menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Halmiiera Tengah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daer^ tentang Pengelolaan Sapipah d^ Kebersihan dii • ; Kabupaten Halmahera Tengah. . • Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3420); . r
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor^?
3895); ^
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara T^hun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nonior 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang XT r\ m-.l_.--_ t < i.'cuxxnji idiiuii LditcUlg l"dliciiliuaj.itu.i x-^clClcUi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keijasama Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761 );
15.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
16.Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah SejenisSampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 933);
18.PeraturanMenteri Pekeijaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 TciiLaiig FerribeiiLukiiii Froduk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengeih Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor ...) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKVAT KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH
MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH