - Undang Nomor 8 Tohun 1974 tentong Pohoh - Pohob Kepegowoion (Lemboron Negaro Rl Tohun 1999 Nomor 169, Tombohan Lemboron Negaro Rl Nomor 3890);
2. 3.Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentuhan Prouinsi Maluku Utara, Kabupoten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Ni^dra Rbpublib Indonesia Nomor 3895);
3. 4.Undang ~ Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentuban Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Haimahera Selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota TIdore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4262) ;
4. 5.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. 6.JUndang : - Undang Nomor ,i tahun 2004" tentang ..:-;:i:^.ir=;.Perbendaharaan;Negara;v...;s.
6. 7.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
7. 8.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438) ;
8. 9.Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4723);
9. 10.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 67);
10. 11.Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perhembangan Kependuduhan dan KB (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5080);
11. 12.Undqng - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaron Negara R1 Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan : . Lembaran Negara Bl Nomori5233);, ' '!13/7:]3iyan9^--^nddi^ 2014 t^ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5587);
12. 14.Peroturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infprmosi Keuangan Daerah;
13. 15.Peroturan Pemerintoh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloloon Keuangan Doeroh ;
14. 16.Peroturan Pemerintah Nomor 65 Tohun 2005 tentang Pedomon Penyusunon don Peneropon Stondor Pela>;anan Minimal;
15. 17.Peroturan Pemerintoh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomon Pembinoon don Pengawoson Penyeiengoroon Pemerintohon Dderdh (Lembaran Negoro Rl tohun 2005 ; pi;>Noj)3orJ,^5>/ranr)^ Lemboron Negara Rl Nomor 4593);
16. 18.Peroturan Pemerintah Nomor 8 Tohun 2006 tentang Peloporon Keuangon don Kinerjo Instonsi Pemerintoh;
17. 19.Peroturan Pemerintah Nomor 38 Tohun 2007 tentang Pembogion Uruson Pemerintohon Antaro Pemerintah, Pemerintahan Doeroh Propinsi, don Pemerintahan Daerah Kobupoten/Koto (Lemboron Negoro Rl Tohun 2007 Nomor 82, Tombohon Lemboron Negoro Rl Nomor 4737);
18. 20.Peroturon Pemerintah Nomor 41 Tohun 2007 tentang Orgonisasi Peranghot Doeroh (Lembaran Negoro Rl Tohun 2007 Nomor 89, Tambahan Lemboron Rl Negoro Nomor 4741);
19. 21.Peroturan Pemerintah Nomor 71 Tohun 2010 tentang Stondor Ahuntonsi Pemerintohon ;
20. 22.Keputuson Presiden Republih Indonesio Nomor 159 Tohun 2000 tentong Pedoman Pembentul?an Bodon Kepegowoion Doeroh;
21. 23.Peroturan Doeroh Kobupoten Holmohero Tengoh Nomor 3 Tohun 2007 tentang Pobol? - Pohok Pengelolc jn Keuongon Doeroh;
22. 24.Peroturan Doeroh Kobupoten Holmohero Tengoh Nomor 21 Tahun 2008 tentong Uruson Pemerintohon Kobupoten Halmahera Tengoh ( Lembaran Daerah Kobupoten Holmohero Tengoh Tohun 2008 Nomor 21); Dehgdn Persetujuan Benama DEWAN ^ERWAKiUn RAKVAT DAERAH : 1;^ KABUPATEN HALMAHERA TENGAH A:-.. .. I Dqri'- S ;BUPATI HALM^ERATENGAH ^ o

Menetapkan

MEMUTUSKAN : . Menetaphan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

Pasal 1

Beberapoi heteritudh ddlam Peraturdn Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 06'TdHun ^012" tehtarig Pemb^uban. Orgdnisdsl Dan Tatd Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 Nomor 06) diubah sehingga berbunyi sebagal berlkut:

