DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pengelolaan dan pelestarian sagu, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; pengelolaan dan pelestarian sagu; hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; BPPS; pembinaan dan pengawasan; perizinan; larangan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari X bab dan 17 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa akibat berubahnya pola konsumsi, rendahnya nilai ekonomi, laju pembangunan termasuk pengembangan areal pemukiman baru, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, perusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan, mengakibatkan areal tumbuh kembang tanaman sagu semakin tergerus dan berpotensi punah sehingga perlu dikelola dan dilestarikan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian tanaman sagu, maka dibutuhkan peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian sagu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420); 1 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587); sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun2015 tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHHALMAHERATENGAH dan BUPATIHALMAHERA TENGAH Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHKABUPATENHALMAHERA TENGAHTENTANGPENGELOLAANDANPELESTARIAN SAGU. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahDaerahKabupatenHalmaheraTengah. 2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraanurusan PemerintahanolehPemerintahDaerahdanDPRDmenurut asasotonomi dan tugaspembantuandenganprinsip otonomiseluas-luasnyadansistem danprinsipNegara KesatuanRepublikIndonesia sebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun 1945. 3.PemerintahDaerah adalahKepalaDaerah sebagaiunsur penyelenggarapemerintahandaerahyang memimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadikewenangan daerahotonom. 4.Bupati adalahBupatiHalmaheraTengah.
5.DewanPerwakilanRakyatDaerahyang selanjutnyadisebut DPRDadalahLembagaPerwakilanRakyatDaerahyang sebagai unsurpenyelenggara pemerintahandaerah. 6.KawasanHutanSaguadalahkawasanyang ditetapkandengan fungsiutamasebagai areal kebundan/atau hutan sagu; 7.HutanSagu adalah hutanyang ditumbuhi pepohonansagu yangterhamparluasyang secaraalamiah telah adadan dipeliharaoleh kesatuanmasyarakat hukum(adat)secara turun temurun; 8.KebunSagu adalah areal tempatbudidaya tanaman sagu; 2 9.Pengelolaan adalahupayaterpadudalammenata,memelihara, mengembangkandanmemanfaatkanpohondanmakanan sagu; 10.Pelestarianadalahtindakanmelindungi,membina,mengawasi, mengendalikandanmemulihkanpohondanmakanansagu demiterjaminnyakelestarianfungsidanmanfaatnya; 11.BadanPengelolaandanPelestarianSaguyangselanjutnya disingkatBPPSadalahlembagayangdibentukolehPemerintah Daerahuntukmelaksanakanpengelolaandanpelestariansagu;

Pasal 2

PengelolaandanPelestarianSagudilaksanakanberlandaskan asaskelestarian nilai-nilaibudayalokal,asasmanfaat,berkelanjutan,kepastianhukumdan keadilan,partisipatif sertatanggungjawabPemerintahdanmasyarakat.

Pasal 3

PengelolaandanPelestarianSagubertujuanmewujudkan: a.konservasisumberdayahutansagu; b.menjagakeseimbanganekosistem; c.keberlanjutanketersediaansumberdayaairbagikehidupan masyarakat; d.ketersediaansumberbahanmakananpenghasilkarbohidrat; e.ketersediaanbahanbakubioenergi; f.usahakultivasibagikepentinganmasadepankehidupan masyarakat; g.kesejahteraandaneksistensimasyarakat(adat)Halmahera Tengah;dan

h.objekpendidikan, penelitiandanpariwisata. BABII PENGELOLAANDANPELESTARIANSAGU Pasa14

(1)UpayaPengelolaanSagu meliputi: a.pemanfaatanSagu sebagaibahanbakumakanan; b.pemanfaatanSagu sebagai bahanbakuindustri;dan/atau c.pemanfaatanSagu sebagai bahanbio energi.
(2)UpayaPelestarianSagu meliputi: a.pemeliharaanHutanSagu dan/atauKebunSagu; b.pengembanganHutanSagu dan/atauKebunSagu sebagaiobjek wisata,kepentinganpendidikandanpenelitian;dan c.menjadikanbahanolahansagu sebagai makananyang wajibdisajikan disetiapacara resmi kemasyarakatandan/atau pemerintah. 3 Pasal 5
(1)PelestarianHutanSagu dan/atauKebunSagusebagaimanadimaksud dalamPasal4ayat(2)hurufadanhurufb,ditetapkandalamKawasan HutanSagudenganmemperhatikanfungsidankelestariannya.
(2)PenetapanKawasanHutanSagusebagaimanadimaksudpadaayat(1) ditetapkandengankeputusanBupati. BABIII HAK,KEWAJIBANDANPERANSERTAMASYARAKAT Pasal 6 Setiaporang dan/ataubadanhukumberhakmengelolaSagusebagaimana dimaksuddalamPasal4ayat(1).

Pasal 7

Pemerintahdaerah,masyarakatdanataubadan hokumwajibikutsertadalam upayapelestariansagu sebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(2). BABIV BPPS Pasal 8

(1)DalammelaksanakanPengelolaandanPelestariansagu,Pemerintah DaerahmembentukBPPS.
(2)BPPSsebagaimanadimaksudpadaayat(1) mempunyaitugasdan wewenang meliputi: a.melakukanpengkajiandanpenelitiandalam upayapengembangan, pengelolaandanpelestarianSagu; b.menyusundanmelaksanakanprogram dalam rangkapengelolaandan pelestarian sagu; c.melaksanakanpembinaandanpengawasan; d.melakukankoordinasidengan satuankerjaperangkatdaerah; e.membuat rekomendasiterkaitpemanfaatan areal hutandan/atau kebunsagu.
(3)KetentuanmengenaipembentukanBPPSsebagaimanadimaksud pada ayat( 1) diaturdenganPeraturanBupati. BABV PEMBINAAN DANPENGAWASAN Pasal 9
(1)PemerintahDaerah melakukan pembinaan kepadamasyarakat secara berkelanjutan terhadapPengelolaandanPelestarianSagu.
(2)Pembinaan kepadamasyarakatsebagaimanadimaksud pada ayat(1) dilaksanakanolehBPPS. 4
(3)BPPSdalarn melakukanpembinaansebagaimanadimaksudpadaayat(2) meliputi: a.penyuluhan; b.pendarnpingan;dan c.bimbinganteknis.

Pasal 10

(1)PemerintahDaerahdanmasyarakatmelakukanPengawasanterhadap PengelolaandanPelestarianSagu.
(2)PengawasanolehPemerintahDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dilaksanakanolehBPPS.
(3)Pengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputi: a.pelaporan; b.pemantauan;dan c.eval uasi.
(4)Pengawasanmasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukan melalui pemberianinformasikepadainstansiataulembagayang berwewenang.

Pasal 11

KetentuanlebihlanjutmengenaiPembinaandanpengawasansebagaimana dimaksuddalarnPasal9 danPasal10diaturdalarnPeraturanBupati. BABVI PERIZINAN Pasal 12

(1)SetiaporangatauBadanhukumdapatmelakukanpemanfaatanHutan Sagudan/atauKebunSagu untukkepentingankomersialmaupunnon komersial.
(2)Pemanfaatansebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilakukandengan terlebihdahulumendapatkanizinBupatiatas rekomendasi dariBPPS.
(3)Setiap kegiatanyang berakibatperubahanfungsi HutanSagu dan/atau KebunSagu, harusmendapatizinBupatiatasdasarrekomendasi dari BPPS.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaiizinsebagaiarnanadimaksudpadaayat
(2)dan ayat(3)diaturdalamPeraturanBupati. BABVII LARANGAN Pasal 13
(1)Setiaporang atau badan hukum dilarang melakukan penebangan, perusakan, pembakaran dengan tujuanmerusak dan/atau memusnahkan tanarnan sagu padakawasan hutandan/atau kebun sagu. s
(2)Setiaporangataubadanhukumdilarangmemanfaatkan tanahpada kawasanhutandan/ataukebunsagu untukkepentinganlain,kecuali atasizinBupati,danrekomendasi BPPSsertainstansiterkait.
(3)Setiaporangataubadanhukumdilarang melakukantindakan apapun yang menghambatprosespengelolaandanpelestariansagu. BABVIII PENYIDIKAN Pasal 14 SelainpenyidikKepolisianNegaraRepublikIndonesia,penyidikan atastindak pidanadibidang pengelolaandanpelestariansagudilakukanolehpejabat PenyidikPegawaiNegeriSipilsesuaiperaturanperundang-undangan. BABIX KETENTUANPIDANA Pasal 15
(1)Setiaporangdan/ataubadanhukumyang dengansengajamelakukan penebangan, perusakan, pembakarandengantujuanmerusakdan/atau memusnahkan tanaman sagu padakawasanhutandan/atau kebun sagu, sebagaimanadimaksuddalamPasal13 ayat(1)dipidanadengan Pidanakurunganpalinglama6(enam)bulandan/ataudendapaling banyakRp.50.000.000,00(limapuluhjutarupiah).
(2)Setiaporang dan/ataubadanhukumyang dengansengaja memanfaatkan tanahpadakawasanhutandan/atau kebunsaguuntuk kepentinganlain,tanpaizinBupatisebagaimanadimaksuddalamPasal 13 ayat(2),diancamdenganpidanakurunganpalinglama3(tiga)bulan dan/ataudendapalingbanyakRp.30.000.000,00(tigapuluh juta rupiah).
(3)Setiaporang dan/atau badanhukumyang melakukantindakanuntuk menghambatprosespengelolaandanpelestariansagu, sebagaimana dimaksuddalamPasal13ayat(3)dipidanadenganPidanakurungan palinglama3(tiga)bulandan/ataudendapaling banyakRp. 30.000.000,00(tigapuluhjutarupiah). BABX KETENTUANPENUTUP Pasal 16 PadasaatPeraturanDaerahini berlaku,segalaketentuanyang mengatur tentang pengelolaandanpelestariansagu sertakelembagaannya,disesuaikan denganPeraturanDaerahini. 6

