DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. perencanaan; c. pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian; d. sanksi administrasi; e. ketentuan pidana; f. ketentuan penyidikan; g. ketentuan peralihan; h. ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari VIII Bab dan 21 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa tanggung jawab terhadap kelestarian hngkungan hidup merupakan tanggung jawab bersaina antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
d.bahwa sehubung • dengan hal tersebut dalam konsideran menimnbang huruf a, b, dan c perhi

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Weda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-imdangDasarNegara Tahun 1945

2.Uadang - undang Nomor 8 Tahim 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3.Undang - undang Nomor 5 Taliim 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Hahnahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambalian Lembaran Negara RI Nomor 3420);
5.Undang - undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahim 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469), sebagaimana telah diubah dengan Undang-imdang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permiikiman (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188);
6.Undang - midang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1968);
7.Undang-Undang Nomor 46 Taliun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,Kabupaten Bum, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-undang Nomor 12 Taliun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2014 . .Nomor 244, Tamb^an Lembaran Negara Repubhk.Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahn deng^ Undang- undang'Nomor 9 Tahun 2015 tentang" Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintali Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12.Peratiu-an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintali, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintali Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 9593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata CaraPeran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukimi Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036)
13.Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Tahim 2001 Nomor...);
14.Peraturan Daerali Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Taliun 2010-2030 (Lembaran Daerah tahun 2012 Nomor...); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Dan BUPATI HALMAHERA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAHTENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAUKOTAWEDA.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan pertimbangan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan;
(2)Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di daerah "ditetapkan sebgaimana' dinyatakan pada lampiran Peraturan Daerah ini; -
(3)Dinas Tata Kota dan Kebersihan berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan / desain yang dapat digimakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 3

(1)Setiap orang atau badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau;
(2)Perencanaan dan Perancangan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hams mendapatkan persetujuan / pengesalian dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjiik.

BAB III

PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

(1)Pemanfaatan '^luang Terbuka Hijau milik atau yang dikuasai oleh Daerali adalali kewenangan Pemerintah Daerali;
(2)Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebgaimana pada ayat (1) atas izin dari Kepala Daerah;
(3)Terhadap Ruang Terbuka Hijau milik orang atau Badan, Pemerintah Daerah berwewenang mengatiir pemanfaatannya dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

(1)Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing - masing;
(2)Setiap penghuni atau pihak yang bertangung jawab atas rumah / bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/ruinput serta memelihara dengan baik;
(3)Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan Perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 6

Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana yang dim^sud dalam pasal 5 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut: •a. - Rumah Tinggal; - '

1.Jenis Kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah / rumput; A A
2.Jenis Kaveling dengan ukuran 120 m - 240 m wajib ditanami 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah / rumput dengan jumlah yang cukup;
3.Jenis Kaveling dengan ukuran 240 m - 500 m wajib ditanami minimal 2 (dua)

t.1 yang cukup; jjuliuii pciuii uoii sciiiak liiaS Sci'ta pciiuiup imiali / imiipuL uciigaii jiuiiiaii A
1. 4.Jenis Kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindimg, perdu dan semak hias serta penutup tanah/nunput dengan jiunlah yang cukup;
2. 5.Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantimg laiimya.
b.Setiap Pengembangan Perumahan berkewajiban imtuk mewujudkan pertamanan/ penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/ site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
c.Bangunan Kantor, Hotel, Penginapan, Industri/Pabrik, Bangiman Perdagangan dan Bangunan umum lainnya diwajibkan :
1. 1.Untuk Bangunanyang mempunyai luas tanah antara 120 m -240 m wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak serta penutup tanali / nmiput dengan jumlah yang cukup;
2. 2.Jenis Kaveling dengan iikuran luas lebih dari 240 wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindimg, perdu dan semak hias serta penutup tanah / rumput denganjumlah yang cukup.
d.Setiap jalan diseluruh Daerah diusahakan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.
e.Setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat wajib menanam pohon panghijauan minimal 1 (sam) pohon pelindung imtuk setiap 15 m dan nmiput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 7

Untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah / bangiman di wajibkan:

a.Memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu setengah) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah.depan/jalan;
b.Memelihara jalan masiik dan memasang lampu penerangan di halaman / pekarahgan;
c.Memelihara pohon atau tanaman "dan memotong riimiput sesuai batas halaman / pekarangan nunah / bangunan secara periodik;
d.Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 8

Kawasan - kawasan yang belum cukup diatur dalam pasal 6, ditentukan sebagai berikut:

a.Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebili difungsikan sebagaimana taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (Sembilan puluh N J ,* t.. - 11.... .1:1. •• 1 . ^ -*^0/ /n .11 SI* 1 . uoii iuad mcai iimud uiiiijaiiAdii^ ocuau^cui xv/o (^ocpuiiui pcxbcii) luiiliiyti aapm digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penimjang taman lainnya;
b.Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berflmgsi sebagai Taman Kota, ditanami jenis tanaman tahiman dengan jarak tanam rapat, 90% (Sembilan puluh persen) 100% dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan imtuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
c.Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatamiya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang dicanam bei-variasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digimakan sarana / bangiman penimjang seperto Gazebo / bale - bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bennain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
d.'Kawasan Hijau Pemakaman, berfiingsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhusukan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah / rumput lebih dominan dari pada tanaman pelindimg;
e.Kawasan Hijau Pertanian dan pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidangPertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 80% (delapan puluh persen) - 90% (Sembilan puluh persen) dari luasareal dalam bentukhijau;
f.Kawasan Hijau Jahir Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau dibawali Penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% (Sembilan pululi persen) dari luas arealnya hams dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah / rumput.

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewiijudkan, menumbulikan, mengembangankan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak balk pejat Pemerintah Daerah, swasta / pengusalia dan masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau; . - Pasal 10 . . (!)• Guna pengendalian, pemanfaatan Ruang terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan oleh dan / atau kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Kepala Daerali atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2)Dalam Surat Izin sebagaimana dimaksud paa ayat (1) harus dicantumkan persyaratab dab kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Keiapa Daerali; /")\ 4 - j: 1 J J- /iN j_— . . . i.i.M. 1--.;.-^ .»-i. ivciCiiiuaiL uiiimivsuu pai.ia ajrai ajrui uivciapfkcui icuiii lOJijui uicil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Pemegang izin dimaksud dalam pasal 10 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan;
(2)Sarana Penunjang bagi kepentingan Ruang Terbuka Hijau luasnya dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuliili persen) dari luas Ruang Terbuka Hijau di lokasi setempat.

Pasal 12

(1)Izin pemakaian Ruang Terbuka Hijau tidak dapat diperpanjang guna mewiijudkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan peranan dan fungsinya;
(2)Dalam hal Surat izin tidak berlaku lagi maka lokasi (Ruang Terbuka Hijau) yang bersangkutan hanis dikosongkan dengan sebaik - baiknya atas beban pemegang izin;
(3)Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk telah mengeluarkan izin pemakaian Ruang Terbuka Hijau kepada seseorang atau badan tertentu, jika masa izin tersebut telah berakhir maka tidak dapat diberikan perpanjangan kembali atau tidak akan dikeluarkan izin bam kepada siapapun juga;
(4)Kepala Daerah dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam Peraturan daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…