DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. ruang lingkup, asas dan tujuan; c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; d. hak; e. penyelenggaraan pengelolaan sampah; f. perizinan; g. pengembangan dan penerapan teknologi; h. sistem informasi; i. peran masyarakat; j. pembinaan; k. larangan; l.insentif dan disinsentif; m. pembiyaan dan kompensasi; n. sanksi administratif; o. ketentuan penyidikan; p. ketentuan pidana; q. ketentuan peralihan; r. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XVIII dan 47 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Halmiiera Tengah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daer^ tentang Pengelolaan Sapipah d^ Kebersihan dii • ; Kabupaten Halmahera Tengah. . • Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420); . r
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor^? 3895); ^
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara T^hun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nonior 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang XT r\ m-.l_.--_ t < i.'cuxxnji idiiuii LditcUlg l"dliciiliuaj.itu.i x-^clClcUi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keijasama Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761 );
15.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
16.Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah SejenisSampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 933);
18.PeraturanMenteri Pekeijaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 TciiLaiig FerribeiiLukiiii Froduk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengeih Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor ...) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKVAT KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
4.Dmas Tala ICwLo. Jem Kcucis>uicui ctdalah Diiias Tala Kota dan Kebersihan Kota WedaKabupaten Halmahera Tengah;
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
6.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampa spesifik;
7.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial,kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas-umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya; ' a.. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat; konsentrasi; Dan/atau volumenya meirierlukan pengelolaan khusus;'
9.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk master, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya;
10.Kawas^ komersial adsdah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
11.Kawasan indusrti adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
12.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskia nasional; —-
13.Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keraanjang sampah;
14.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah;
15.Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
16.Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
17.Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia lingkungan;
18.Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnyan disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan; 10 Q+oe«lTT»-> •->••••*'> .-«»-« tm-nrt col COA ^ <4 ^ 1 dari pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah;
20.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah; ^21. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan " -Hukuni; - • .
22.Produsen adalah pelaku usaha yang rriemroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam; BAB 11 RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 - Ruang lingkup pengelolaan s.ampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

a.Sampah rumah tangga; dan
b.Sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya BABin KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling sedikit memuat:
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
2. b.Program pengurangan dan penanganan sampah.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
1. a.Target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan b.Target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
(3)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

(1)Pemerntah Daerah selain menetapkan kebijak^ dan .strategi dalam .pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud 'dalam- pasal" *5, *juga menyusun dokumen rencana" induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah ;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan.
(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

Setiap Orang / badan berhak :

a.Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungandari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
b.Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaran pengelolaan sampah;
d.Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan
e.Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

(1). Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.
(2). Setiap orang dan/ atau badan wajb melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 10

(1). Pengurangan sampah meliputi:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah
(2). Kegiatan pengurangein sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi:
1. a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkxmgan; ^ ^
3. c.memfasilitasi penerapan label produk yang ratnah lingkungan;
4. d.memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
5. e.memfasilitasi pemasaran produk-produk daur uleing.
(3).Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
(4). Tata cara pengurangan sampah diatur lebib. lanjut dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.

Pasal 11

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

a.menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampahsebagai bagian usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
b.Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 12

(1). Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :
1. a.menjoisun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatarmya; dan/atau
2. b.menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau , -c. menaxik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk ' - didaur ulang. ' - - -
(2). Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat(l), produsen dapat menunjuk pihak lain.
(3). Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
(4).Dalam melakukan pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…