DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penanggulangan HIV dan AIDS, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS; hak, kewajiban dan larangan; KPA; peran serta masyarakat; pembiayaan; koordinasi; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari X bab dan 34 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
b.bahwa penularan HIV semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinam bungan;
c.bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS yang merupakan tugas dan tanggung jawab kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, perlu pengaturan mengenai penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penanggulangan HIV dan AIDS;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik 1 IndonesiaTahun1990Nomor51,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3420); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomor9Tahun2015tentang perubahankeduaatas undang-undangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); DENGANPERSETUJUANBERSAMA DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENHALMAHERA TENGAH dan BUPATIHALMAHERA TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGPENANGGULANGAN HIV DANAIDS. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahDaerahKabupatenHalmaheraTengah. 2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraanurusan PemerintahanolehPemerintahDaerahdanDPRDmenurutasas otonomi dantugaspembantuandenganprinsipotonomi seluas-luasnyadalam sistemdanprinsipNegaraKesatuan RepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalamUndang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945. 3.PemerintahDaerah adalahKepalaDaerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahandaerahyang memimpinpelaksanaan urusanpemerintahanyang menjadi kewenangandaerahotonom.

4.BupatiadalahBupatiHalmaheraTengah 5.DewanPerwakilanRakyatDaerahyang selanjutnyadisebutDPRD adalahLembagaPerwakilanRakyatDaerahyang sebagaiunsur penyelenggarapemerintahandaerah. 6.Penanggulangan adalah serangkaian upayamenekanlajupenularan HIV/AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan danpengobatan terhadap orang denganHIV/AIDS. 2
7.Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV/ AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV/ AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.
8.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
9.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
10.Orang dengan HIV/ AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
11.Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
12.Voluntary Conselling Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
13.Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
14.Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/ AIDS untukperumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/ AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
15.Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV/ AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/ AIDS.
16.Masyarakat adalah kelompok; tokoh agama; tokoh masyarakat; organisasi keagamaan organisasi profesi; dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berada di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. 1 7. Populasi Kunci adalah orang perseorangan atau kelompok sebagai pengguna napza suntik, wanita pekerja seks, pelanggan wanita pekerja seks, gay, waria, dan pasangan seks sesama jenis yang beresiko tinggi tertular HIV dan AIDS yang berada di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. 3
18.Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum
19.Komisi adalah Tengah. Penanggulangan AIDS Komisi Penanggulangan selanjutnya disingkat KPA AIDS Kabupaten Halmahera

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan,keadilan, kesetaraan jender, dan kebersamaan.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

BAB II

KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

(1)Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan;
3. c.pemeriksaan diagnosis HIV;
4. d.pengobatan; perawatan dan dukungan; dan
5. e.rehabilitasi.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat dan sektor usaha.
(3)Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan.
(4)Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.

BAB III

HAK, KEW AJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Setiap Orang berhak memperoleh informasi penanggulangan HIV dan AIDS dari pemerintah melalui fasilitas pelayanan kesehatan. 4 Hak

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak memperoleh informasi akurat tentang penanggulangan HIV dan AIDS dari fasilitas pelayanan kesehatan non Pemerintah Daerah, pekerja sosial, lembaga swadaya masyarakat dan/atau masyarakat.

Pasal 7

ODHA berhak:

a.mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif; dan
b.mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminasi dari Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 8

Tenaga kesehatan berhak:

a.mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS, fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, lembaga swadaya masyarakat dan/atau masyarakat;
b.mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan HIV dan AIDS.
c.mendapatkan pemeriksaan HIV dan AIDS secara berkala; dan
d.mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang dirawatnya sebelum melakukan tindakan medis.

Pasal 9

Populasi Kunci berhak:

a.mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS dari pemerintah melalui fasilitas pelayanan kesehatan; dan
b.mendapatkan pemeriksaan HIV dan AIDS secara berkala.