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga heseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai beribut: Dengan Peraturan Daerah ini dibentuh Organisasi dan Tata Kerja Lernbciga Tsbnfs Dc!3rc!h, tcrdir! cfc^r! • I. Inspebtorat; Z Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3.Badan Pengelolaan Linghungan Hidup;
4.Badan Kepegawaian Daerah;
5.Badan Pemberdayaan Masyarahat dan Pemerintahan Desa;
6.Badan Ketahanan Pangan dan Pelabsana Penyuluhan;
7.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
9.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politlh; II. Kantor Perpustahaan, Kearsipan dan Sanggar Kegiatan Belajar;
12.Kantor Pelayanan Air Minum;
13.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarahat;
14.Rumah Sabit Umum Daerah (helas D).
2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga (^eseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai beribut;

Pasal 8

V ..:ha rirdO--^ • •

(1)Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:

1.Inspehtur;
2.Secretariat, membawahi;

a.Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan;
b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c.Sub Bagian Keuangan ;
1. 3..'Inspel^tur Pembantu Pemerlntahan dan Aparatur; . --~r ot, 4;-^ Inspebtur Pgrnbqrt^ Pembangunan;
2. 5.Inspebtur Pembantu Pendapataa Keuangan dan Asset Daerah;
3. 6.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagatmana tersebut pada ayat (l), tercantum dalam Lampiran I (satu ) Petnturan Daerah ini dan merupahan satu hesatuan yang tah terpisahkan.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, setiingga heseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai beribut:

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Badan Pengehlaan Lingkungan Hidup, terdiri dari

1.Kepala Badan;
2.Secretariat, membawahi:

a.Sub Bagian Program Data dan Pelaporan ;
b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c.Sub Bagian Keuangan;
1. 2.!: . 3.: Bidaiig Amdal dan Kohiunihosi-Lingkungan, membawahi: ; . -a. l Sub Bidang Amdal;
b.Sub Bidang Komunil^asi Linghungan. • . ^-Jr. • , • - y y£ } 4. Bidang Pengendalian,-^Pencemaran, Kerusahan Lingbungan dan P^ngeloldan Llmbdh; membdwdni:
a.Sub Bidang Pencemaran dan Kerusahan;
b.Sub Bidang Pengelolaan Limbah.
1. 5.Bidang Penaatan dan Tata Linghungan, membawahi:
a.Sub Bidang Penaatan;
b.Sub Bidang Tata Lingkungan.
1. 6.Kelompoh Jabatan Fungsional.

(2)Bagan susunan Organisasi Badan Pengelolaan Linghungan Hidup sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum daiam Lampiran ill ~ (tiga) Peraturan Dqerah ini dan merupahan satu hesatuan yang tab terpisahkan.

4.Ketentuan Pasal 11 diubaK sehingga l^eseiumtian Pasal 11 berbunyi sebagal berikut:

Pasal 11

(1)Susunan Organisasi Badan Hepegawaian Daerah, terdiri dari:

1.Kepaia Badan; Z Sehretariat, membawahi:

a.Sub Bagian Program Data dan Peiaporan ;
b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c.Sub Bagian Keuangan;
1. 3.Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, membawahi:
a.Sub Bidang Pengembangan Pegawai ;
b.Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.
1. 4.Bidang Mutasi dan Kepanghatan Pegawai, membawalii:
a.Sub Bidang Mutasi dan Kepanghotan;
b.Sub Bidang Pengangi^atan, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai. " -5. Bjdang Dikldt Pegawdi, membawahi: a Sub Bidang Dihlot Structural; I:, b. Sub Bidang Diblat Tet?nis Fungsional.
1. 6.Bidang Informasi dan Data Pegawal membawahi: . r
b.Sub Bidang Data Pegawat.
1. 7.Kelompol; Jabatan Fungsional.

(2)Bagan susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tenebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV (empat) Peraturan Daerah ini dan merupahan satu besatuan yang tat? terpisahban.

