DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 461

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; c. asas umum dan struktur APBD; d. penyusunan rancangan APBD; e. penetapan APBD; f. pelaksanaan APBD; g. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; h. penatausahaan keuangan daerah; i. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; j. pengendalian difisit dan penggunaan surplus APBD; k. kekayaan dan kewajiban; l. pembinaan, pengendalian dan pengawasaan pengelolaan daerah; m. penyelesaian kerugian daerah; n. ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari XIV Bab dan 245 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka percepaian dan peningkat;an kualitas pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, yang beroreni£h,: pada pelayanan umum, niaka perlu adan , . kebijakan pengelolaan keuajigan daerah yatio: sesuai dengan kaidah pengeioiaan keuangan publi'; yang efektif, efesien, transparan, d;ii: bertanggungjawab;
c.bahwa berdasarkan pertinib^jigan sebagaime..-,! dimaksud dalam huruf a dan huruf b, per in

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupainn Hahnahera Tengah tentang Pedoman Pengelola:aii Keuangan Daerah; Mengingat; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tenta-ia Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Halmahera Tengah (Lembaraii Negara RI Tahiip, 1990 Nomor 51, Tambahaii Lembaran Negara - Nomor 3830)

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentana Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor .17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentaiis Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambah^m Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286l
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarig Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentcir:i Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawro Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub>it< Indonesia Tahun 2004 Noinor 66, Tambah.! i Lembaran Negara Repubiik inaonesia Nomor 440C !
6.Undang-Undang Nomor 33 T'ahun 2004 tentana Perimbangan Keuangan aniara Pemerintah Pup riT dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indone j.ia Nomor 4438);
7.Undang-uridang Nomor 28 Tahun 2009 tentajig; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar: : Negara Repubiik Indonesia Teihun 2009 Nomor 13i i. Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentana Pembentukan PeraturanPeruiidang Undangan(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5233);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentane Pemerintahan Daerah (Lemoaran Negara Repub.;^ Indonesia Tahun 2014 Nomor •J44, Tambar; Lembaran Negara Republii-!: Inaonesia Nomor 5587i;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 200'" tentang Pengelolaan dan PertanggungjawaDar Keuangan dalam Pelaksanaa,n Dekonsentrasi ac-r Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Repubrly. Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahar. Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 402 •
11.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 20,.:; tentang Tata Cara Perxanggungjawaban KevcUc Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembar 3 r Negara Repubiik Indonesia Nornor 4027);
12.Peraturan Pemerintah Norrior 23 Tahun 20T;' tentang Pengendalian Jumiah Kumulatif Densi:. Anggaran Pendapatan Helanja Negara Anggaran Pendapatan Beiania Daeraii serta Beiauia Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daeran (Lembaran Negara Repubiii( iTidonesia Tahun 2^'C'' Nomor 48, Tambahan LeitiDaran Negara Repucdii: Indonesia Nomor 4287);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005. tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Neg^irn Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor IJy. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2c;u5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2005 Noiii:; 140); Tambahan Lembaran Negara Repuiril Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Peneraran Standar- Pelayanan Minimal (Lembaran Nesnra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i.;:) Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ? ;: Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah (Lembaia.r; Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ino. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonet Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20C6 tentang Laporan Keuangan a an Kinerja Instars: Pemerintah (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20 07' tentang Pengelolaan Uang Negara/Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20f " Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 4734;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daeraj:i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201: tentang Pinjaman Daeran (Lembaran Negarf; Republik Indonesia Tahun iO i 1 Nomor 59);
21.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentans: Pengadaan Barang dan Jasa:
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tah„;.Q 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peratursr: . Menteri. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20Ci6 tentang Pedoman Pengelolaari fCeuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGaH Dan BUPATI HALMAHERA TENGAIf MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TEHTAJIG PEDOm^J PENGELOLAAN KEUANGAK DAERAH. BABl KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disei^ut pemerintah, adaitui Presiden RepUblik Indonesia yang memegang kekuasaaii pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimai ifi dimaksud dalam Undang-Undang Dasar ReDuoiik Indonesia tanun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat paeran Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur penyelenggcaii Pemerintah Daerah
3.Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tenean.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seiamutnya disebut DPPC) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmanc:;; Tengah.
5.Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
