DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; pertanggungjawaban dan laporan keuangan pelaksanaan APBD; penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari III bab dan 11 pasal.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan L Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah. 2 Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 6 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. 9 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah. 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengeiolaan a PBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. 11. Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. 12. Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 13. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. 14. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

( 1 ) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan m em uat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan ( 2 ) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan Laporan Kineija dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan Usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut a. Pendapatan ....................... Rp 644.291.045.670,58 b. Belanja............................... Rd 629.002.619.945.31 Surplus / Defisit................. (Rd 15.288.425.725.271 c. Pembiayaan : - Penerimaan..................... Rp 10.067.693.052,71 - Pengeluaran..................... Rp 1.OOQ.QQQ.QOO.OQ Pembiayaan Netto............. Rp 9.007.693.052.71 Sisa Lebih Pem biayaan A nggaran (SILPA ) Rp 24.356.118.777,98

Pasal 4

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut: ( 1 ) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(148.192.709.329,42) dengan rincian sebagai berikut a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 792.483.755.000,00 b. Realisasi Rp 644.291.045.670.56 Selisih lebih/(kurang) Rp (148.192.709.329,42) ( 2 ) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(341.737.477.156,69) dengan rincian sebagai beriukut. a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 970.740.097.102,00 c. Realisasi Rp 629.002.619.945.00 Selisih lebih/(kurang) Rp(341.737.477.156,69) ( 3 ) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp 193.544.767.827,27) dengan rincian sebagai berikut a. Surplus / deficit setelah Perubahan Rp (178.256.342.102,00) b. Realisasi Rp 15.288.425.725,27 Selisih lebih/(kurang) Rp 193.544.767.827,27 ( 4 ) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp( 171.188.649.049,29) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 181.256.342.102,00 b. Realisasi Rp 44.130.643.978,50 Selisih lebih/(kurang) Rp (171 188 649 049,29) ( 5 ) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluran Pembiayaan sejumlah Rp(2.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,00 b. Realisasi Rp 1.000.000,000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp (2.000.000.000,00) ( 6 ) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp( 169.188.649.049,29) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 178.256.342.102,00 b. Realisasi Rp 9.067.693.052,71 Selisih lebih/(kurang)Rp (169.188.649.049,29

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. Jumlah asset Rp 1.578.742.177.538,00 b. Jumlah kewajiban * Rp 15.351.399.973,56 c. Jumlah Ekuitas Rp 1.553.521.427.962,38 P a s a l 6 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut: a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 Rp b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi asset non keuangan Rp d. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan Rp e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016 Rp

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan. 10.389.999.080,95 175 701.224 347.27 (160 412.798 622,00) ( 1 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 ) 235 683 115,65 24.914.107.921,87

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah mi, terdiri d a ri: a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 : Lampiran 1.4 Lampiran 1.5 : Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.8 : Lampiran 1.9 : Lampiran 1.10 : Lampiran 1.11 : Lampiran 1.12 : b. Lampiran II : c. Lampiran III : d. Lampiran IV : e. Lampiran V : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal ( investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Daftar dana cadangan daerah; dan. Daftar pinjaman dan obligasi daerah. Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Pembahan Saldo Anggaran Lebih; f Lampiran VI d. Lampiran VII e. Lampiran VIII Laporan Pembahan Ekuitas; Catatan atas laporan keuangan, dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1 ) terdiri dari ; a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini. BAB III PENUTUP

Pasal 10

Bupati Halmahera l engah menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan di Weda pada tanggal 4 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN H ALM A H ER A TENGAH, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 1 Nomor r e g i s t e r 1/2017 Ditetapkan di Weda pada tanggal 3 1 Juli 2017 BU PA TI H ALM AHERA TEN G A H , M. A L YASIN ALI

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…