5.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga beseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: : -jc.-.v- '•''Pa5ah5•'r^'^ >",

(1)Susunan organisasi Badan Pengelolaan Heuangan dan Asset Daerah, terdiri dari:

1.Kepaia Badan;
2.Sebretariat, membawahi:

a.Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan ;
b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c.Sub Bagian Keuangan.
1. 3.Bidang Anggaran, membawahi:
a.Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
b.Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
1. 4.Bidang Perbendaharaan, membawahi:
a.Sub Bidang Kas Daerah;
b.Sub Bidang Belanja Derah.
1. 5.Bidang Ahuntansi, membawahi:
a.Sub Bidang At^untansi dan Pelaporan;
b.Sub Bidang Verifibasi.
1. 5.Bidang Asset Daerah, membawahi: ..-'•'Jz-
a.Sub Bidang Ahalisis Penetapan Nilat Asset ;
b.- Sub Bidang Pengendalian Asset.
1. 16.Kelompoh Jabatan Fungsional.

(2)Bagan iStrubtur Organisasi Badan Pengeipiaan Keuangan dan Ass^t baerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII (delapan) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu tesotuan yang tah terpisahkan.

6.Diantara Bagian Kedelapan Pasal 15 dan Bagian Kesembilan Pasal 16 disisiphan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Kedelapan A dan Pasal 15A sehingga berbunyl sebagai berihut:
1.Kepala pelaksana;
2.Secretariat Unsur Pelahsana:

a.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b.Sub Baoian Umum dan Perlenabapan ;
c.Sub Bagian Kepegawalan.
1. 3.Bidang Pencegohan dan Kesiapsiagaan :
a.Sehsi Pencegahan;
b.Sehi'i Kesiapsiagaan.
1. 4.Bidang Kedaruratan dan Logistil?:
a.Se(3si Kedaruratan;
b.Sel^si Logistil;.
1. 5.Bidang Rehabilitasi dan Rel^onstruhsi:
a.Seltsi Rehabilitasi;
b.Sel^si RelTonstrubsi.
1. 6.Bidang Kebakaran dan Penyelamatan;
a.Sehsi Penanggulangan Kebal^aran; 6 Set^si Penyetamotan. '1^ Kielompob Jabatdn Fungsional. :(2)JBagan susunan Organisasi Badqn Penanggulangan Bencana Daerah {;>) . j sebagaimana .tersebut padq oyot (iXitercqntum .dalcirn 'Lampiran IX = -Ddierah ihi dan hierupdlKih satu k^sat^ ydi^ tab terpisahkan.
1. 7.Diantara Bagian Kesepuluh Pasal 17 dan Bagian Kesebelas Pasal 18 disislpban 2- (dua) Bagian dan 2 (dua) Pasal yakni Bagian Kesepuluh A Pasal 17A dan Bagian Kesepuluh B Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berihut:

(1)Susunan Organisasi Hantor Pelayanan AirMinum terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Sehsi Umum dan Keuangan;
4. d.Sehsi Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan;
5. e.Seki\ Tehnib Pemasangan dan Pemutusan;
6. f.Keiompoh Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan Organisasi Kantor Pelayanan Air Minum sebagaimana tersebut dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran Xltl (tigabelas) Peraturan Daerah ini dan merupahan satu hesatuan yang tah terpisahban.
1. h.Bagian KesepuluhB - Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlmdungan Masyaralrcit (0 Pasal 17 (t) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan PeHincfungan " r--
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
2. a.Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. b.Sub Bagian Kepegawaian;
4. c.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  1. 3.Bldang Penegahkan Peraturan Perundang-undangan, membawahi: a Sehsi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
5. b.Sehsi Penyelidikan dan Penyidihan.
  1. 4.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarahat, membawahi: - a. Sebsi Operdsi ddn Pengendalian;. b,- Sehsi Kerjasqma. /5. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
6. a.Seksi Peiatihan Dasar;
7. b.Sehsi Tehnik Fungsional.
  1. 6.Bidang Pertindungan Masyarahat, membawahi:
8. a.Sehsi Satuan Perlindungan Masyarahat;
9. b.Sehi'i Pembinaan Masyarabat dan Pencegahan.
  1. 7.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan Organisasi Satuan PoUsi Pamong Praja dan Pertindungan ^«WV«gv*irMC!riCS VtWIVItH bdWV4llkMlil Lampiran X (sepuluh) Peraturan Daerah ini dan merupahan satu hesatuan yang tah terpisahhan.