6.Daerah otonom yang selanjutnya disebut ciaerah adalah kesaiu.- r masyarakat hukum yang mempunyai bacas-Datas wuayati yaioi berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurnt t>rakarsa sennn- berdasarkan aspirasi masyeirakat dalam sisrem i-iegara Kesaii-ai Indoneia.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan ke^vaiiban daerah daiaxn rangka penyelengaraan pemerintahan daeran yang dapat dimiai dengan uang termasuk- didalamnya segaia oentuk kekayaan yajia berhubungan dengan hak dan kewajiban daeran lersebut.
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseiuruhan kegiatan va s meliputi perencanaan, pelaksanaan, penaiausahaan, pengawas£! . pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaiig seianjutnya disebur; APED adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yane dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPPP dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRC dengan persetujuan bersama Bupati.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang seianiutnya disebut PPI I: . adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yane selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai mgc:,s- melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendah&a e Umum Daerah.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasiias bendahara umurr; daerah.
13.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa uniuk melaksanaKar; tugas bendahara umum daerah.
14.Satuan Keija Perangkat Daerah 3'ang seianiutnya disebut SK:-'Z adalah perangkat daerah pada pemerintah aaerah selaku penggu ac. anggaran barang.
15.Unit Keija adalah bagian dari SKPD yang meiaksanakan satu a\ beberapa program.
16.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang seianiutnya disebut PPT'lv adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang me[aksanai<an satu ac -1 beberapa kegiatan dari suatu program 5;esuai dengan bidas/.. tugasnya,
17.Pengguna Anggaran adalah Pejabat pernegang kewenanear. penggunaan anggaran untuk melaksanakan nigas pokok dan fun SKPD yang dipimpinnya.
18.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat var e diberi kuasa un - • melaksanakan kewen'angan pengguna anggaran daiai. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19.Pengguna Barang adalah pejabat peinegang kewenar,; : penggunaan barang miltk daerah.
20.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk :nenampung seiun:r: penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeiuaran daerah.
21.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekemng tempat menyimran uang daerah yang ditentukan oleh Keoaia Daerah unx,,.. menampung seluruh penerimaan Daerah can digunakan un:,La. membayar seluruh pengeiuaran Daerah pada Bank yang ditetapkan
22.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsionai yang ditum ,iK untuk menerima, menyimpan, menyetorkan. menatausahakan ciaii mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rang: a pelaksanaan APBD pada SKPD.
23.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsionai yang dituni .-v untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan aar mempertanggungjawabkan uang untUk keperiuan belanja daera : dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24.Penerima^ Daer^ adalah uang yang masuic cialam kas daeraii.
25.pengeluaran daerah adalah uang yang keluar Qari kas daerah.
26.Pendepatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diai r, sebagai nilai kekayaan bersih.
27.belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang dial : sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
28.surplus anggaran daerah adalah seHsih lebih antara pendapatii; daerah dan belanja daerah.
29.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurans antara pendaparsi daerah dan belanja daerah.
30.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu diba\ ai kembaH dan/atau pengeluaran yang akan cuierima kembaii, bcLii<. pada tahun aggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-taiiiin anggaran berikutnya.
31.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang seianmtnya disebut SILPA adalah selisih lebih reaUsasi penerimaan dan pengeluaran anggaraxi selama satu periode pelaporan.
32.Pinjaman Daerah adalah semua transaxsi yang mengakibatKar daerah menerima sejumlah uang atau menerima mamaat yaiie bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajibf r untuk membayar kembaU.
33.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekat penganggaran berdasarkan kebijakan, aengan pengambiia keputusan terhadap kebijakan tersebut dilalaikan dalam perspeKo:" lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangKan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tariL-r berikutnya yang dituangkan dalam prakiraari iiaiu.
34.PraMraan Maju (forward estimate) adalah peraimnean kebutunEj: dana xintuk tahun anggaran berikutnyp dan tahun yai i; direncanakan guna memastikan kesinaini; ingan program . ^ kegiatan yang telah disetujui dan meniani dasar penyusi3n.-.r anggaran tahun berikutnya.
35.Kineija adalah keluaran/hasH dari kegiatan / program yang aKan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggars dengan kuantitas dan kualitas terukur.
35.Penganggaran Terpadu adalah penyusun?;;. rencana keuanc: tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuK seluruh je:: c}-ri ,r; belanja guna melaksanakan kegiatan oemermtahan yKiifi didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi aiokasi dana.
37.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintanan ai bidang teriei -u yang dilaksanakan dalam rangka mencapai rajuan pembanguiie ri nasional.
38.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD daiam bentuk up.r n yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan aenggunakan sum us daya yang disediakan untuk mencapai hasn yaiig terukur seE^iai dengan misi SKPD.
39.Kegiatana adalah bagian dari program yang ailaksanakan oieh s,. atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai baaian dari pencapa bji sasaran terukur pada suatu program dan teriiri dari sekumnu i r; tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa persona! (sumber daya manusia), barang modal lermasuk perlatan can teknologi, dana, atau kombinasi dari beberana atau keemua jeni;} siimber daya tersebut sebagai masukan iiriDim untuk menghasiii: ::ai keluaran {output] dalam bentuk barang/jasa.
