DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas, maksud dan tujuan; c. ruang lingkup; d. pejabat pengelola milik daerah; e. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; f. pengadaan; g. penerimaan dan penyaluran; h. penggunaan; i. penatausahaan; j.pemanfaatan; k. pengamanan dan pemeliharaan; l. penilaian; m. penghapusan; n. pemindahtanganan; o. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; p. pembiyaan; q. tuntutan ganti rugi; r. sengketa barang daerah; s. ketentuan peralihan; t. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XX Bab dan 94 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
c.bahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan."barang. milik daerah, diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur- unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Perietapan Und^g-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
4.Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kcta Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran xNegara KI Nomor 42b2) ;
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);- 8." Undang-uridang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumeih Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Nagara RepubUk Indonesia Nomor 4515);
12.Peraturan Pemerintah Nonor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Negara R.I. Nomor 5272);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2Ul)b iNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 2014 Tentang .Pengelolaan Bar^g Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R,I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.f. Nomor 4737);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
21.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN; Menetapkan : RAWCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MlLlK DAERAH. BABl KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.• Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden . Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negaxa Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ad^ah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
6.Sekretaris daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah selaku.pengelola bareing miUk daerah.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah" dan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Hngkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
10.Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lalnnya yang sah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Pengelola Barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengeioiaan aarang Milik uaerah.
13.Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembsintu pengelola adalah pejabat/unit yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengeioiaan Barang MiHk Daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
14.Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenagan penggunaan Barang Milik Daerah.
15.Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan keija atau pejabat yang ditUnjuk oleh pengguna-untuk menggunakan bar^g nuHk daerah yang berada dalam penguasaahnya.. - : " - .
16.Penyimpanan barang milik dae^rah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
17.Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaiari yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
19.Unit Keija adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
20.Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiUki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil.
21.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang beijalan sebagai^ dasar d^arri melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. 22.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
23.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit keija pemakai.
24.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dal£im keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
25.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
26.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
27.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, keijasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28.sewa adaiah pemaniaatan barang milik daerah oien pmak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
29.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkarx kembali kepada pengelola.
30.Keijasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaari daerah bukan pajak/pendapatan daerah" dan sumber pembiayaaij-lainnya.. • ' ' ' 3 L Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya .diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
32.Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari - daft^ b^ang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna
46.Daftar barang kuasa pengguna yang seleinjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
47.Daftar HasU Pengadaan yang selanjutnya disingkat DHP adalah daftrar yang memuat hasil pengadaan.
48.Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rimiah dinas, kendaraan dinas dan lain- lain barang yang memerlukan standarisasi.
49.Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. BAB n ASAS, JVIAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.Fungsional;
b.Kepastian hukum;
c.Transparansi dan keterbukaan;
d.Etisiensi;
e.Akuntabilitas;
f.Kepastian nilai;
g.Ekonomis; dan
h.Tertib.

Pasal 3

Pengelolaan Barang Milik Daerah adal^ untuk:

a.'Mengamankan barang milik daerah;.
b.Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
c.Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:

a.Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dalam rangka melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
b.Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang mil^ daerah.
c.Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efesien, efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan barang milik daerah. 8 BABm RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 6

(1)barang milik daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari peijanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoien kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Pengelolaan barang milik daerah meliputi:

a.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b.Pengadaan;
c.Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
d.Pengguriaan; • - '
e.•Penatausahaan; ' ' " . . . • -
f.Pemanfaatan; . ' •
g.Pengamanari dan pemeliharaan;
h.Petiilaian;
i.Penghapusan;
j.Pemindahtanganan;
k.Pembinaan, pengawasan dan pengendaliein;
1. 1.Pembiayaan, dan
m.Tuntutan ganti rugi. dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada deilam penguasaannya.
1. 34.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
2. 35.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang mxUk daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 36.Tukar menukar bareoig milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
3. 37.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
4. 38.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagEu modai/saham daerah pada Badan Usana Milik JNegara/Daerah atau badan hukum lainnya.
5. 39.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. 40.Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke daftar barang/daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
7. 41.Inventarisasi adalah kegiatan untuk rrielakukan pendataan, pencatatan, .dan pelaporan hasn pendataah barang mililidaerah. . "42. Pelaporan adalsih riierupakan rangkaian .pelaporan" semesteran d^ tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola.
8. 43.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
9. 44.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya yang terdiri dari-penilai internal dan penilai ekstemal.
10. 45.Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwewenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
1. a.Sekertaris Daerah selaku pengelola; b Kepaia Satuan Kerja (Kepala Dinas/Badan) Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola;
2. c.Kepala SKPD selaku pengguna;
3. d.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
4. e.Penyimpan barang miUk daerah, dan
5. f.Pengurus barang milik daerah.

Pasal 9

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang:
1. a.Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.Meneta-pkan penggunaan, pemanfaatan atau memindahtanganan tanah dan bangunan;
3. c.Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
4. d.Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. e.Menyetujui usul pemindahtangan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas wewenangnya, dan • -
6. f.Menyetujui usul" i^rnanfaatan .barang milik daerah selain tanah ' dan/atau bangunan. .
(2)Sekertaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.Menetapkan yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
2. b.Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
3. c.Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
4. d.Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
5. e.Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, dan
6. f.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. " 10
(3)Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Pembantu Pengelola mempunyai tugas:
1. a.Mengkoordinir Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan;
2. b.Membantu Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f;
3. c.Menyusun standarisasi saranan dan pra Parana kerja Pemerintah Daerah serta standarisasi harga.
(4)Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.Mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBDM), Rencana Kebutuhan Pemeliharagm Barang Milik Daerah (RKPBMD) bagi satuan keija perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
2. b.Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan peroienan lainnya yang san kepada Bupaa melalui pengelola;
3. c.Melakukan pencatatan dan inventarisasi beirang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan keija perangkat daerah yang dipimpinya;
5. e.Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasannya; . - Meiigajukah usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tahah dan/atau b^gunan. yang tidak memerlukan persetujuan 'Dewan Perwakilan Daerah dan barang tnilik. daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
6. g.Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
7. h.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasannya, dan
8. i.Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran -(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasannya kepada pengelola.
(5)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab: "^aV Meiigajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit keija yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan; 11
1. b.Melakukan pencatatan dan iventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasannya;
2. c.Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit keija yang dipimpinnya;
3. d.Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. e.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan
5. f.Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
(6)Penyimpan Barang bertugas:
1. a.Menerima, menyimpan dan menyaluran barang milik daeraJi yang berada pada pengguna/kuasa pengguna;
2. b.Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
3. c.Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
4. d.Mencatat barang milik daeraii yang ditermia ke daiam buku/kartu barang;
5. e.Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan, dan f.Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.
(7)Pengurus Barang bertugas:
1. a.Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Iventaris Barging (KIB), K^u Inventaris Ruangan (KIR), . Biiku Inventaris (BI);dan Buku Induk Iventaris (BII), sesuai kode'fikasi dan penggolongan barang milik daerah;
2. b.Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
3. c.Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Iventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
4. d.Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
(8)Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah atau disebut Pengurus Barang Kuasa Pengguna bertugas:
1. a.Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing Kuasa Pengguna yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Iventaris Barang (KIB), Kartu Iventaris Ruangan 12 (KIR), Buku Iventaris (BI) dan Buku Induk Iventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
2. b.Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
3. c.Menyiapkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBKPT) serta Laporan Iventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di Unit SKPD kepada Pengguna; dan
4. d.Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atai •. tidak dipergunakan lagi kepada pengguna.
(9)Ketentuan lebih lanjut tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah beserta wewenang dan tanggungjawabnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 7 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar