DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan APBD; rincian pendapatan daerah; rincian belanja daerah; rincian pembiayaan daerah. Peraturan daerah ini terdiri dari 7 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf #, perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; / vlengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmaher~ Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420);
1. 2.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. 3.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. 4.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. 5.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21);
5. 6.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 7.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 8.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 9.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
9. 10.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. 11.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. 12.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Mengingat

13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16.Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), iii
18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23.Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik IndonesiaNomor );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
18.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) IV
22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah ;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera TengahNomor 03 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
30.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah lahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2015 Nomor 03). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 762.138.907.604,- bertambah sejumlah Rp. 18.586.889.070,- sehingga menjadi Rp. 780.725.796.674,- dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan

a.Semula
b.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 695.881.385.502,- Rp. (29.052.178.605),- Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 666.829.206.897,- Belanja
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Rp. 762.138.907.604,- Rp. 18.586.889.070,- Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 780.725.796.674,- Rp. (113.896.589.777,-)Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan Pembiayaan :
a.Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 68.257.522.102,- Rp. 46.639.067.675,- Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan umlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan isa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,- Rp. (1.000.000.000),-

Pasal 2

) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a) Pendapatan asli daerah sejumlah 'l) Semula Rp. 19.362.330.000,- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. Rp, Rp. Rp. Rp. b) Dana Perimbangan sejumlah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 623.657.086.062,- Rp. (39.126.378.605),- c) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 52.861.969.440,- Rp. 10.074.200.000,- Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. Rp. ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan a) Pajak daerah sejumlah 1) Semula Rp. 3.988.000.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. VII 114.896.589.777,- 1.000.000.000,- 113.896.589.777,- 19.362.330.000,- 584.530.707.457,- 62.936.169.440,- Rp 3.988.000.000,-Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan b) Retribusi Daerah sejumlah 1) Semula Rp.8.662.500.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Retribus Daerah setelah Perubahan ~ c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. Rp. 6.711.830.000,- d) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rj^______________ ,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. ) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a) Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 22.055.298.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3.677.795.395,- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. b) Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 460.254.085.062,- Rp. (3.901.647.000).- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Vlll 8.662.500.000,- 6.711.830.000,- 25.733.093.395,- Rp 456.352.438.062,- c) Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 141.347.703.000,- Rp. (38.902.527.000,)- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 102.445.176.000,- [4 ) Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 2.030.751.440,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Rp. 10.074.200.000,- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan c). Pendapatan Lainnya 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 50.831.218.000,- Rp-_______________ c Jumlah Pendapatan lainnya setelah Perubahan Rp. Rp. 2.030.751.440,- Rp. 10.074.200.000,- 50.831.218.000,- P asal3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

i.Belanja Tidak Langsung IX 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 288.849.271.421,- Rp 4.301.341.298,- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 473.289.636.183,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 14.285.547.772,- Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. Rp. >) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 178.075.799.321,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 4.430.000.000,- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan ~~
b.Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 10.281.900.000,- Rp. 1.550.000.000,- Rp. 293.150.612.719,- 487.575.183.955,- 182.415.799.321,- 11.831.900.000,-
e.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp. 110.000.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. ,- Jumlah Belanja Bagi Hasi setelah Perubahan Rp.
f.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 97.881.572.100,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (388.658.702),-,- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp.
g.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 2.500.000.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (1.200.000.000),- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. ) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 27.113.751.966,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp.5.784.660.860,- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
b.Belanja Barang Dan Jasa 1) Semula Rp.158.492.012.058,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp.56.235.561.668,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan
c.Belanja Modal 1) Semula Rp.287.683.872.159,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp.(47.734.674.756),- Rp. Rp. 110.000.000,- 97.492.913.398,- 1.300.000.000,- 32.898.412.826,- 214.727.573.726,- XI
e.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp. 110.000.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Belanja Bagi Hasi setelah Perubahan
f.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 97.881.572.100,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (388.658.702),- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
g.Belanja Tidak Terduga !) Semula Rp. 2.500.000.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (1.200.000.000),- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Pembahan ) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 27.113.751.966,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 5.784.660.860,- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
b.Belanja Barang Dan Jasa 1) Semula Rp. 158.492.012.058,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 56.235.561.668,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 110.000.000,- 97.492. 913. 398, -
1. 1.300. 000. 000, - 32.898.412.826,- 214.727.573.726,- Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 287.683.872.159,- Rp. (47.734.674.756),- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 239.949.197.403,-

Pasal 4

• ^ 'j Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Penerimaan 1) Semula Rp. 68.257.522.102,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 46.639.067.675,- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.
b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 2.000.000.000,- Rp. (1.000.000.000),- Rp. ) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 1) Semula Rp. 10.110.342.102,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 14.245.776.675,- Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp. Rp. R p,
b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan
c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp Rp. Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 114.896.589.777,- 1.000.000.000,- 24.356.118.777,- Dipisahkan setelah Perubahan Rp.
d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 57.147.180.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 33.393.291.000,- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 90.540.471.000,-
e.Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 1) Semula Rp. 1.000.000.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan Kembali Daerah setelah Perubahan ' Rp. 1.000.000.000,
f.Penerimaan Piutang Daerah • 1) Semula Rp. - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. ) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.
b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 2.000.000.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (1.000.000,000),- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan
c.Pembayaraan Pokok Utang 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
d.Pemberiaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 1. 000. 000. 000, - Rp. Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa^al 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; i Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal; Daftar Perkiraan Penambahan & Penguarangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Lain-lain; Lam piran II Lam piran III Lam piran IV Lam piran V Lampiran VI Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran yang sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini; Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XIII Daftar Pinjaman & Obligasi Daerah.

Pasal 7

Peraturan D aerah ini m ulai berlaku p ad a tanggal diundangkan. Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 6

'Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Tengah. BASRI AMAL NIP. 19590915 198603 1 023 EMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 2 )MOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH [OVINSI MALUKU UTARA NOMOR..... TAHUN 2017 Ditetapkan di Weda Pada tanggal 15 Agustus 2017 BUPATI HALMAHERA TENGAH, M. AL YASIN ALI SEKRETARIS DAERAH BUPATEN HALMAHERA TENGAH

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…