Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
a.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b.Pengadaan;
c.Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
d.Pengguriaan; • - '
e.•Penatausahaan; ' ' " . . . • -
f.Pemanfaatan; . ' •
g.Pengamanari dan pemeliharaan;
h.Petiilaian;
i.Penghapusan;
j.Pemindahtanganan;
k.Pembinaan, pengawasan dan pengendaliein;
1.Pembiayaan, dan
m.Tuntutan ganti rugi.
dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada deilam penguasaannya.
34.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
35.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang mxUk daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
36.Tukar menukar bareoig milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
37.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
38.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagEu modai/saham daerah pada Badan Usana Milik JNegara/Daerah atau badan hukum lainnya.
39.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
40.Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke daftar barang/daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
41.Inventarisasi adalah kegiatan untuk rrielakukan pendataan, pencatatan, .dan pelaporan hasn pendataah barang mililidaerah. .
"42. Pelaporan adalsih riierupakan rangkaian .pelaporan" semesteran d^ tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola.
43.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
44.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya yang terdiri dari-penilai internal dan penilai ekstemal.
45.Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
BAB IV PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH