DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; asas dan tujuan; ruang lingkup pengaturan; pelaksanaan pemborongan pekerjaan; pelaksanaan penyediaan jasa pekerja/buruh; izin operasional PPJP; pengawasan; sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari XII bab dan 39 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan sernakin banyaknya penyirnpangan pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerirna pernborongan dan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) yang dapat rnenyebabkan kerugian rnoril dan/ atau rnateriil kepada pekerja, perlu dilakukan pengawasan;
b.bahwa pelaksanaan pernborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh diarahkan untuk rnenciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 1 3.Undang-UndangNomor7Tahun1981tentangWajibLapor Ketenagakerjaan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1981Nomor39,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3201); 4.Undang-UndangNomor3Tahun1982tentangWajibDaftar Perusahaan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1982Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3214); 5.Undang-UndangNomor6 Tahun1990tentang PembentukanKabupatenDaerahTingkatIIHalmahera Tengah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1990 Nomor51,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3420); 6.Undang-UndangNomor46Tahun1999tentang PembentukanPropinsiMalukuUtara,KabupatenBuru, dan KabupatenMalukuTenggaraBarat(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor174,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3895); 7.Undang-UndangNomor21 Tahun2000tentangSerikat Pekerja/SerikatBuruh(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2000Nomor131,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor3989); 8.Undang-UndangNomor1Tahun2003tentang PembentukanKabupatenHalmaheraUtara,Kabupaten HalmaheraSelatan,KabupatenKepulauanSula,Kabupaten HalmaheraTimurdanKotaTidoreKepulauandi Provinsi MalukuUtara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003Nomor21,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4264); 9.Undang-UndangNomor13Tahun2003tentang Ketenagakerjaan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2003Nomor39,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4279); l0.Undang-UndangNomor21 Tahun2003tentangPengesahan ILO ConventionNomor81 ConcerningLabourInspectionIn Industri andCommerce(Konvensi ILONomor81mengenai PengawasanKetenagakerjaanDalamIndustridan Perdagangan)(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003Nomor91,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4309); l1.Undang-UndangNomor2Tahun2004tentangPenyelesaian PerselisihanHubunganIndustrial(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor6,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4356); l2.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia 2 Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587,sebagaimanatelahdiubah keduakalinyaterakhirdenganUndang-UndangNomor9 Tahun2015(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2015Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5679); L3.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, PemerintahDaerahProvinsidanPemerintahanDaerah Kabupaten/Kota(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2007Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4737); L4. PeraturanPemerintahNomor62Tahun2012 tentangUsaha JasaPenunjangTenagaListrik(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2012Nomor141,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5326); LS. PeraturanDaerahKabupatenHalmaheraTengahNomor21 Tahun2008tentangUrusanPemerintahKabupaten HalmaheraTengah. DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN HALMAHERATENGAH dan BUPATIHALMAHERATENGAH MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPENYERAHANSEBAGIAN PELAKSANAANPEKERJAAN KEPADAPERUSAHAAN LAIN BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini yang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahDaerahKabupatenHalmaheraTengah. 2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraan urusanPemerintahanoleh PemerintahDaerahdanDPRDmenurutasasotonomi dan tugas pembantuandenganprinsipotonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
3.PemerintahDaerah adalahKepalaDaerahsebagai unsurpenyelenggara 3 pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah.
6.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyediajasa pekerja/buruh.
8.Perusahaan lain adalah perusahaan penerima pemborongan dan perusahaan penyediajasa pekerja/buruh.
9.Perusahaan Penerima Pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.
10.Perusahaan Penyedian Jasa Pekerja/Buruh yang selanjutnya disingkap PPJP adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang tertentu perusahaan pemberi pekerjaan.
11.Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
12.Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
13.Kegiatan utama perusahaan adalah bagian-bagian dalam proses produksi usaha pokok yang apabila tidak dilakukan menyebabkan terhentinya usaha.
14.Kegiatan penunjang adalah bagian proses produksi usaha tambahan pendukung pokok produksi yang menghasilkan nilai tambah.

Pasal 2

1) Untuk kepentingan efektifitas pencapaian tujuan perusahaan, maka perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. 2) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada Perusahaan lain berdasarkan asas: 4 a.terbuka; b.efektif;

c.obyektif; d.adil;dan e.tidakdiskriminasi.

