DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Haliyora Faisayang (Persero) Kabupaten Halmahera Tengah Bersatu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan; Nama, Kedudukan, Tujuan, Fungsi serta Bidang Usaha; Modal; Saham Perusahaan; Rapat Umum Pemegang Saham; Pengurus; Direksi; Badan Pengawas; Pembinaan dan Pengawasan; Tanggung Jawab; Tahun Buku; Rencana Anggaran dan Anggaran Tahunan; Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Pembubaran; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang dan semangat otonomi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Bersatu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Badan < > Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentani Pembentukan Daerah Kabupaten Hahnahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentana Larangan Praktek MonopoU dan Persaingan Usai^- Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negar? Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang; Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentar ; Perbendahaxaan Negara (Lembaran Negara Repubiiii , Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarsxi Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunsjawr :: Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubki,: Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahc Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentaiiy Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat daxi Pemerintahan Daerah (Lembai-an Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentaKg Penanaman Modal(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67,Tatnbahan Lembaian Negara RI Nom;); 4724);
11.Undang-Undang Nomor Perseroan Terbatas(Tambahai; Lembaran Negara RI Tahun 2007 Norrifii lb6,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentaiig Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaii -r Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahcLn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungawaban Keuangitii Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahian 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentaai? Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentarie Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daer?r (Lembeiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855ii;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerintahaji Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DBWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Dan BUPATl HALMAHERA TENGAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : BADAN USAHA MILIK DAERAH 'VT. HALIYORA FAISAYANG (Persero) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah seba^ii! unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.
4.Dewan Perwaldlan Ral^at Daerah yang selanjutnya disebut DPRL! y^fjalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
5.Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha MHik Daeran Kabupaten Halmahera Tengah yang modal pendiriannya uniuK seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yai iu; dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarKan Undang-Undang
6.Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupai' i' Halmahera Tengah yang merupakan unsur pimpinan perusahaan dan terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Badar. Usaha Milik Dae: ! Kabupaten Halmahera Tengah.
8.Perusahaan adalah perusahaan yang kedudukannya sebagai Ba&cJ\ Hukum.
9.Pegawai adalah pegawai yang diangkat bekeria dan digaji oleh Baaau Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangari yang berlaku.
10.Badan Pengawas adalah Badan Pengawasari Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
11.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Haimahera Tengah.
12.Pemegang Saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukuiii yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundiang-undangan yaiid; berlaku.
13.Pembinaan- adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Badiui Usaha Milik Daerah dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian dengan maksud agar Badan Usaha Milik Daerah j^aiig bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan peniiaian. terhadap Badan Usaha Milik Daerah dengan tujuan agar Badan Usaha Milik Daerah tersebut melaksanakan ftingsinya dengan baik dan berhasil mencat aj tujuan yang telah ditetapkan.
15.Pihak ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan diluar Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintaii Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam Negeri dan Luci Negeri atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.
16.Keijasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena adanya ikatan antara Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketigg untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencai;)a:; suatu tujuan tertentu.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingi. . APBD adalah Rencana Keija Pemerintah Daerah Halmahera Tengah yang tertuang dalam angka-angka, di sisi lain memuat rencapfi pembelanjaan dalam jangka waktu 1 (satu) taliuri anggaran. BABU PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Ussaha Milik Daerah I HALIYORA FAISAYANG (persero) dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapai membentuk beberapa unit usaha
(3)Pembentukan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayar i diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Pemegang Saham dsin terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Bad^m Pengawas.
(4)Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah unit usaha yang dikelolah oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Ijriit Usaha yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Daerah, bekeijasacia dengan Badan Usaha Milik Negara, swasta Nasional, dan Badan Usai ia Lainnya yang berbadan hukum setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD.

BAB M

NAMA, KBDUDUKAN, TUJUAN, FUNGSI SERTA BIDANG USAHA

Pasal 3

Nama Badan Usaha MUik Daerah ini adalah Badan Usaha Milik Daerah FT. HALIYORA FAISAYANG (persero)

Pasal 4

(1)Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan dan Berkantor Pusat di ibu Kota Kabupaten Halmahera Tengah.
(2)Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badaii Pengawas ci persetujuan dari Pemegang Saham, dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di dalam dan di luar Kabupaten Halmahera Tengah.

Pasal 5

(1)Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yaitu:
1. a.turut serta melaksanakan pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan ekonomi Kabupaten Halmehera Tengah khususfiva guna menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (P/X ); dan
2. b.pendayagunaan potensi dan asset daerah guna menciptakan lapangan usaha dan lapangan keija.
(2)Dalam mewujudkan tujuannya, sebagaimana dirflaksud pada ayat ; ; Badgin Usaha Milik Daerah dapat bekeija sama dalam bentuk kemitrsaxi usaha dengan Perusahaan Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lainir ?!. Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional, Penanaman Modal As ri:; (PMA) dengan persetujuan Pemegang Saham dengan terlebih dahii ii mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas. / /

Pasal 6

Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bad; , n Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi;

a.Menyiapkan sarana dan fasilitas, mengelolah dan memasarkan serca memberikan distribusi pelayanan secara profesional atas dasar prinsi o saling menguntungkan demi kemajuan bersama; dan
b.Pelaksanaan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

Pasal 7

(1)Badan Usaha Milik Daerah bergerak dalam bidang usaha, yang mencakiip:
1. a.Perdagangan Umum;
2. b.Industri;
3. c.Jasa Perhubungan;
4. d.Agribisnis Pertanian, perkebunan dan Petemakan;
5. e.Kelautan dan Perikanan;
6. f.Kehutanan;
7. g.Perkebunan;
8. h.Pertambangan dan Energi;
9. i.Telekomunikasi;
10. j.Kepariwisataaan;
11. k.Properti Jasa Konstruksi;
  1. 1.Asuransi;
12. m.Investasi; dan
13. n.Usaha lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.
(2)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikemban^an sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah nam un terlebih dahulu diusulkan oleh Direksi Kepada Bupati melalui Baciaxi Pengawas.
(3)Bidang usaha yang tidak tercantum sebagaimana diinaksud pada ayat; •: dapat dibentuk dan dikelola dengan terlebih dahulu mendaDac pertimbangan dari Badan Pengawas dan persetujuan Pemegang Saharrj BABIV MODAL

Pasal 8

(1)Modal Badan Usaha MUik Daerah terdiri dari modal dasar dan moaai penyertaan.
(2)Modal dasar Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) dimiliki oleh pemerintah daerah dan merupakan kekayaaii daerah yang dipisahkan.
(3)Nilai nominal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan lebih laiijut dengan Keputusan Bupati setelah mendapax pertimbangan dari DPRD.
(4)Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerinian Kabupaten/Kota lain dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi lainnya serta pihak ketiga dan atau atas persetujuan bersams.
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahuiu mendapat persetujuan dari DPRD.
(6)Modal Badan Usaha Milik Daerah disetor penuh ke dalam Kas Badaii Usaha Milik Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuaii Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya. BABV SAHAM PERUSAHAAN Pasal 9
(1)Saham-saham' Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari Saham Prioriias dan Saham Biasa.
(2)Saham Prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daere r sedangkan Saham Biasa selain dapat dimiliki oieh Pemerintah Daer ;,^i juga dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Bad ;;::: Hukimi lain yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundar «- undangan yang berlaku.
(3)Pemindahan suatu saham kepada pihak ketiga dilakukan dene.:, pernyataan tertuUs yang ditandatangani oleh Peinegang Saham yar:;: bersangkutan dan kepada pihak siapa saham itu dipindahkan.
(4)Pemindahan Saham Biasa sebagaimana dimaksuct pada ayat (2) dacai: dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Penga^^i::; dengan persetujuan Bupati.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAIVI

Pasal 10

(1)Rapat Umum Pemegang Saham diadakan tiap tahun selambar.- lambatnya 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku, dan rapat umiini lainnya sewaktu-waktu dapat diadakan.
(2)Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atas permintaan Dire.::?.! dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas hans ' sebelum rapat dimulai, dan panggilan tersebut liarus menyebut watrai . dan tempat di mana rapat akan diadakan, begitu pula pokok masaian yang dibicarakan.
(3)Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para pemegang sahani dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan undangan Direksi jika diperlukan.
(4)Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh diambil keputuseuri mengenai pokok-pokok yang tidak tersebut daiam surat panggiiar kecuali:
1. a.mengenai tata tertib;
2. b.usul-usul pemegang saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diiaksanakan.
(5)Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direksi Utama apabila berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk.
(6)Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diairitiii secara musyawarah dan mufakat.
(7)Jika terdapat suatu masalah yang tidak bisa tercapai secara musyawarah mufakat, maka masalah tersebut diserahkan kepaua Bupati selaku Pemegang Saham Prioritas untuk diambil keputusaii dengan memperhatikan pendapat-pendapat peseria rapat.
(8)Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saliafn adalah pemegang saham yang telah menandatangajii daftar hadir.
(9)Apabila pemegang saham berhalangan hadir, maka haknya seiaKii pemegang saham dalam rapat umum yang bersangkutan dapai memberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk untux mewakiUnya. BABVn PENGURUS

Pasal 11

(1)Pengurus Badah Usaha Milik Daerah terdiri dari;
1. a.Direksi;
2. b.Badan Pengawas; dan
3. c.Perangkat Iain.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin o+er:. Direksi yang jumlah anggota dan susunannya diteta.pkan dalam peraturau pendiriannya.
(3)Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayar. (1) huruf b, beraoa., dari orang yang profesional dan berpengalamarj di bidang Badan Usa ; ; Milik Daerah.
(4)Perangkat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibenrv berdasarkan Peraturan Bupati dan atau kepuitusan Direksi a * persetujuan Bupati.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

NAMA, KBDUDUKAN, TUJUAN, FUNGSI SERTA BIDANG USAHA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAIVI

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

NAMA, KBDUDUKAN, TUJUAN, FUNGSI SERTA BIDANG USAHA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAIVI

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2005