40.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapRan dari suatu progr:!ni atau keluaran yang diharapkan dari suatu ivegiatan.
41.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oieh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukuns pencapaian sasar pi: dan tujuan program dan kebijakan.
42.HasU (outcome) adalah segala sesuatu vang mencerminkai! berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan aaiam satu program.
43.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang selaniuTp- disingkat RPJMD adalah dokumen perencaraan untuk periocii.: (Uma) tahun.
44.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah vans selanjutnya dise; c Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDl aaaiah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satui tanun.
45.Rencana Keija dan Anggaran SKPD yana seiamutnya disinsi;;H RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan ciaii oensanggaran vbva:. berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperiukaii untuk melaksanankannya.
46.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya aisingkat KUA adaian dokumen yang memuat kebijakan bidang penaapatan, belania oBn pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 fsacu! tahun.
47.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebni; PPAS adalah rancangan program prioritas aan natokan na^Bs maksimal anggaran yang diberikan kepaaa SKPD untuk serap program sebagai acuan dalam penyusunan RK/\-SKPD.
48.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang seianiutnya disingkac DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja a an pembiayaan yang digunakan sebagai dasar peiaksanaan perubanan anggaran oieh pengguna anggaran.
49.Surat Permintaan Pembayaran yang seianaitnya disingkat adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejaoat yang bertanggmig jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeiuaran unij is mengajukan permintaan pembayaran.
50.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya oisingkat SPM adaiaii dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh penggune anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D aias beban pengeiuaran DPA-SKPD.
51.Surat Perintah Membayar Langsung yang seianiutnya disingi,.a'; SPM-LS adalah dokumen yang diterbirkan oieh penggu ? anggaran/kuasa pengguna anggaran untui-i p-eneroitan SP2D ai.a;:. beban pengeiuaran DPA-SKPD kepada pihak ]:etiga.
52.Surat Perintah Membayar Langsung yane seiamutnya disine; \ SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oieh penggUMr anggaran/kuasa pengguna anggaran untUK oenerDitan SP2D ai. beban pengeiuaran DPA-SKPD kepada pihak keciga.
53.Uang Persediaan adalah sejumlah uang lunai vang disediaj, =r untuk satuan kerja dalam melaksahakan vegiatan operasio ! •:. sehari-hari.
54.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang seianjutr: - disingkat SPM-UP adalah dokumen yang aiiernitkan oleh penggu t ^c. anggar^/kuasa pengguna anggaran untuK oenerbitan SP2D ar; ;. beban beban pengeiuaran DPA-SKPD yang ainergunakan sebaa;ai uang persediaan untuk mendanai kegiatnii operasional kan i sehari-hari.
55.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persecuaan yang selaniutr • ?: disingkat SPM-GU adalah dokumen yaag ditei oitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna ^ggaran untuic nenerbitan SP2D aras beban pengeiuaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan uni. !- mengganti uang persediaan yang telah dibeiainakan.
56.Surat Perintah Membayar Tambahan Uans Persediaan yare selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkai; oleh pengguna anggaran/kuasa penegsana anagaran unr : penerbitan SP2D atas beban pengeiuaran DPA-SKPD, karenti kebutuhan dananya melebihi dari jurxiian batas pagu uany persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengaii Keientuan.
57.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepaca pemerintah daerah dan/atau hak pemeruitan daerah yang dawar. dinilai dengan uang sebagai akibat perjaniia^n atau akibat iainr ; berdasarkan peratiiran perundang-undan^an atau akibat lainr- yang sah.
58.Barang Milik daerah adalah semua barana yang dibeli a.tai! diperoleh atas beban APBD atau berasai a an perolehan iaim:; -, a yang syah.
59.Utang Daerah adalah jumlah uang yang w ajib dibayar pemermiaii daerah dan/atau kewajiban pemerintah aaf-nn yang dapat am V: 8 L. ^.i> ... •'• --- i-•; t dengan uang berdasarkan peraturan r'erundang-undangs r perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya vans sah.
60.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkaii untuk menampuiie kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak daijai; dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
61.Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daefan merupakan suarJ proses yang berkesinambungan yang oilakukan Oi , ' lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas cian fungsi melakuica.Tn pengendalian melalui audit dan evaluasi, ufituk menjamin atiii pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan aaerah sesuai dengi-_r. rencana dan peraturan perundang-undangan. ' 62. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang., surat berharga aan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuaia ri melawan hukum baik disengaja maupun lalai.
63.Badan Layanan Umum Daerah yang seiamumya disingkat BLU~ adalah SKPD/Unit kerja pada SKPD di iingKungan pemerinrax. daerah yang dibentuk untuk memberikan peiayanan kepac s masyarakat berupa penyediaan barang dan/axau iasa yang diiua tanpa mengutamakan mencari keuntungan agin dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi ctan produktintas.
64.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya aismgkat SPD adaiar: dokumen yang menyatakan tersedianya deuia untuk melaksanaicai:. kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
65.Investasi adalah penggunaan aset untuk nemiDeroieh manif r ekonomis seperti bunga, deviden, royalti,. .aaiuaai sosial dan/aL-u manfaat lainnya sehingga dapat meningKiatkan kemampu?: pemerintah dalam rangka peiayanan masyara Kat. BAGIANKEDUA RUANG LINGKUP DAN ASAS UIWUM Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Keuangan Daerah adalah meliputi:

