DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan bupati ini mengatur tentang: a. ketentuan umum; b. penyelenggaraan pemerintah desa; c. jenis dan bentuk administrasi desa; d. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari X Bab dan 49 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
3.• Biipati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4.DeWkii'Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dew^ Perwakilari Ral^at Daerah Kabup^ten Halmahera Tengah.
5.- Keeamatan adalah wilayah keija camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Haltn^era Tengah. \6: • Eiesa 'S&al^ desa dan desa adat ateu yang disebut dengan nama .lain, -^•ytotftfiVa.^iSebut-Desa/adalah kesalutomasyarakat hukum :v-f-„.:rfy:=-i^%--batas ^wilayah"^y^g-"&erwenan^-tintuic^inengatur -darr' mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan- masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi : Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, P.elaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa yang dilaksanakan pleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dan dibantu oleh perangkat Desa.
10.i^j^ai^-'Pehdapat^'dan. Belaiiija'Desa selaryutnya disingkat APBDesa keu^gah tahunan pemerintahan DesaT -
11.Aset Desa adalah kekayaan milik desa yang berasal dari kekayaan ash Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, atau perolehan hak lainnya yang sah.
12.Kekayaan Milik Desa adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak.
13.Pengelolaan Kekayaan Milik Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, kodefikasi, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan miUk desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegflTiff keVi saari dibsnhi nifVi pprnncxirai-n#»<sc>
14.Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
15.Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pemebinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
16.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten dala-n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana Alokasi Khusus.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan enam tahun.
18.Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDes) atau yang disebut Rencana Rvp='I^elj'a''-^Perherirttah '' Desa •• pKPDes) adalah penjabaran dari Rencana . Pembangunan.Jangka Menengah. Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 -, (satu) tahun.
19.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan „, -usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang JOcj;idipisahkan guna mengelola a^t, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk ^sdcir^jgbes^^esamya kesejahteraan masyarakat Desa. •' i BAB n PBNYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(1)Kepala desa atau sebutan lain dibantu oleh perangkat desa atau sebutan lain;
(2)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. i _ . Ba^an Kedua An^^v-vr. * • ^ .. . Wewenang-Kepala Desa .- t -• 3
(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang;
1. a.Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
3. c.Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. d.Mcnetapl.an Peraturan Dasrah;
5. e.Menetapkan Angggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. f.Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
7. g.Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
8. h.Membina dan meningkatkan Perekonomlan Desa serta Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat Desa;
9. i.Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
10. j.Mengusulkan dan Menerima Pelimpahan sebagian Kekayaan Negara guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa;
11. k.Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
  1. 1.Memanfaatkan teknologi tepat guna; m.Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
12. n.Mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan » ?. *•••- y.zv'^o. Melaksan^an'^wewen^g'.laih yang'-'sesuai-'dengan keterituan-^peraturan •r^.perundang-undangan. • _ -- Kak dan Kewajiban Kepala Desa , Pasal 4 Pasal 2,. Kepala Desa rh^f
(1)Mengusulkan stxuktur organisasi dan tata keija Pemerintah Desa;
(2)Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
(3)Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta' mendapatjaminan kesehatan;
(4)Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
(5)Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 5

D^^.melaksanakan tugas K^pald'Desk'berkewajibari.:. teguh4^*nieng^^"k^'"Panca^ melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara RepUblik Indonesia Tahun 1945, serta ' mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

(2)Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
(3)Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
(4)Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
(5)Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
(6)Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa vane akuntabel. transoaran. professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, kompsi dan nepotisme;
(7)Menjalin keija sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
(8)Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
(9)Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
(10)Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
(11)Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
(12)Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pesa;
(13)Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
(14)Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
(15)Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
(16)Memberikan informasi kepada masyarakat Desa. in _, iij. ; Stxuktur Organisasi

Pasal 6

(2)Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Pesa sebagai unsur pimpinari, sekretaris desa sebagai unsur pembantu ';VW- pimpinan dan administrasi, urus^ sebagai unsur sekretariat, seksi sebagai ='keM^sihanv.
(3)Urusan, seksi, dan pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari 2 (dua) urusan, 3 (tiga) seksi, dan 4 (empat) pelaksana kewilayahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Keija Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 7