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. DiTetapkan di Weda Pada Tanggal 28 Desember 2017 BUPATI HALMAHERA TENGAH, EDI LANGKARA Diundangkan di Weda Pada Tanggal 6 Juni 2018 Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH < 6 a1.ii LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 2 NOREK PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, PROVINSI MALUKU UTARA: 2/2018 7 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENHALMAHERATENGAH NOMOR2TAHUN2018 TENTANG PENGELOLAAN DANPELESTARIANSAGU I.UMUM PohonSagumerupakantumbuhanyangtumbuhsecara alamiahdanmembentukhutanSagudihampirseluruhwilayahHalmahera Tengah, merupakankaruniaTuhanYangMahaKuasakepadaRakyat IndonesiadiHalmaheraTengah.TumbuhanSaguyangmembentukhutan Sagu perludikeloladandilestarikandalamrangkamenjaminkesejahteraan masyarakatHalmaheraTengahyangadil,tertibdandamai.Haliniterkait denganpemenuhankebutuhanpanganmasyarakatsecaracepatdantepat, sehinggadapatmengatasimasalahkemiskinandalammasyarakat HalmaheraTengah.Tumbuhandan/atau tanamansagudalamhutan dan/ataukebunsagudapatdijadikansebagaitanamankonservasi, pengaturtataairdanekosistem sertabahanbangunan. DiHalmaheraTengah,pohonsagu dapattumbuhpadakondisi hidrologiberupa,(1)kondisirawapantai(brackish water)yangbercampur dengannipahdan tumbuhanpayaulain;(2)kondisirawaairtanah,baik secaramurni maupunbercampurdengantumbuhanrawa,dengan penggenangan tetap maupunpenggenangansementara;(3)kondisipesisir pantaiberpasiryangdipengaruhiolehkeadaanpasang surut;dan(4) kondisiyang tidaktergenangtetapimempunyaikandungan air tanahyang cukuptinggi. Olehkarenaitu, pengelolaandanpelestarianpohonsagu didasarkanpadakarakteristiktumbuhandankeistimewaansaguyaitu(1) tumbuhan sagu dapat tumbuhdanberkembang padatempat tumbuh dimanatanamanpanganlaintidakdapattumbuh;(2)waktupanentidak ditentukanolehkeadaancuaca;(3)tidak adakegiatanpenanamanulang padaarealsagu;(4)keterlambatanpanentidakmemberikanresiko yang berarti;(5)populasisaguyangluasakanberdampakpadastabilitasiklim mikro;(6)populasisagudapatmengendalikanpencemaransebagaiakibat limbahpabrik,sampahkotadandapatmembersihkan airbuangan;(7) dapatmencegahdanmengendalikanerosiserta(8)dapatmenjaga keseimbanganekosistem. PohonSagu dapatberfungsisebagaitanamanpangan penghasilkarbohidratsebagai sumberpangan, bahanbakuindustridan bahanbioenergi,tanamankonservasi,pengaturtataairdanekosistem sertabahanbangunan, sehinggamenjadi komoditi utamadalam upaya mewujudkanpeningkatankesejahteraanmasyarakatIndonesia,terutama diKabupatenHalmaheraTengah. PohonSagu maupunmakanandengan bahandasarSagu, perludikembangkandandilestarikandiHalmahera Tengahbagikepentingan ketahananpangan(food security),pendidikan, penelitianmaupunpariwisata UpayapengelolaandanpelestarianSagu hendaknyadilakukan melalui penetapannyadalamPeraturanDaerah(Perda).Halini penting, karenaSagu(baik pohon sagu maupunmakanan sagu)semakin terabaikan dantidakmenjadi perhatiandalam upayamengembangkan ketahanan pangan, pendidikan, penelitian maupunpariwisatadiKabupaten HalmaheraTengah.TerabaikannyaSagu disebabkan karena, berubahnya poladan konsumsi makan masyarakat,rendahnya nilai ekonomi,laju 8 pembangunan,pemanfaatanruangyangtidakterencana,perusakan areal hutandantuntutanbahanbangunan.Dengandemikiankebijakan pengelolaandanpelestarianSagu melaluipengaturannyadalamPerda, dapatmenjadilandasanyuridisbagiupayamengeloladanmelestarikan sumberpangan,bahanbakuindustri,bahanbioenergi,tanaman konservasi,pengaturtataairdanekosistem sertabahanbangunan. II.PASALDEMIPASAL Pasal 1 CukupJelas.

