DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. pembentukan dan susunan perangkat daerah; c. pembentukan UPT; d. staf ahli; e. kepegawaian; f. ketentuan peralihan; g. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VIII Bab dan 19 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. 1. 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, BCabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah merupakan Sekrefariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten HalmaheraTengah merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekeijaan Umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Pernmahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan KaKyat dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat, sub Urusan Kebakaran;
6. 6.Sataan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat, sub Urusan Satpol PP;
7. 7.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. 8.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe 6 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
9. 9.Dinas Kependndukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil;
10. 10.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
11. 11.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Keija;
12. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerali Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
13. 13.Dinas Komnnikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP;
15. 15.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan;
16. 16.Dinas Pertanian dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
17. 17.Dinas Pengendalian Pendudnk dan KB Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
18. 18.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. 19.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
20. 20.Dinas Perindagkop dan UKM Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
21. 21.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Periiubungan;
22. 22.Dinas Perikanao Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
23. 23.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangnnan Daerah Tipe A melaksanakan &ngsi penunjang Perencanaan;
2. 2.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan JfengemDangan suivi Tipe meiaksanaKan tungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatilian;
4. 4.Badan Pengelolaan Kenangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan iungsi penunjang Bidang Keuangan dan Aset Daerah,
5. 5.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fimgsi penunjang Bidang Pendapatan Daerah;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan sub urusan bencana. PasaI3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Weda denganTipeA
2. b.Kecamatan Weda Utara dengan Tipe A c« Kecamatan V/eda Selatan dengan Tipe A
3. d.Kecamatan Weda Tengah dengan Tipe A
4. e.Kecamatan Weda Timnr dengan Tipe B
5. f.Kecamatan Patani dengan Tipe B
6. g.Kecamatan Patani Utara dengan Tipe A
7. h.Kecamatan Patani Barat dengan Tipe B
8. i.Kecamatan Patani Timur dengan Tipe A
9. j.Kecamatan Pnlau Gebe dengan Tipe A

Pasal 4

(1). Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4
(2). Ketentuan lebih lanjut raengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija Perangkat Daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.Efisiensi;
d.Efektivitas;
f.Rentang kendali;
g.Tata kerja yang jelas: dan
h.Fleksibilitas.

BAB M

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah Induknya.

Pasal 7

(1)Sclain UPT Dinas Daerah scbaguimana dimaksud daiain Pasal 6 tcrdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. '
(2)Satuan pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat flingsional dan unit layanan yang bekega secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan po)a pengelola^n keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Dalam hal rumah sakit daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pengelolaan keuangan rumah sakit daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan keuangan.

Pasal 9

Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Pelayanan Air Minum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dibawah Struktur Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku UPT yang sudah dibentuk tetap t I t 1 , . , -1 ..1. UWl^Uix ulLWt.upiVUllll^ U pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan dibeiiientikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB vn

Pasal 13

(1)Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Perangkat Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusah Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…