a.Hak Daerah untuk memungut pajak daeran aan retribusi daerpn serta melakukan pinjaman ;
b.Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan .rusan pemenniai > daerah dan membayar tagihan pihak ketiga ;
c.Penerimaan Daerah ;
d.Pengeluaran Daerah ;
e.Kekayan daerah yang dikelola sendiri atau oieh pihak lain beruosi uang, surat berharga, piutang, barang, sena hak-hak lain yar.;: dapat dinilai dengan uang termasuk kekavaan yang dipisaiiKan pada perusahaan daerah; dan
f.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah daian rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ata i kepentingan irnium.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah r: meliputi:

a.Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
b.Struktur APBD;
c.Penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD:
d.Penyusunan dan penetapan APBD;
e.Pel^saneian APBD;
f.Penjoisunan dan penetapan perubahan APBD:
g.Pelaksanaan APBD Perubahan;
h.Penatausahaan keuangan daerah;
i.Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
j.Pengendalian defisit dan penggunaan surplus /\i-3D;
k.Pengelolaan kas umum daerah;
1. 1.Pengelolaan piutang daerah;
m.Pengelolaan investasi daerah;
n.Pengelolaan barang milik daerah;
o.Pengelolaan dana cadangan;
p.Pengelolaan utang daerah;
q.Pengelolaan Keuangan Desa;
r.Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengeioiaan keuangiui daerah;
s.Penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 4

