DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. pembentukan; c. kedudukan, tugas pokok dan fungsi; d. unsur dan susunan organisasi; e. tugas unsur organisasi; f. kelompok kerja; g. kelompok jabatan fungsional; h. tata kerja; i. tata hubungan kerja; j. kepegawaian; k. pembiayaan; l. ketentuan peralihan; m. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XIII dan 24 Pasal.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimahsud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah; Z Bupati adalah Bupcrti Halmahera Tengah;
3.Pemerintah _Daerah .adalqh Bupati beserta perangtot daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
4.Dewan Perwal^ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga peiv^Nlan rdl^t daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerohKabupatenJ^ ^ v-- ^ -Sehretaris D dBalah Sehretdris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
6.Kantor adalah Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasaKabupaten Halmahera Tengah;
7.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Halmahera Tengah;
8.Kelompot? Jabatan Fungslonal adalah helompok PegowalNegeri Sipli yang diberl tugas, wewenang dan hah secarapenuh oleh pejabat yang berv;enang untuh melahsanahankegiatan yang sesual dengan profesinya dalam ranghahelancaran tugas pemerintah daerah;
9.Pengadaan barang/jasa Pemerintah selanjutnya disebutdengan pengadaan barang/jasa adalah begiatan untubmemperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Peranghat[)aerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa; , 10. Barang adglah .seHqp, benda baih .berwuiud maupua .tldahbeTwuJud, bergerab 'rtSl'iSb: V- ^^' maupun tiddh b^rgii^K Vdrtg 'ddpdt dipetda^ahghan/ 'dipafciai, dlis^rgunaban atau dimanfddtteh bleh pen^und barang;
11.Peberjaan Konstrubsi adalah seluruh peberjaan yangberhubungan dengan pelabsanaan bonstrubsi bangunanatau pembuatan vuujud fisib lainnya;
12.Jasa bonsultans! adalah jasa layanan profesional yangmembutuhban beahlian tertentu diberbagai bidangbeilmuan yang mengutamaban adanya olah Xi\)e(\r{brainufare];
13.Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhbanbemampuan tertentu yang menairfnmabnn \>»^'omrrtrt\\rvr\f<bnhirrtrol Hnlrim 5Kt?r" tCftCI b^lolc? teiahdibenal luas didunia usaha untub menyelesaiban suctupeberjaan atau segala peberjaan dan/atau penyediaanjasa selain Jasa Konsultansi, Pelabsanaan PeberjaanKonstrubsi dan Pengadaan Barang;
14.Kelompob Kerja adalah panitia pengadaan barang/jasayang melabsanaban pemilihan penyedia barang/jasa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentub Kantor LayananPengadaan Barang/jasa Kabupaten Halmahera Tengah. 5 BABIII KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Kantor mempunyai tugas pohoh membantu Bupati dalammelahsanaban penyusunan dan pelaifsanaan l?ebijahandaerah di bidang peiayanan dan .P^^mbinqgrt pengqdqari^ , .
(2)Ddlam .menyelenggprakan tugds sebagaimana dimahsudpada ayat (lX Kantor mempunyai Fungsi:
1. a.perumusan kebijalKin tel^nis dr bidang peiayanan danpembinaan pengadaan barang/ jasa;
2. b.pengboordinasian penyusunan rencana umumpengadaan barang/jasa;
3. c.pemberian dukungan atas penyeienggaraanpemerintahan daerafi di bidang peiayanan danpembinaan pengadaan barang/ jasa;
4. d.pembinaan dan pelahsanaan tugas di bidangpelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa;dan
5. e.pelabsanaan tugas lain yang diberihan oleh Bupatisesuai dengan tugas dan fungsinya. BABIV; UNSUR DAN SUSUNAN ORGAN'SASI

Pasal 5

Unsur organisasi Kantor, terdiri dari:

a.Pimplnan adalah Kepala Kanton
b.Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; ddn c Pelaksana adalah Setol, dan Kelompob JabatanFungsIonal. Bqgldn'Keduq-':; • Susunan Organlsasi

Pasal 6

(f) Susunan organlsasi Kantoo terdiri atas :

a.Kepala Kanton
b.Sub Bagian Tata Usaha; c Sebsl Pengadaan Baran;
d.Sebsi Pengadaan Perherjaan Konstruk»l; . e. Sehsl Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya;

(2)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan - /. .iSeMdiplmpin ote^ i[3)~:Bagan-$^ukturprganisasi Karitor sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupaban bagian tidahterpisahhan dari peraturan daerah ini. BABV TUGAS UNSUR ORGANISASI

Pasal 7

Kepala tontor mempunyai tugas membantu Bupati dalammemimpin dan menghoordinasiban pelaksanaan tugas danfungsi sesuai iingt;up tugasnya.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantudan bertanggung jawab l^epada Kepala Kantor dalammelahsanahan pengelolaan betatausahaan. <2); Untuh menyelenggaraban tugas sebagaimana dimahsudpada ayat (l). Sub Bagian . Tata Usaha mempunyatfungsi:
1. a.Pengelolaan dan penyusunan program sertapelal^anaan evaluasi dan pelaporan hlnerja {?anton b'pengelQlaqn admlnistrajl umum, urusan rumahtangga, surcrt. menyur^/: fearsipan dan petjalanandinas, pengadaan, pemelihdraan dan inventarisasiperlengbapan, hubungan masyarabat, penyiapanmoteri hubumdan I?etatalal7sanaan;
2. c.pengelolaan administrasi hepegawaian, pengendalian, dan pertanggungjawaban administrasi hepegawaianKanton
3. d.penyiapan bahan penyusunan hebijaban penataanorganisasi;
4. e.pengelolaan situs web Kanton dan
5. f.pengeiolaan administrasi heuangan, penyusunananggaran, pengendalian, dan pertanggungjawabanadministrasi beuangan Kantor. . • Bagian Ketiga r -r.—7 Seb'si Pen^daari Bardng * t

Pasal 9

0) Sebsi Pengadaan Barang mempunyai tugas membantuKepala Kantor daiam menyiaphan bahan pelahsanaandan pembinaan pengadaan barang.

(2)Untub menyelenggaraban tugas sebagaimana dimabsudpada ayat (I), Sebsi Pengadaan Barang mempunyaifungsi:
1. a.ptsnyiapan bahan perencanaan pengadaan barang;
2. b.penyiapan bahan pembogian tugos belompob berjapengadaan barang; c penyiapan bahan monitoring pelabsanaan pengadaanbarang;
3. d.penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang; dan
4. e.penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan barang.

Pasal 10

(1)Sebsi Pengadaan Peberjaan Konstrubsi mempunyai tugasmembantu Kepala Kantor daiam menyiapban bahanpelabsanaan dan pembinaan pengadaan peberjaanbonstrubsi.
(2)Untuh: menyelenggaralKin tugas sebagaimana dima^udpada pyat (1); Sebsi , Pengadaan Pet^erjaanKonstrul?$lmempunyaifungsl:
1. a.penylapan bahan perencanaan pengadaan peberjaanbonstruksh
2. b.penyiapan bahan pembagian tugos helompob t^erjapengadaan peherjaan feonstrubsi;
3. b.u c*. bahqn monitpring tselahsanqan pengadaanpekerjaan |?on$iTutej; . - . d penyiapan bahan pemblnaan pengadaan peberjaanlwnstruksi; dan
4. e.penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaanpeherjaan konstrul^i.

Pasal 11

(1)Set^sl Pengadaan Jasa Konsultansi dan jasa Lainnyamempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalamKonstruhsi dan Sehsi Pengadaan Jasa Konsultansi danjasa Lainnya dibentub Kelompob Kerja,
(2)Untub menyelenggarahan tugas sebagaimana dlmahsudpada ayat (1), Sebsi Pengadaan Jasa Konsultansi danJasa Lainnya mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bdhan perencanaan pengadddn jasahqnsultansi ddn jasa fainnya; b..penyidpan baHan pembagidh tuigas k'elompob l^erjapengadaan jdsa honsultqnsi dan jasa lainnya; c penyiapan bahan monitoring pelahsanaan pengadaanjasa honsultansi dan jasa lainnya;
2. d.penyiapan bahan pembinaan pengadaan jasa honsuttansidan jasa lainnya; dan
3. e.penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan jasa tonsultansi dan jasa lainnya.

Pasal 12

(1)Untul? melahsanahan pemilihan barang/jasa pada Sel?siPengadaan Barang, Sel?si Pengadoan PeberjaanKonstrubsi dan Sek^si Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dibentub Kelompoh Kerja;
(2)Pembentufean dan Tugas Kelompoh Kerja ditetapban olehKepala Kantor berdasarhan peraturan perundang-undangan. B. VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(1)Kelompoh Jabatan Fungsionai terdiri dari sejumiahtenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagiatas berbagai helompo^ sesuai bidang beahlian;
(2)Setiap kelompoh sebagoimana dimabsud padd ayat (l)dipimpin oleh sfiorang; yang ditunjut; diantara tenagafungslonal yang ado di llnghungan Konton
(3)Nama dan jumlah jobatan fungsional sebagalmancdimahsud pada ayqt (1) . ditentubon berdascrhan sifotjenls, kebutuhan dan beban berja yang diatur ;, - -^leblhilarijut dengan Peroturon Bupoth • - BAB Vllt TATA KERJA Umum Pasc114
(1)Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsurorganisasi Kantor mempafean l^esatuan yang tidab dapat dipisahkan;
(2)Peldfoanqan Fungsi Kdntor diselenggaral^ao olehSub Bagian Tata Usaha, Sebsi ddn ; 'KelpmpbWqbdtari Fungsional menurut bidang tiigas mdiing-rndsMg; "(3)-Setiap unsuFo^^ ka'ntor wajibTtteriVrap^dri'p integrasi, sihl^ronisasl dan simplifllrasi;
(4)Setiap unsur organisasi wajib memberihan bimbingaapengawasan dan petunjuh peiahsanaan tugas bepadabawahan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…