DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Maret 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Limbah B3, Bahan B3 dan Sampah, Pencegahan Pencamaran Kerusakan Pesisir Pantai dan Wilayah Aliran Sungai, Sistem Informasi, Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten, Hak, Kewajiban dan Larangan, Peran Masyarakat, Kerjasama Antar Daerah, Pengawasan dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentangPemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2

5.Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik IndonesiaNomor 65 Tahun 2017TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112 Tahun 2014TentangPemilihan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENHALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESASERENTAK DAN ANTAR WAKTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daeKecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6.Camat adalah Kepala Kecamatan;
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyrakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 3
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
12.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas- tugas pemerintah Desa.
13.Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung umum, bebas rahasia jujur dan adil.
15.Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa melalui pengumuman dan penelitian persyaratan administratif bakal calon kepala desa.
16.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
17.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara administrative maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.
18.Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
19.Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat dan/atau ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Pemilihan kepala desa meliputi :
1. a.Pemilihan kepala desa serentak
2. b.Pemilihan kepala desa antar waktu
(2)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah satu kali atau bergelombang.
(3)Pemillihan kepala desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.
(5)Pemilihan Kepala secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.Kemampuan keuangan daerah;
3. c.Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa
(4). Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(5). Waktu pelaksanaan pencoblosan pemilihan Kepala Desa di hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di tetapkan dengan keputusan Bupati. 4
(6). Pemelihan kepala desa serantak sebagimana dimaksud ayat 1 huruf a dilaksanakan melalui tahapan

1.persiapan
2.pencalonan
3.pemungutan suara dan;
4.penetapan

Pasal 3

Tahapan persiapan pemilihan meliputi :

a.pemberitahuan oleh BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan;
b.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa dilakukan secara tertulis;
c.berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahaan Desa dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan masa ahir jabatan oleh BPD; dan
d.selain penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa juga menyampaikan laporan kepada BPD sebagai bentuk perwujudan pertanggung jawaban politik kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanaan pemilihan Kepala Desa Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Kabupaten.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.Melakukan uji kompetensi terhadap calon kepala desa;
5. e.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
6. f.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
7. g.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan Kabupaten melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5

Pasal 5

(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 hari setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
(2)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan 2 (dua) orang anggota, yang dipilih melalui rapat panitia dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
(3)Dalam hal pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan/ atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Pasal 6

(1)Bagi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka BPD dapat menggantikannya dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama.
(2)Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disebabkan karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter; atau
3. c.mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
(3)Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf c, paling lambat sebelum penetapan Calon Kepala Desa.
(4)Pergantian Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh BPD menyampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Syarat menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.warga negara Republik Indonesia;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah kawin;
e.berdomisili di desa setempat;
f.terdaftar sebagai pemilih;
g.tidak menjadi pengurus Partai Politik;
h.tidak menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
i.memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan besikap netral yang di buktikan dengan Surat Penyataan secara tertulis . 6

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

a.merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
b.melakukan pendaftaran pemilih;
c.menetapkan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap;
d.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
e.menetapkan anggaran pemilihan kepala desa;
f.mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
h.meneliti persyaratan calon kepala desa;
i.menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
l.menetapkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa; dan
m.menyampaikan hasil penetapan calon kepala desa terpilih kepada BPD.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Kepala Desaberkewajiban:

a.memperlakukan calon secara adil dan setara;
b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
d.memelihara arsip dan dokumen pemilihan; dan
e.melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. 7

Pasal 11

(1)Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
1. a.pada saat hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan d.
4. e.berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan atau keterangan domisili dari kepala desa setempat.

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…