DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. penataan desa; c. kewenangan berdasarkan hak usul; d. kewenagan lokal berskala desa; e. tahap dan tata cara; f. pengutan desa; g. penetapan kewenagan desa; h. kerja sama desa; i. penetapan dan penegasan batas desa; j. provil desa; k. peraturan desa; l. ketentuan peralihan; m. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XIII Bab dan 69 pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

(1)Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
(2)Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
(3)Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.
(4)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
(5)Desaadalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang benvenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(6)Kecamatan adalah wilayah kexja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Halmahera Tengah
(7)Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, heik asal usul dan adat istiadat Desa.
(8)Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
(9)Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
(10)Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urtisan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ,f. • '"'' .': ••! i-,
(11)Penierintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibaiitu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
(12)Bad^ Perihusj^awaratan Desa atau yang disebvit clengan nama lain adalali lembaiga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggbtemya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakila:n wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
(13)Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan . ,unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strate^s.
(14)Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
(15)Penibangiinan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa.
(1)Pembentukan Desa memperhatikan prakarsa masyarakat, dan Pemerint^ daerah kabupaten.
(2)Pratosa masyarakat mengenai pembentukan Desa sebagaimana dimal^sud pada ayat (1) yang sudah dilengkapi dengan persyaratan pembentukan Desa ditandatangani oleh keterwakilan dari semua unsur maSyarakat diusulkan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
(3)Atas usuL prakarsa masyarakat sebagaimtoa dimaksud pada ayat (2), BPD mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Pemerintah Desa , untuk membahas dan menyepakati usul prakarsa masyarakat mengenai Pembentukan Desa.
(4)Hasil_ musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dij^dikan dasar untuk menyelenggarakan musyawa rah desa.
(5)Hasil mTisyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam kesepakatan disertai dengan hasil musyawarah BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan pembentukan Desa.
(6)Bupa^ iriembentuk tim untuk melakukan observasi, pengkajian dan pemb^asan terhadap usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang hasilnya menjadi masukan bagi Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan.
(7)Daleun hal Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang sebelumnya sudah dievaluasi oleh Gubernur dan Menteri.
(8)Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa persiapan.
(9)Setiap 6 (enam) bulan sekali penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan hasil evaluasi perkembangan desa persiapan kepada Kepala Desa induk serta kepada Bupati melalui Camat.
(10)Dengan mendasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Bupati mel^ui tim yang dibentuk untuk iiu mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentanp; pembentukan Desa.
(11)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimai<sud pada ayat (10) diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENATAANDESA

Pasal 3

(1)Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) melakukan upaya :
1. a.Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
2. b.Pembentukan struktur organisasi;
3. c.Pengangkatan perangkat Desa apabila dianggap peflu;
4. d.Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
5. e.Pengalokasian anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APED Kabupaten dan APBDes induk.
6. f.Melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
7. g.Membuka akses perhubungan antar desa;
8. h.Mempersiapkan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
9. i.dan Iain-lain sesuai kebutuhan.
(2)Desa persiapan ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
(3)Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat ditingkatkan menjadi Desa maka desa persiapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Penggabungan dan penghapusan Desa dapat berasal dari prakarsa masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

(1)Penggabungan dan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) memperhatikan prakarsa masyarakat.
(2)Prakarsa masyarakat mengenai Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dilengkapi dengan persyaratan diusulkan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
(3)Atas usul prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD mengadakan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati usul prakarsa masyarakat mengenai penggabungan dan penghapusan Desa.
(4)Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa.
(5)Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk kesepakatan disertai dengan hasil musyawarah BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupaci sebagai usulan penggabungan dan penghapusan Desa.
(6)Bupati membentuk tim untuk melakukan pembahasan dan observasi terhadap usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang hasilnya menjadi masukan bagi Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang penggabungan dan penghapusan Desa.

Pasal 6

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan hams memenuhi syarat:

a.luas wilayah tidak berubah;
b.Jumlah penduduk paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 KK;
c.prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
d.potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
e.kondisi sosial budaya masyarakat bempa keanekaragaman status penduduk dan pembahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
f.meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 7

(1)Pembahan status Desa menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah. Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
(2)Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
(3)Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar untuk menyelanggarakan musyawarah desa.
(4)Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta hasil musyawarah BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati.
(5)Bupati membentuk tim untuk melakukan pembahasan dan observasi terhadap usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang hasilnya menjadi masukan bagi Bupati. untuk menetapkan atau tidak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pembahan status desa menjadi kelurahan.

Pasal 8

(1)Desa yang bembah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten bersangkutan sesuai ketentuan peraturan pemndang- undangan.
(2)Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan/pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah .

Pasal 9

Pembahan Status Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi persyaratan;

a.Wilayahnya masih berkarakteristik Desa;
b.Kondisi sosial budaya masyarakatnya masih mempakan masyarakat perdesaan;
c.Sebagian besar penduduknya (80% lebih) masih bekerja di sektor agraris;
d.Jumlah penduduk memenuhi syarat untuk menjadi Desa;
e.Prasarana dan sarana yang memenuhi bagi terselenggaranya pemerintahan Desa;
f.Mempunyai batas wilayah yang jelas; EsiassasiniraiTJiT-
g.Ketentuan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Perubahan status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, dan pemerintah daerah.
(2)Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang telah ditandatangani oleh wakil dari semv.a Linsur masyarakat Kelurahan disampaikan kepada Lurah.
(3)Lurah atas prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan perubahan status Kelurahan atau sebagian Kelurahan menjadi Desa kepada Bupati.
(4)Bupati membentuk tim untuk melakukan pembaliasan dan observasi terhadap usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang hasilnya menjadi masukan bagi Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang perubahan status kelurahan menjadi Desa.

Pasal 11

(1)Kelurahan yang berubah status menjadi Desa maka L,urah dan perangkatnya kembali menjadi perangkat daerah.
(2)Kelurahan yang berubah status menjadi Desa maka aset. dan kekayaan lainya menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa,

Pasal 12

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Gubemur berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan Daerah, kepentingan masyarakat Desa dan atau peraturan perundang-undangan.
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…