menetapkan Peraturan Daerah Kabupainn Hahnahera Tengah tentang Pedoman Pengelola:aii Keuangan Daerah; Mengingat; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tenta-ia Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Halmahera Tengah (Lembaraii Negara RI Tahiip, 1990 Nomor 51, Tambahaii Lembaran Negara - Nomor 3830)
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentana Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor .17.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentaiis Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambah^m Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286l
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarig Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentcir:i Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawro Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub>it< Indonesia Tahun 2004 Noinor 66, Tambah.! i Lembaran Negara Repubiik inaonesia Nomor 440C !
6.Undang-Undang Nomor 33 T'ahun 2004 tentana Perimbangan Keuangan aniara Pemerintah Pup riT dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indone j.ia Nomor 4438);
7.Undang-uridang Nomor 28 Tahun 2009 tentajig;
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar: : Negara Repubiik Indonesia Teihun 2009 Nomor 13i i. Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentana Pembentukan PeraturanPeruiidang Undangan(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5233);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentane Pemerintahan Daerah (Lemoaran Negara Repub.;^ Indonesia Tahun 2014 Nomor •J44, Tambar;
Lembaran Negara Republii-!: Inaonesia Nomor 5587i;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 200'" tentang Pengelolaan dan PertanggungjawaDar Keuangan dalam Pelaksanaa,n Dekonsentrasi ac-r Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Repubrly.
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahar. Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 402 •
11.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 20,.:;
tentang Tata Cara Perxanggungjawaban KevcUc Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembar 3 r Negara Repubiik Indonesia Nornor 4027);
12.Peraturan Pemerintah Norrior 23 Tahun 20T;' tentang Pengendalian Jumiah Kumulatif Densi:.
Anggaran Pendapatan Helanja Negara Anggaran Pendapatan Beiania Daeraii serta Beiauia Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daeran (Lembaran Negara Repubiii( iTidonesia Tahun 2^'C'' Nomor 48, Tambahan LeitiDaran Negara Repucdii: Indonesia Nomor 4287);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005.
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Neg^irn Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor IJy. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2c;u5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2005 Noiii:;
140); Tambahan Lembaran Negara Repuiril Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Peneraran Standar- Pelayanan Minimal (Lembaran Nesnra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i.;:) Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ? ;:
Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah (Lembaia.r;
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ino. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonet Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20C6 tentang Laporan Keuangan a an Kinerja Instars:
Pemerintah (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20 07' tentang Pengelolaan Uang Negara/Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20f " Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 4734;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daeraj:i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201:
tentang Pinjaman Daeran (Lembaran Negarf; Republik Indonesia Tahun iO i 1 Nomor 59);
21.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentans:
Pengadaan Barang dan Jasa:
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tah„;.Q 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peratursr:
. Menteri. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20Ci6 tentang Pedoman Pengelolaari fCeuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGaH Dan BUPATI HALMAHERA TENGAIf MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TEHTAJIG PEDOm^J PENGELOLAAN KEUANGAK DAERAH. BABl KETENTUAN UMUM