Pasal 2

(1)Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah Jabatan Eselon ll.b.
(2)Kepala Lembaga Tel^nis Daerah yang berbentuh Kantor dan Sehretaris pada Badan adalah jabatan Eselon lll.a.
(3)Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Eselon II Lb.
(4)Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sehsi adalah Jabatan Eselon IV.a. 10

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlahu sejob tanggal diundangkan. Agar setiap ; orang-mengetaliuinya, memenntahban pengundangan Peraturan Daerah ini ;^dengflnj^.penef7ip<rtan*i!^-^ tengdh. DiundangiiKin di Wedd pada tanggal 29 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA TENGAH, Disahkan di Weda pada tanggal 24 Desember 2014 BUPATI HALMAHERA TENGAH, M.AL VASIN ALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN2014 N0M0R12 11 PENJELASAN ^ ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TEKIGAH ^ --NOMOR12 TAHUN '.--t"'-vi,!;,-, '"''O-' TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGATEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PENJELASAN UMUM OtonomI Daerah telqh membawa perubahan dalam sistem pengelolqdn tota pemerintahan di daerqh yong mengedepqnhqD' pengelolaan tota kelola pemerintahan yang bail? {good governance) yang menitihberathan pada pelaksanaan pemerintahan yang semahin terbuha yang memberihan ruang bagi peiibatan peranserta masyarahat dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan berbangsa dan bemegara, sebagaimana diamanathan dalam Pembuhaan UUD NRI Tahun

1945.Perubahan vana mendasar dalam oenaelolaan tota belnia pemerintahan adalah pada strutztur birobrasi s'cing beriangsung sangat cepat semenjah refomiasi. Otonomi organisasi menjadi salah satu falrtor penting untuk menjamin teriaksanannya senfis, regulation dan empowerment secara balk. Oleh sebab itu penataan dan pembentuhan organisasi peranghat daerah (OPD) haruslah didasarhan pada rasionalitas bebutuhan daerah dan hetersediaan sumber daya manusia, sehingga organisasi pemerintahan yang dibentuh tidab sehedar hanya mengubah helembagaannya yang telah ada, tetapl juga menyusun hembali organisasi peranghot daerah yang lebih responsif untuh mengurusi urusan-urusan yang dilahsanahan pemerintah daerah. 12 ^ Terbait aban hal itu, PemerintaH Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memberikan jaminan terfiadop penyelenggaraan tata kelola pemerintqhan yang responsive, berupaya melabukan penqtaan qrganisasi perangbat daerqh hhususn^ lembaga tehnis daerah u melabsdnahari'^ungsi peldsranOT^^ Sdh te^jatSfedn selumh masyarahat di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, melalui sebuah peraturan daerah sebagai wujud pelateanaan cita berbangsa dan bemegara mencapai masyarahat adil dan mal^mur. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cuhup jelas.

