DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas, tujuan dan prinsip; c. kawasan tanapa rokok; d. kewajiban dan larangan; e. peran serta masyarakat; f. pembinaan dan pengawasan; g. penyidikan; h. sanksi administratif; i. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VIII dan 27 Pasal.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah dan Perangkat Daerah sebagai luisur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah dafef^MS?-"j'E3/5:I'::/i;/2004 :T^hi:r, 900•'^ rr.r.-r.-^
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau texbungkus termasuk cerutu atau bentiik l^ifm^a yang. dihasilkan :dari._t^M^.; Nfcotiawa tobacum, Nicotiana rustica dsui spesies lairniyaiatautsintetisnya yang mengandung nikotin, tar dari zat adiktif.deng^iateUlt^ bahan t^bah^. 7;": Merokok adalafrkeffifekrDmemBSk^'ld^iaSu roibk.^ ' •; '''
8.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namum terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun _ rehabilitatif y^g . .dHe^ Pemerintah, pemerintah daer^, dan/atau masyaiiat^:; ,
11.Tempat proses belajaf mengaj^"^iiffi te^^ berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus,TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
12.Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalia, gereja, kapel, pura, wihara, identeng dan tempat ibadah lainnya.
13.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkaii untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
14.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15.Tempat Keija adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga keija bekeija, atau yang sering dimasuki tenaga keija untuk keperluan suatu usaha.
16.Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan. --^'7 i:fe7v-Pimpih^u: d^/ataii pen^ggungjawab adal^ seseofang yang mempimyai tugas wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawah.a;t^ sebuah teinpat•atau^ruangan. kegiatan
18.Satuan Keijal -Per^gkat Daer^ yang selanjutnya disebut SKPD adalah .. Unit Kerja Pemerintah,; Daer^. ^mempunyai tugas mehgelola BABII ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah imtuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Penetap^ Per|,tur^ Daer^^ iniLbfer^ untuk:. • - ~"'a/metindun^"ices^ktSi'masy^_^^ merokok; •

b.membudayakan hidup sehat; dan
c.menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

a.100% Kawasan Tanpa Rokok;
b.tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat keria tertutup: dan
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum. BABin KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

a.fasiUtas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
g.tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (seperti: Hotel, Restoran, Rumah 'makan/ Jasa boga, Terminal, -pelabiitiianT -#a^^r Pu^at -perbeI^jaahV ~Miri^ Supermarket, - ^Depa^ment Store, Hypennarket,LrMalli. Plaza,: Pertokoan, Bioskop, -T.. _ temf^aiWis^ta, Stasiim, S^^a Qla^aga; dan,tempat Umum lainpya). .V;!""!.

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, hiiruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar (disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing). .'—J V- BAB F^sal 7
(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
(3)Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
(4)Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakem. untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 8

(1)Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g wajib:
1. a.melakukan pengawasan interned, pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. b.melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. d.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di f,.: pintu' masuk- utarha dan di tempat-tempat yang dipandang:perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
(2)Bentuk dan., besaran -,tanda--tanda- -dilarang merokok sebagaimana -diniaksud dalam ayat (1) huruf-dy sebagaimana tercantum dalam LLatnpiran--r sebagai bagianyang tid^ terpisahkan dari Peraturan Daerah BABV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperein serta aktif dalam mewujudkan KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
1. a.Pengawasan peleiksanaan Peraturan Daerah ini;
2. b.Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan. . Pasal 10
(1). Setjap._:grang: :dapp?jklMgefta^^ dan penyuluhan dampak rokok bagi keselia^t& IcepaB dan/ atau lingkungannya.
(2)Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI

PBMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Bupati Halmahera Tengah melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
(2)Bupati Halmahera Tengah mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.
(3)Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(4)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses = bel^aOfifiie^gajar dan? tempat^-anak-bermain dan/atau'berkumpulnya anak-anak; ^ . . : • .
3. c.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukain pembinaan" terhkdap KTR tempat ibadah; ' di' SKPDcyaiigi tugds daii fungsinya .di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum; e;:::^SKPD: yang tuggs dan fiarigsinya di bidang olahraga' melakukan penibiiiaari terhadap KTR fasilitas olahraga;
4. f.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakeijaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja; dan
5. g.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum.
6. h.SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
(5)Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. ~,.^.Pasall2 ' jPembmaari^^ak^a^a^'^KTR^y^^in-'raaigka-penge masyafakat untuk berperilaku liidup sehat.
(2)Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan rokok di KTR, berupa:

a.Fasilitasi
b.bimbingan dan/atau penyuluhan;
c.pemberdayaan masyarakat; dan
d.menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh :

a.masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
b.bekeija sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
c.Bupati Halmahera Tengah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR. d-jin V).-:'."::, rr: :':yr\!< :-ri\x hr:,""';:;;;. •

Pasal 15

d, yo.';. y -'v. ^ Perangkatibaer^ bers^S-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga :cdte/atau3(®tgamsksi^tema^^^ '

Pasal 16

(1)Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan-pengawasan terhadap KTR tempat proses -belajar mengajar dan tempat anak bermain d^/atau berkumpulnya c" yan^ tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
3. d.SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
4. e.SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
5. f.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat keija; dan
6. g.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum.
7. h.SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
8. i.Bupati Halmahera Tengah melakukan pengawasan seluruh Kl'R di wUayahnya.
(3)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dUaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing kepada Bupati Halmahera Tengah melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…