Pasal 2

Hurufa Yangdimaksuddenganasasmanfaat,yaituasasyang menegaskanbahwapengelolaandanpelestarianSagu dilakukanuntukmemberikanmanfaatbagisemua kepentingansecaraoptimal,terpadu,berdayagunadan berhasilguna. Hurufb Yangdimaksuddengan asasberkelanjutan,yaituasasyang menegaskanbahwapengelolaandanpelestarianSagu dilakukanuntukmenjaminkelestarian,kemampuandaya dukungsumberdayaalamdenganmemperhatikan kepentinganlahirbatin antargenerasi. Hurufc Yangdimaksuddenganasaskepastianhukumdankeadilan yaituasasyangmenegaskanbahwapengelolaandan pelestarianSaguharusdidasarkanpadaperaturan perundang-undanganyang berlakusekaligusmencerminkan rasakeadilanmasyarakat. Hurufd Yang dimaksuddengan asaspartisipatifadalah asasyang menegaskanmengenai hakdankewajibanmasyarakatuntuk terlibatsecara aktifdalampengelolaandanpelestarianSagu diKabupatenHalmaheraTengah. Hurufe Yang dimaksuddengan asas tanggungjawabPemerintah Daerah adalah asasyang menegaskanbahwapengelolaandan pelestarianSagu menjaditugasdan tanggungjawab PemerintahDaerah. Pasal 3 Huruf a CukupJelas Hurufb Yang dimaksuddengan"menjaga keseimbanganekosistem" adalah fungsi dari tanamansaguyang memiliki kemampuan menyerapgas-gaspenyebab polusiudara terutamaCarbon (CO2 danCO). Hurufc CukupJelas Hurufd CukupJelas Hurufe Cukup Jelas 9 Huruff CukupJelas Hurufg CukupJelas Hurufh CukupJelas Pasa14 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Pasa15 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Pasal 6 CukupJelas

Pasal 7

Yangdimaksuddengansetiaporangadalahorangperorangan atau anggotawargamasyarakat.Yang dimaksudkandenganbadan hukum adalahbadanhukumpublikdanbadanhukumprivat yangberdasarkanperaturanperundang-undangan,berhak melakukanusahapengelolaandanpelestariansagu. Pasal 8 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Pasal 9 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Pasal 10 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Ayat(4) CukupJelas Pasall1 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat(1) Cukup Jelas 10 Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Ayat(4) CukupJelas Pasa113 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Pasal 14 CukupJelas Pasal 15 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Pasal 16 CukupJelas Pasal 17 CukupJelas TAMBAHAN LEMBARANDAERAHKABUPATENHALMAHERA TENGAH NOMOR2 11

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…