Pasal 10

Masyarakat berhak:

a.mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS dari pemerintah melalui fasilitas pelayanan kesehatan; dan
b.memperoleh perlindungan dari penularan HIV dan AIDS 5 BagianKedua Kewajiban Umum Pasal 11 Setiaporangwajib: a.menjagakerahasiaanstatusODHAyangdiketahuinya; b.melindungidiri,pasangandankeluarganyadaripenularanHIVdan AIDS denganmelakukanupayapencegahanHIVdanAIDS; c.mentaatistandarprosedurskrining dalammelakukanskrining: 1.darah; 2.produkdarah; 3.cairansperma; 4.organ; 5.jaringantubuh; kepadacalonpenerimadonor; d.menggunakanjarumyang sterildalammelakukanberbagai kegiatan yang menggunakanjarumpadatubuhnyasendiriatautubuhorang lain. Paragraf2 PemerintahDaerah Pasal 12 PemerintahDaerahwajib: a.melakukanpendataandandeteksidini dalampenanggulanganHIV danAIDS; b.memfasilitasiPopulasi Kunci untukmemperolehhak-haklayanan kesehatandiRumahSakitatauPuskesmassetempatdanlayanan kesehatanlainnya; c.menyediakansaranadanprasaranauntuk: 1.skriningHIVpadasemuadarah,produkdarah, cairan sperma, organ, dan/ataujaringanyangdidonorkan; 2.layananuntukpencegahanpadapemakaiNAPZAsuntik; 3.layananuntukpencegahanpenularandariibu hamil yang positif HIVkepadabayi yangdikandungnya; 4.layananVCT danCST dengankualitasbaikdan terjamindengan biaya terjangkau; 5.surveilands terhadapIMS,HIV,danprilaku;
1. 6.pendukung pengobatanyang meliputipengadaanobatanti retroviral, obatantiinfeksi oportunistikdanpengadaanobatIMS. 7.layanan rehabilitasimedikbagiODHAdenganbiaya terjangkau; dan
2. 8.pengembangan sistem pencatatandanpelaporan kasus-kasusHIV danAIDS. d.mendorong setiaporang yang beresikoterhadap penularanHIVdan IMS untukmemeriksakan kesehatannyake klinikVCT; e.memberikan haklayanan kesehatan kepadaorang yangterinfeksi HIV danAIDS yang beradadiDaerah;dan f.memberikan hak-hak kerahasiaan kepadaorang yang terinfeksi HIV danAIDS yang beradadi Daerah. 6 Paragraf3 ODHA Pasal 13 ODHAwajib: a.berobat,melindungidiridanmelindungioranglaindaripenularan HIVdanAIDS; b.memeriksakankesehatannyasecararutinsesuaiketentuan; c.memberitahukanstatuskesehatannyakepada tenagakesehatan yangberadapadalayanankesehatanuntukmendapatkantindakan medis;dan d.berperan aktifdalam penanggulanganHIVdanAIDS. Paragraf4 TenagaKesehatan Pasal 14 Tenagakesehatanwajib: a.melakukanpemeriksaanHIVdanAIDSuntukkeperluansurveilans dengancaraunlinkedanonymous; b.melakukantesHIVkepadaibuhamiluntukkeperluanpengobatan, dukungandanpencegahanpenularanHIVIbuhamildenganHIVke bayiyang dikandungnya. c.memberikankonselingsebelumdansesudah testHIVdanAIDS; d.melakukaninisiasipemeriksaantesHIVkepadaseseorang yang menunjukkangejalayang mengarahpadainfeksiHIVdanAIDS; a.menggunakanperalatankesehatanyangsterildalammelakukan pelayanan; e.memberikanpelayanankepadaODHAtanpadiskriminasi;dan f.menjagakerahasiaanstatusHIVdanAIDSbagi ODHAyangdilayani.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

HAK, KEW AJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

HAK, KEW AJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013