DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang hibah kepada pemerintah daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; prinsip umum; ketentuan penerimaan; ketentuan pengelolaan; pertanggungjawaban dan pelaporan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari V bab dan 12 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
c.bahwa hibah kepada pemerintah daerah sebagai komponen lain-lain pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang perlu dimaksimalkan oleh daerah untuk \ Mengingat kesejahteraan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Indonesia Nomor 51 tahun 1 Negara Republik 1990, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3420; 3.Undang-UndangNomor46Tahun1999tentang PembentukanProvinsiMalukuUtara,Kabupaten BurudanKabupatenMalukuTenggaraBarat (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999 Nomor174,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3895); 4.Undang-UndangNomor1Tahun2003tentang PembentukanKabupatenHalmaheraUtara, KabupatenHalmaheraSelatan,Kabupaten KepulauanSula,KabupatenHalmaheraTimurdan KotaTidoreKepulauandiProvinsiMalukuUtara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Nomor21,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4264); 5.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentang SistemPerencanaanPembangunanNasional (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004 Nomor104,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4421); 6.Undang-undangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5234); 7.Undang-UndangNomor6 Tahun2014 tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5495); 8.Undang-_UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterkhir denganUndang-UndangNomor9 Tahun2015 tentang perubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015 Nomor58, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5679; 2
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; LO. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Nomor 5272);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Hibah kepada Daerah adalah Penerimaan Daerah berupa Hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan/lembaga baik perorangan maupun berbadan hukum, dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali dan digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
10.Pemberi hibah adalah orang atau badan hukum yang memberikan hibah kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
11.Pemegang kuasa pengelolaan kepala daerah yang karena kewenangan menyelenggarakan keuangan daerah. 4 keuangan daerah adalah jabatannya mempunyai keseluruhan pengelolaan 12.NaskahPerjanjianHibahKepadaPemerintahDaerah,adalah naskahperjanjian hibahantarapemberihibahdengan pemerintahdaerahKabupatenHalmaheraTengah. 13.BankPenerimadanpenyimpanhibahkepadadaerahadalah bankyangditunjukolehpemerintahdaerahKabupaten HalmaheraTengah. BABII PRINSIPUMUM Pasal 2 Hibahkepadadaerahmenganutprinsipsebagaiberikut: a.Sukarela,ikhlasdantidakmengikat;

b.Sederhanadan transparan; c.Tidakmengandungkontraprestasi; d.HasilHibahkepadadaerahdimanfaatkanataudigunakan untukpembangunandaerahdanpeningkatanfungsi pemerintahan/layananumum;
e.Tidakbertentangandenganperaturanperundang-undangan yangberlaku; f.Tidakmengurangikewajibankepadanegara,daerahdan kewajibanlainnya. BABIII KETENTUANPENERIMAAN Pasal 3

(1)Daerahdapatmenerimahibahdari pihakketiga.
(2)Hibahsebagaimanadimaksud ayat(1)dapatberupa pemberian,hadiah,wakaf,dan ataulain-lainsumbanganyang serupadenganitu.
(3)Penerimaanhibah kepadadaerah sebagaimanadimaksud dalarn ayat(1)tidakmengurangikewajibanpihakketigayang bersangkutankepadanegaramaupundaerah seperti pembayaranpajak,retribusidan kewajiban-kewajibanlainnya sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penerimaan hibah harusdidasarkan atasNaskahPerjanjian HibahDaerahyang ditandatangani bersama antarapemberi dan penenma hibah dan diketahuiolehDewanPerwakilanRakyat Daerah. s

Pasal 5

Tata cara dan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pasal 3 dan Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah/negara lain diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Semua hasil penerimaan hibah berbentuk rupiah atau disamakan dengan uang adalah pendapatan daerah dan disetorkan sepenuhnya ke kas daerah pada bank yang ditunjuk sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Hasil penerimaan hibah yang berbentuk barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik daerah, dituangkan dalam berita acara dan dicatat sebagai aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Bank yang ditunjuk sebagaimna dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 8

Hibah dikelola oleh daerah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BABV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah kepada daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 10

Pertanggungjawaban dalarn bentuk barang, dan atau jasa dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kekayaan daerah dan penerimaan daerah yang didapat atas perolehan hibah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sebelum peraturan daerah ini tetap menjadi milik daerah. BABV

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Ditetapkan di Weda, pada tanggal 25 Juli 2018 BUPATI HALMAHERA TENGAH, EDI LANGKARA Diundangkan di Weda, pada tanggal 14 Agustus 2018 PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, - 44a£ 7 HUSEN NURDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINS! MALUKU UTARA 11/2018 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATENHALMAHERATENGAH NOMOR11TAHUN2018 TENTANG HIBAH KEPADA DAERAHKABUPATENHALMAHERATENGAH I.PENJELASANUMUM Hibahsecaraumummerupakanbagiankomponenpenerimaannegara yangbisadikeloladalamsistemkeuanganpemerintahsebagaimana diamanatkandalamUndang-UndangNomor33Tahun2004 tentang PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahan DaerahdandiaturlebihlanjutdalamPeraturanPemerintahNomor2 Tahun2012tentangHibahkepadaDaerah.Selanjutnya,sumber pendanaanpenyelenggaraan azasdesentralisasididaerahterdiriatas PendapatanAsliDaerah(PAD),danaPerimbangan,PinjamanDaerahdan lain-lainpendapatan, sebagaikomponenlain-lainpendapatanyang dimaksuddalambentukhubungankeuangan antaraPemerintahdan PemerintahDaerahyangtermasukjugaberupahibah. Hibahdaerahmerupakan sumberpenerimaandaerahyang berasal dariPemerintah, badan/lembagaatauperseoranganyang tidakperlu dibayarkembali. Penerimaanini bersifat tidakmengikatsehingga tidak dapatmempengaruhikebijakandaerah. Hibahdigunakanuntuk mendukungpelaksanaankegiatandaerah,pemberianhibahdapatberupa dana,barang maupunjasa. II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…