(1)Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan seteiah berakhirnya tahun anggaran. • Dala-.(2)i"eI«aporaji:G:iiDeiiyelenggaraan-;^3pemerint^^.; desa akhir • masa- jabatari •.j • / \. "jii^^P^k^ kepada Bupati_meJ^^^ C^at selambat-lambatnya 5 (lima)
(3)Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan seteiah berakhirnya tahun anggaran.
(4)Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanaan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.
(5)Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada masyarakat desa secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan seteiah uciaiCiiiiiiya taaiUii ai'i^gaicui uoxigeui ccuo. papai'i pciigUiiiuiiifciii, ifctUiL* komunitas, dan media lainnya.
(6)Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams dievaluasi oleh Bupati dan digunakan sebagai dasar pembinaan lebih lanjut.
(7)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati dapat membentuk tim evaluasi.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Bupati. , BagianKedua. r, Peniilihan KepaJia Desa ^sal 8 Tata Cara Pemilihan i-' (1)" Pel^^aha^ Pe^lihan Kepala Desa sec^a serentak dilakssbakan sebanyak- ' - '^bahyalmya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun berdasarkan kondisi Kepala Desa^ dengan interval waktu p^ing lama yelak::-;
(2)Dalam hal Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, maka diisi dengan Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

(1)Bupati membentukTim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten.
(2)Tim Fasilitasi pemilihan kepala desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; , ^^b._rn„elakul^.^ telgns;pei^s^a^^ gemilih^ ke^jala des|.^terhadap ':r''"':'p^itikpemiiiHah"-tepala^'(Jes^ ^ V a;.,! r1^. V,, tethads^'C^on Kepala'Desk ^finehetkpkan jiimlah surat su^a dan kotak suara;
2. e.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
3. f.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
4. g.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
5. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
6. i.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
1. a.Persiapan;
2. b.Pencalonan;
3. c.pemungutan suara;
4. d.Penetapan. Tahapan Persiapan

Pasal 11

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas kegiatan: • ' a; pemberitahuan Badah Permusyawaralan Desa kepada Kepala Desa tentang • akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; -b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan (i; ~ akhir-masa jabatan; • . I, ,--r. . .. .w;._ . .i'lii'.'I j .f. , di-iin ..'•-i-lr. . i ... - .''_c .Pasal 12-" Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

(1)Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,terdiri dari kegiatan :
1. a.Pengumuman dan pendaftaran bakal calon selama 9 (sembilan) hari; -..-b;;; Peri^Iitiah^kelen^fepan^persy^taji "adrninistrasi," kl^fikasi, penetapan- r-.rG..!. d^rpengum.uman^nama- calon,"selama-20 (dua puluh) hari; p •' . fv-
2. c.Pelaksanaan Tes Kompetensi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten; d- Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang calon Kepala Desa.
3. e.Penetapan daftar pemilili tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
4. f.Kampanye selama 3 (tiga) hari;
5. g.Masa tenang selama 3 (tiga) hari.
(2)Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia; dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
d.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
e.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
f.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; .g? rtid^>:pemah-dijatuhi- pidana penjara berdasarkan putusan-pengadilan^yang telah-irtempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
h.tida;k sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan-pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 'i. •berbad^ sehat;
j.tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan -k. ..syaratlain yang diatur dalanii Peraturan Bupati.

Pasal 15

1) Tahapan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c terdiri dari kegiatan : -- - •

a.Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
b.Penetapan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dan dalam hal calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari satu orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(2)Tahapan Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari 'a. " Laporari panitia mengehai calon terpilih kepada BPD 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
1. b.Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati/walikota 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
2. c.Bupati menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa 30 hari sejak diterima laporan dari BPD
3. d.Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih 30 hari sejak diterbitkan pengesanan aengan urutan acara peiantiKan sesuai Ketentuan peraturan perundangan.
(3)Dalam hal teijadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 16

Masa Jabatan Kepala Desa

(1)Masa jabatan Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan atau diberhentikan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
(2)Periodesasi masa jabatan adalah 3 (tiga) kali masa jabatan termasuk masa jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Halmahera Tengah
(4)Kepala desa yang telah menjabat 3 (tiga) periode masa jabatan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai kepala desa. « Pasal 17 (-1) Kepala. besa yang akan mencalonkan diri kembali diberikan cuti sejak / pendiaJt^^ sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan ~" pemillhan". terpilihnya Kepala desa yang baru. Calon Kepala Desa dari PNS

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…