DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: a. ketentuan umum; b.maksud,tujuan dan asas; c. penyelenggaraan TJSLP; d. pelaksanaan TJSLP; e. forum TJSLP; f. duta TJSLP; g. sistem informasi; h. penghargaan; i. pembiayaan; j. pembinaan dan pengawasan; k. ketentuan peralihan; l. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peratxiran Daerah. ini yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten -Halmahprfl
3.Bupati ad^^ Bupdti Kal>upaten Halfnaheria Tehga^c^rH'm Biiia /. _ ;
4.Dewah Perwakilan Ral^at Dalerah yang sfeMjtitnya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
6.Pemerintah Kecamatan/Desa adalah Camat dan Kepala Desa OTvi o i-*efa*^flr'Lro+ oo'Korroi daerah di Kabupaten Halmahera Tengah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
8.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan laiimya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah.
9.Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha. milik pemerintah (BUMN) maupim pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Halmahera Tengah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan. BABn IblAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk:

a.mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi d^am upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah; b; rmemberi. arahsin kepada Periisaha^ dal^ l^ereiiekna^ pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan/Desa dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi'perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TJSLP adalah: a:- terwujudnya . kornitmen dan kepeduUan- L Perusahaan:: ^luntuk 1;^/. berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahtera^ masyarakat ' s-d^"pfemb^guiian di-Daerahr

b.terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kecamatan/Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
d.tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal. n—.—1 >a Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:
a.kepastian hukum;
b.kemanfaatan umum;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.kemitraan;
f.keseimbangan;
g.keserasian
h.keterpaduan:
i.keadilan;
j.kesepakatan;
k.berkelanjutan; dan
1. 1.berwawasan lingkungan. - ? BAB in PENYELBNGGARAAN TJSLP --y,- • vi:. : - i "Pemienht^ D'aef^'d^/ataii PeiriemtSh'kec^jfa^^^

Pasal 6

Penyelenggraan TJSLP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan/Desa dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

a.memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan , b. inelakukan -. peiiibinaan dan , pehgawasan beSkSahaanV TJSLP""'' '' "n'i-?6yai"-^;ar . . If'- ' T-J-! -r»o r"' • '•••-• ' - - i r. -1 1 , : , . i,- ;.Arv-

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.unsur Pemerintah Kecamatan/Desa; dan
3. c.unsur lainnya yang dipandang perlu.
(5)Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (ij antara Iain:
1. a.melalukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
2. b.melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
3. c.menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
4. d.melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP.
(4)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Ketentupn mengenai mekanisme keija Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
1. a.masyarakat di wilayah kerja Perusaha^; d^/atau b: masyarakat di sekitar atau i luar wilayah keija Pemsihtoi. \

Pasal 10

Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:

a.bidang pendidikan; b^ bidang kesehatan;
c.bidang olahraga;
d.bidang sosial dan keagamaan;
e.bidang perekonomian rakyat;
f.bidang lingkungan; dan
g.bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kecamatan/Desa. jJl 'Xi i'j i ! i BAB TV PELAKSANAAN TJSLP -

Pasal 11

(1)Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi formulir pemyataan.
(2)Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana keija sama. Rftnppn?) TJSLP vflTif* telab Hi'sjfnaVflti ooHgiaaima-no dimakSUd pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatagani oleh Bupati dan/atau Camat/Kepala Desa dan pihak Perusahaan.

Pasal 12

Setiap Perusahaan melaksanakan TJSLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Pasal 13

(1)Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Penierintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun. BABV FORUM TJSLP

Pasal 14

(1)Perusaha^ dapat membentuk forum TJSLP sebagai wadah keija • sama dalam perehcanaan dan pelaksaiiaanuTJSLP.
(2)Pengurus .Forum TJSLP .i dapat .mew^li,;,ahggQtanya dalam .pemb^asan renca^ia TJSLP xatau .: rap^^t . . .bersama Pemerintah Daerah.

BAB VI

DUTA TJSLP

Pasal 15

(1)Dalam ran^a mendukung pelaksanaan TJSLP di Daerah, Bupati mengangkat duta TJSLP.
(2)Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.Menyebarluaskan informasi berkaitan dengan TJSLP;
2. b.Mendorong perusahaan di Daerah untuk melaksanakan TJSLP; dan
3. c.Mempromosikan program prioritas pembanguan kepada Perusahaan untuk dijadikan sasaran prpgram^TJSLP. . d. Penunjukan.-duta TJSLP- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. : . . ; ;

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…