(1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, laat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, eieicm, iransparan aar bertanggung jawab dengan memperharikan asas keadii: i kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat
(2)Pengelolaan keuangan daerah dilaksanaKan aaiam suatu sistj-u. yang terintegrasi yang diwujudkan dalam ,-\PBD yang setiap tail , ri ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10

BAB II

. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUAKQAIJ DAEIt.4H

Pasal 5

(1)Kepala Daerah selaku Kepala Pemenntanan Daerah ada : r; pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan aaerah dan mewa -•(; pemerintah daerah dalam kepemilikan Kejtayaan daerah disiapkan.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenariean :
1. a.Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. b.Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan oarang daerah;
3. c.Menetapkan kuasa pengguna anggaran / penaguna barang;
4. d.Menetapkan bendahara penerimaaii dan bendali; -: pengeluaran;
5. e.Menetapkan pejabat yang bertugas meiakiikan pemungu- r penerimaan daerah;
6. f.Menetapkan pejabat yang bertugas m.-iakukan pengelol.rr:r; utang dan piutang daerah;
7. g.Menetapkan pejabat yang bertugas meiakukan pengeloiaan barang milik daerah; dan
8. h.Menetapkan pejabat yang bertugas meiaKukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah seoagaimana dimaksL ci pada ayat (1) dilaksanakan oleh ;
1. a.Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
2. b.Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/penggi,rv:i barang daerah.
(4)Dalam pelaksanaan kekuasa^ sebagaimana aimaksud pada a-ai:
(3), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengeloia nr. keuangan daerah.
(5)Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana cii aaksud pada ayar Sekretaris Daerah dibantu oleh asisten seiaetans daerah seiaku waldl koordinator pengelolaan keuangan daeran.
(6)Pelimpahan kekuasaan dimaksud pada ayat ;3i, ayat (4), dan a
(5)ditetapkan dengan Peraturan Bupaii berpedoman peraturan perundang-undangan. -np .f 11 TTT

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator pengeioiaan keuangan daer 5n sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayai i4) berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupaii menyusun kebiiak^ar dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintanaii daerah termasuk pengelolaan keuangan daeraft.
(2)Sekretaris Daerah selaku koordinator pengeioiaan keuangan daero..r- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem lounvai tugas koordin;:i:v di bidang:
1. a.Penyusunan dan pelaksanaan kebijakar. pc-.igeioiaan APBD;
2. b.Penyusunan dan pelaksanaan kebijaKan pengeioiaan barjr s.. daerah;
3. c.menetapkan kuasa pengguna anggaran/ iia ; ang;
4. d.menetapkan bendahara penerirnaaii dan/bendaru =• pengeluaran;
5. e.menetapkan pejabat yang bertugas meiaKukan pemungufr f penerimaan daerah;
6. f.menetapkan pejabat yang bertugas I'.ie.aicuKan pengeioitir.i utang dan piutang daerah;
7. g.menetapkan pejabat yang bertugas meiakukan pengeiolaar.. barang milik daerah; dan
8. h.menetapkan pejabat yang bertugas meiaicuican pengujian aras; tagihan dan mememyahkan pembayaran.
(3)kekuaaan pengelolaan keuangan daerah serjagaimana dimaksuc: pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.kepala satuan kerja pengelolaan keuangan aaeraii selaku PPKI )
2. b.kepala SKPD selaku pejabat pengguna ag^aran/barang daerah.
(4)dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana aimaksud pada a;' ?
(3), sekretaris daerah bertindak selaku coordinator pengeioiaar; keuangan daerah.
(5)peHmpahan kekuasaan sebagaimana dimaKsua pada ayat (2), a r
(3), dan ayat (4) ditetapkan dengan kepurasan buDati berpedonnr-n pada peratran perundang-undangan.