Pasal 2

Cukup jelos. . _ -. r.-ir; - •: * 13 LAMpMn- i P^fUF^^ DAERAH kABUPATEN HALMa'h^ TENGAH NOMOR : 12TAHUN2014 TANCCAL : 24DE5EMBER2014 BAGAN :STRUKTUR ORCANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERATENGAH • •vS* ,mA INSPEKTUR KEL 1 A FUN OMPOK ) A T A N GSIONAL !— -,v - " c •- INSPEKTUR PEMBANTU PEMEPINTAHAN OANAPARATUR INSPEKTUR PEMBANTU PEREKONOMIAN DAN PEMBANCUNAN U P TD SEKRETARIAT SUB BACIAN PROGRAM, DATA DAN PELAPORAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPECAWAIAN SUB BACI/^ KEUANGAN INSPEKTUR PEMBANTU PENDAPATAN. KEUANGAN DAN ASSET DAERAH BUPATI HALMAHERATENGAH, M. AL VASIN ALl LA"'V- -'.i-; 'JHEH LAMPIRAN 11 PEF^TURAN DAERAH -KABUPATEN HALMAHERA-TENGAH Np MOR : \2 TAHUN 2014 TANGGAL : : 24DESEMBER20I4 - . •• —' I I , -1 BAGAN .STRUKTUR ORGANISASI ^ j; , KEPALABAOAN ^ •_ • KELOMPOK : . • JABATAN ~ • ' FUNG^l-ONAL i ; \ ^ • • *. bA —: — • - B I D A N C EKONOMI SUBBIDANC PENGEMBANCM^ SUMBERDAVAALAM SUB BiDANC PENGEMBANCAN SUMBER DAVA PEREKONOMIAN B I D A N C PRASARANADAN PENGEMBANCAN KAWASAN SUB BIDANC PRASARANA WILAVAH SUB BIDANC PENGEMBANCAN KAWASAN UPTD BIDANC SOSIALBUDAVA SUB BIDANC PEMERINTAHAN, HUKUM, AGAMA. PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SUB BIDANC KEPENDUDUKAN, KEBUDA- VAAN DAN PEMBERDAYAAN MASVARAKAT SEKRETARIAT SUB BACIAN PROGRAM, DATA DAN PELAPORAN SUB BAGIAN • UMUM • DANKEPEGAWAIAN SUB BACIAN KEUANGAN BIDANC PENELITIAN, PENCENDALIAN DAN STATISTIK SUB BIDANC PENELriAN DAN STATISTIK SUB BIDANC PENCENDALIAN DAN MONITORING BUPATI HALMAHERATENCAK M. AL VASIN ALI . .. KABUPATEN HALMAHERA TENCAH >40M0R- ' i t2 TAHUi^2014 : " 24'DESEMBEij- ';•• v'v •- i •: Vi... .,r.c BAGAN STRUKTUR ORGANISASI -. r , -badAN PENGELOLAAN UNGKUNGAN HIDUP r i;- K^UpXtEN HALMAHERA TENGAH '. . . .! ; ; • .."'v .-. ] . iH-. .'•'^L'i, .. . '': M C ! ]:. TAr-jLvi 20'^-: . •• ??yic,;f5 ;T-cU'<rL^'^ onc\AmASi I KEPAUBAOAN --.tj - 1 , KELOMPOK JABATAN RUNGSIONAL L i »! 1. ••i: •1' .-4 -i •! :• - i i:- -1: i- fj. •« •Lt B I D A N-G AMDAL DAN KOMUNIKASIUNOKUNCAN <MR RinAMn AMDAL SUB BIDANG KOMUNIKAS? LINCKUNGAN B I D A N G PEhKSNDALlAM PENC£MARAN, KERUSAKAN UtJGKUNGAN DAN PENGELOLAAN UMBAH 5UB 5!DA*!0 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN SUB BIDANG PENCELOLAAN LtMBAH UPTD SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROCFUVM,DATA DAN PELAPORAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN =.SUB;BAGIAN: KEUANGAN BIDANG PENAATAN DAN TATA LINCKUNGAN VI ID DirtAki/^ PENAATAN SUB BIDANG TATA LINCKUNGAN BUPATI HALMAHERA TENGAH, M.AL VASIN ALi lAmm BAiRAH , . KABUPATEN HALMAHERA.TENCAH mNOMOR. V.TANCGAL ^ -.• ir24 DESEMBER:2014 n.BACAN STRUkTUR ORCANISASI E.BADAN^KEPEC^WArAN aKABUpOTN HALMAHERATENCAH '^L 'AH5R.ATEK'GAH Hf KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FU-NG S^ON A-L ;• B I D A N G PENCEMBANGAN DAN PEM6INAAN PEGAWAI SUB RIOANG ! PENCEMBANGAN PEGAWA] SUB BIDANG PEMBERHENTIAN DAN PENSlUN PEGAWAI .v B 1 D A N C MUTASI DAN KEPANCIMTAN PEGAWAI SUB BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN SUB BIDANG PENGANGKATAN, KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI UPTD •1 ;r: BIDANG DIKLAT PEGAWAI <:ilB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL ;i, SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN PELAPORAN SUB BAGIAN UMUM DAN -KEPEGAWAIAN -^::t.sub-bagiAn "KEUANGAN BIDANG INFORMASI DAN DATA PEGAWAI ^tlR RIDAKir. INFORMASI PEGAWAI SUB BIDANG DATA PEGAWAI BUPATI HALMAHERA TENGAH, M. ALVASIN ALI LAMPIIWN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENCAH N Q.MO R I2.TAHUN2014 , ^ .. TANGGAL-; 24DESEMBER20t4 BACAN "STKUKTUR ORCANISASI . BADAN PEMBERdAVAAN.MASVARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ' KELOMPOK JABATAN .. . F UNC S1 0:N AX" - r ? I 1 i .a B I D A N G PEMERINTAHAN DESA SUB BIDANC PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SUB BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA KEMASVARAKATAN DESA KERALA BADAN T B I D A N C PEMBERDAVAAN ADAT DAN BUDAVA MASVARAKAT SUB BIDANG BiNA POTENSI ADAT DAN SOSIAL BUDAVA MASVARAKAT SUB BIDANC PEMBERDAVAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA UPTD SEKRETARIAT SUB BACIAN PROGRAM, DATA DAN PELAPORAN SUB BACIAN UMUM DAN KEPECAWAIAN SUB BACIAN KEUANCAN T_ BIDANG USAHA EKONOMI MASVARAKAT SUB BIDANC USAHA EKONOMI MASVARAKAT TERTINCGAL SUB BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAVAALAMDAN TEKNOLOGITEPAT GUNA BUPAT! HALMAHERA TENGAK M.ALVASIN ALI I^MPIRANVI pERATURAt^OAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENCAH Np M6 R : 12 TAHUN 2014 TANCCAL ! 24DESEMBER20t4 BACAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANCAN DAN PELAKSANA PENVULUHAN KABUPATEN HALMAHERA TENCAH ' " KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL i' - - T' i' "i -••r' r B I D A N G PELAKSANA PENVULUHAN ^1IR RIHAKtr. TATA PENVULUHAN SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAVA MANUSIA (SDM) T B i D A N G KELEMBAGAAN DAN PRASARANA PENVULUHAN Cl tRRIHAMr. KELEMBAGAAN SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENVULUHAN UPTD SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN PEUPORAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB .BAGIAN _ KEUANGAN BIDANG KETAHANAN PANGAN SUB BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SUB BIDANG KONSUMSI DAN KERAWANAN PANGAN BUPATI HALMAHERA TENGAH, ttd M.ALVASIN ALI ^LAMPIRAN yiii f^eWURAn'daerah *KABUPATEN HAlMAHEftA' TENCAH NOMOR " ;.12TAH0iS2pW TANCCAL : 24 DESEMBER 2014 ; BACAN STRUKTUR ORGANiSASi BADAN PENGftOUVAN KEUANGAN PAN ASSET DAERAH KABUPATEN I^LMAHERA^ •j, • '•••' / KEPALA BADAN KE . ) FU ELOMP ABA T. A sj G S'l 6- OK N ; 1 B I D A N G ANGGARAN SUB BIDANG PENVUSUNAN ANGGARAN SUB BtDANG PENGENDALIAN ANGGARAN ; —.;r: I B 1 D A N G PERBENDAHARAAN SUB BIDANG KAS DAERAH SUB BiDANG BELANJA DAERAH UPTD I BiDANG AKUNTANSI SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PEIJ^PORAN SUB BiDANG VERIFIKASI SEKRETARIAT SUB BAGiAN PROGRAM DATA DAN PEIJ^PORAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN 1 BIDANG ASSET DAERAH SUB BIDANG ANALISIS PENETAPAN NILAI ASSET SUB BIDANG PENGENDALIAN ASSET BUPATI HALMAHERA TENGAH, M. ALVASIN ALI LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH • NOMOR : U.TAHUN20t4 . . TANCCAL r 24 DESEMBER 2014 BAGAN STRUKTUR ORCANliASI BADAN PEMBERDAVAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH V. ;rv- i,. ' - L : -• V-:- ' ^ • KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNCSIONAL - ^ . . X BIDANC PEMBERDAVAAN PEREMPUAN DAN PEPIJNDUNCAN ANAK SUB BIDANC PEMBERDAVAAN PEREMPUAN SUB BIDANC PERLINDUNCAN ANAK I BIDANC PENCENDALIAN PENDUDUK DAN KB SUB BIDANC PENCENDALIAN PENDUDUK SUB BIDANC KELUARGA BERENCANA UPTD SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN PELAPORAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANC KELUARGA SEJAHTERA DAN ADUOKASI SUB BIDANC KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANC ADVOKASl KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI BUPATI HALMAHERA TENGAH, M. ALYASIN ALI LAMPIRAN XVPERATURAN .DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENCAH -NOMOR , . 12TAHUN2014 TANGCAL : 24 DESEMBER2014 BAGAN STRUKTUR 0RGANI5AS1 KANTOR KESATUAN BANG5A DAN POLITK KABUPATEN HALMAHERA TENGAH .. '->V KELOMPOK JABATAN FUNCSIONAL i . i . i ; : . i -ii . . ! i i i - : i - i : SEKSl BINA KESATUAN BANGSA KEPALA KANTOR SEKSl BiNA POiniK SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSl SENI, BUDAVAAGAMA DAN KETAHANAN EKONOMI 3UPATI HALMAHERA TENC5AK M. AL VASIN ALI U'. . 1 •: •• 'i' I'Ti T N /ii f"-;::;-.-!,-!' ' Xri V zrlAn - LAMPIRAN'zX! PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENCAH NOMOR" : f2 TAHUN2014 -TANGGAL -24 DE5EMBER2014 BAGAN STRUKOIR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN 5ANGCAR KEGIATAN BELAJAR KELOMPOK JABATAN FUNCSIONAL - • _ SEK5i PELAVANAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KEPALA KANTOR 5EKSI AR5IP DAN AKU1SI5I r SUB BACIAN TATA USAHA U\L..v. U .:r '^j/cr - - ... . . SEKSI SANCGAR KEGIATAN BELAIAR BUPATI HALMAHERA TENGAH, M. ALVASIN ALl --LAMPIRAN XllfPERATURAN DAERAH • KABUPATEN HALMAHERA- TENGAH NOMOR . 12TAHUN2014 -TANCGAL. t 24 DESEMBER2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAVANAN AIR MINUM ' KABUPATEN HALMAHERA TENGAH KELOMPOK JABATAN FUNG5IONAL \i- i I i : ; • SEKS] UMUM DAN KEUANGAN KEPALA KANTOR SEKSI PELAVAI^N PELANCGAN DAN PENCEMBANGAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI TEHNIK PEMASANGAN DAN PEMUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH M.AL VASIN ALI . .I..;.- L. LAMPIBANiXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN-HALMAHERA TENGAH NOMOR. 12TAHUN20t4 TANGCAL ; 24DESEMBER2014 BACAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASVARAKAT KABUPATEN HALMAHERA TENCAH KEPALA SUB BAGIAN TATA U5AHA s- : KELOMPOK /ABATAN FUNGSIONAL i 1 i ; •- '•i . i ; ; . ;; ..r . - - -f _ ; . SEKSI OPERASIONAL SEKSI PENVIDIKAN DAN PENINDAKAN SEKSI PEMBINAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASVARAKAT BUPATI HALMAHERA TENGAH M. AL VASIN ALI ...... LAMPIRAN XIV. PERATURAN DAERAH KA^UPATIn"" WalmAhei^' 'Vencah NOMOR, s 12TAHUN20t4 TANCGAL ; 24 DESEMBER 2014 BACAN STRUIOUR ORGANISASI RUMAH SAKITUMUM DAERAH (KELASD) KABUPATEN.HALMAHERA TENGAH ^f'" - KELOMPOK /ABATAN FUNGSIONAL ; - SUB BAGIAN TATA USAHA . DIREKTUR SEKSI KEPERAWATAN &• .. 5UB.-5ApjAN . i • SEKSI PELAVANAN BUPATI HALMAHERA TENGAK M. AL VASIN ALI

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…