DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang rincian APBD; rincian pendapatan daerah; rincian belanja daerah; rincian pembiayaan daerah. Peraturan daerah ini terdiri dari 7 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal tanggal 13 bulan Desember tahun 2017;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018;

d.berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 296/KPTS/MU/2017 tanggal 27 Desember 2017, tentang Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. gingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
1. 2.Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420);
2. 3.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 4.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. 5.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang345*7Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21);
5. 6.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 7.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 8.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. 9.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 10.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. 11.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
11. 12.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. 14.Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ' 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. 24.Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik IndonesiaNomor ); *
24. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keungan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
30. 31.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah ;
31. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
32. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Dan BUPATI HALMAHERA TENGAH jtapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. raran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: MEMUTUSKAN :

Pasal 1

ndapatan slanja Surplus/ (Defisit) Rp. 676.619.043.000,- Rp. 805.919.148.777,- Rp. (129.300.105.777,-) mbiayaan : Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto .ebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 140.300.105.777,- Rp. 11.000.000.000,- Rp 129.300.105.777,- Rp.

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 25.000.000.000,- Dana Perimbangan sejumlah Rp. 598.694.436.000,- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.52.924.607.000,- 'endapatan Daerah Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan Pajak Daerah sejumlah Retribusi Daerah sejumlah :. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

d.Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 4.092.000.000,- Rp. 10.292.500.000,- Rp. Rp. 10.615.500.000,- Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 27.927.584.000,-
a.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 448.490.415.000,- Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 122.276.437.000,- -ain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan
i.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 2.500.000.000,- ). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. Pendapatan lainnya ' Rp. 50.424.607.000,-

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 300.351.485.358,-
b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 505.567.663.419,- Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 184.620.028.458,-
b.Belanja Subsidi Rp. 1.000.000.000,-
c.Belanja hibah sejumlah Rp. 12.800.000.000,-
d.Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 1.438.450.000,-
e.Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 98.493.006.900,-
f.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 16.461.685.625,-
b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 237.925.608.951,-
c.Belanja modal sejumlah Rp. 251.180.368.843,- P a sa l4 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.Penerimaan sejumlah Rp. 140.300.105.777,-
b.Pengeluaran sejumlah Rp. 11.000.000.000,- penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a L sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. L Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisakan sejumlah Rp. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. Penerimaan kembali investasi sejumlah Rp. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. ’engeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b h. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
d.Pembedaan pinjaman daerah sejumlah Rp. terdiri dari jenis pembiayaan 24.356.118.777,- 105.943.987.000,- 10.00 0.00 0.000,- terdiri dari jenis pembiayaan 11.000.000.000,-

Pasal 5

lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian ^dak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain; Datfar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun ini; Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah. lp iran I Lam piran II L am piran III L am piran IV L am p iran V Lampiran VI Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI ati pkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

_ ^ _ aerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten f ^ K T e n g a h . Ditetapkan di Weda Pada tanggal 13 Desember 2017 BUPATI HALMAHERA TENGAH

Pasal 6

langkan di Weda ada tanggal 29 Desember 2017 •TARIS DAERAH •N HALMAHERA TENGAH jyEDI LANGKARA BASRI AMAL 9590915 198603 1 023 lN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 4 OR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH MALUKU UTARA NOMOR 21 TAHUN 2017

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…