Pasal 7

(1)PPKD mempunyai tugas sebagai berikut ;
1. a.Menyusun dan melaksanakan kebijakan Dengeioiaan keuangtui daerah; 12
2. b.Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ;
3. c.Mel^sanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
4. d.Menyusun laporan keuangan daeran dalam rang ca Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dt\n
5. e.Melaksanakan tugas lainnya berdasarKan kuasa yar g dilimpahkan oleh Bupati.
(2)PPKD selaku BUD berwenang:
1. a.Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD:
3. c.Melakukan pengendalian pelaksanaan APP r*;
4. d.Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sysiein penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. e.Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeiuaran APBD oi en bank dan/atau lembaga keuangan lainnya vang telah ditunjuk;
6. f.Mengusahakan dan mengatur dana 3'ans diperlukan dale rr pelaksanaan APBD;
7. g.Menyimpan uang daerah;
8. h.Menetapkan SPD;
9. i.Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola sei - menatausahakan investasi;
10. j.Melakukan pembayaran berdasarkan permmtaan pejaL.,.i pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
11. k.Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan aias nama pemerintah daerah;
  1. 1.Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintar daerah;
12. m.Melakukan pengelolaan utang dan piutane naerah;
13. n.Melaksanakan sistem akuntansi dar; ;:eiaporan keuan& daerah; dan
14. o.Menyajikan informasi keuangan daerah .

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di lingkungan SKPiCD selaku kuasa BUD.
(2)Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dirnni:sud pada ayai ditetapkan dengan kepUtusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempuri .j tugas :
1. a.Menyiapkan anggaran kas;
2. b.Menyiapkan SPD;
3. c.Menyiapkan SP2D; dan
(4)Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat i,3! juga melaksanakan wewenang sebagaimana ciimaksud dalam Pasa! 7 ayat (2), huruf (e), huruf (f), huruf (g), hurui li), huruf (j), hurui ds dan huruf (m). 13 I
(5)Kuasa BUD bertanggung jawab kepada BUD seiaku i^PKD.

Pasal 9

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimai:saa daiam Pasai 9 ay a t

(4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainn\'a ai iingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang aaerah mempuyai tugas dan wewenang;

a.Menyusun RKA-SKPD;
b.Men3aisun DPA-SKPD;
c.Melakukan tindakan yang mengakibatkan DeTigeiuaran atas ben^r anggaran belanja;
d.Melaksanaan anggaran SKPD yang dipimpmnya;
e.Melakukan pengujian atas tagihan ::an memerintaiik. ^ pembayaran;
f.Melaksanakan pemungutan peneritnaan bukan pajak;
g.Mengadakan ikatan/peijanjian keijasama (lenaan t3Uiak lain dai - batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.Menandatangani SPM atas beban anggaran beianja SKPD y.-xtve dipimpinnya;
i.Mengelola utang dan piutang yang menjaai tanggung jawab SKl-'Z- yang dipimpinnya;
j.Mengelola barang milik daerah/kekayaan aaeran yang menjatiL tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
k.Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yanf: dipimpinnya;
1. 1.Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang aiDimDinnya;
m.Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaaan/pengguna baratig lainnya berdasarkan kuasa yang dUimpahkan oieh Bupati; dan
n.Bertanggung jawab atas pelaksanaan ragasnya icepada aupau melalui Sekretaris daerah.

Isi peraturan

Teks461PDFHirarki

Memuat teks peraturan…