Pasal 4

Penyerahansebagianpelaksanaanpekerjaanolehperusahaanpemberipekerjaan kepadaPerusahaanlainbertujuan: a.membangunhubunganindustrialsecarakondusifantarapekerja, PerusahaanPenerimaPemborongan, PPJPdanperusahaanpemberi pekerjaan; b.meningkatkanefektifitasperusahaandemi meningkatkanproduktifitas; c.memberdayakandanmendayagunakanpekerjasecaramanusiawi; d.mewujudkanpemerataankesempatankerjadanpenyediaantenagakerja; e.memberikanperlindungankepadapekerja;dan f.meningkatkankesejahteraanpekerja. BABIII RUANG LINGKUPPENGATURAN Pasal 5 RuanglingkupyangdiaturdalamPeraturanDaerahinimeliputi: a.pelaksanaanpemboronganpekerjaanlintaskabupaten/kota; b.pelaksanaanpenyediaanjasapekerja/buruh;

c.izinoperasionalPPJP;
d.pengawasan;dan e.sanksi. BABIV PELAKSANAANPEMBORONGANPEKERJAAN BagianKesatu Umum Pasal 6 1) Perusahaandapatmenyerahkan sebagianpelaksanaanpekerjaanmelalui suatupemboronganpekerjaan kepadaperusahaanpenerimapemborongan. 2)Pekerjaanyang dapatdiserahkan sebagaimanadimaksudpada ayat(1) adalahkegiatanpenunjang. 3)Perusahaanpenerimapemborongan sebagaimanadimaksudpadaayat(1) harusberbentukbadanhukum. 5 BagianKedua PekerjaanYangDapatDiborongkan Pasal 7 Pekerjaanyangdapatdiserahkankepadaperusahaanpenerimapemborongan harusmemenuhisyaratsebagaiberikut: a.dilakukansecaraterpisahdarikegiatanutamabaikmanajemenmaupun kegiatanpelaksanaanpekerjaan; b.dilakukandenganperintahlangsungatautidaklangsung daripemberi pekerjaan; c.merupakankegiatanpenunjangperusahaansecarakeseluruhan; d.tidakmenghambatprosesproduksisecaralangsung;dan e.perusahaanpemberipekerjaandanperusahaanpenerimapekerjaan bersifatlintaskabupaten/kota Pasal 8 1)Pekerjaanpenunjangyangdapatdiborongkansebagaimanadimaksudpada Pasal6ayat(1)harusmemiliki karakteristik: a.kegiatanyangtidakberhubungan secaralangsungdengan kegiatan prosesproduksibarangataujasa; b.kegiatanyang mendukungdanmemperlancarpelaksanaanpekerjaan sesuaidenganalurkegiatankerjaperusahaanpemberipekerjaan;dan c.kegiatantersebutbukanmerupakansalahsatu siklus/alur/tahapan ataubagiandalamprosesproduksibarang/jasa. 2)Perusahaanpemberipekerjaandilarang menyerahkanpelaksanaanpekerjaan utama/pokokperusahaankepadaperusahaanpenerimapemborongan. 3)Perusahaanpenerimapemborongandilarangmenerimapenyerahan pelaksanaanpekerjaanutama/pokokdariperusahaanpemberi pekerjaan. 4)Perusahaanpenerimapemborongandilarang mengalihkanpemborongan pekerjaankepadapihaklain.

Pasal 9

1)Perusahaanpemberipekerjaandapatmenyerahkanpelaksanaan sebagian pekerjaanpadaperusahaanpenerimapemborongansetelahditetapkanalur kegiatanprosespelaksanaanpekerjaanoleh asosiasi sektorusahayang bersangkutan. 2)Dalamhalbelumterbentuk asosiasisektorusahasebagaimanadimaksud padaayat(1),makaDinasmenfasilitasipembentukan asosiasisektorusaha. 3)Asosiasisektorusahawajib mendaftarkan alurkegiatanprosespelaksanaan pekerjaanyangtelahditetapkan sebagaimanadimaksud padaayat(1)dan ayat(2)kedinas. 4)Dinaskabupaten/kota(wajib melakukanpemeriksaanalurkegiatanproses pelaksanaanpekerjaanyang didaftarkanoleh asosiasisektorusaha sebagaimanadimaksudpadaayat(3). 6 Pasal 10 1) Perusahaanyangakanmemborongkanpekerjaanharus terlebihdahulu melaporkanjenispekerjaanpenunjangyangakandiborongkankepadaDinas. 2)Perusahaanpemberipekerjaandilarang memborongkanpelaksanaan pekerjaanyangjenispekerjaannyabelumdilaporkankepadaDinas. BagianKetiga PendaftaranPerjanjianPemboronganPekerjaan Pasal 11 1)Penyerahansebagianpelaksanaanpekerjaandariperusahaanpemberi pekerjaankepadaperusahaanpenerimapemborongandilaksanakanmelalui perjanjianpemboronganpekerjaansecaratertulis. 2)Perjanjianpemboronganpekerjaansebagaimanadimaksudpadaayat(1) palingsedikitmemuat: a.hakdankewajibanmasing-masingpihak; b.jaminanterpenuhinyaperlindungan kerjadansyarat-syaratkerjabagi pekerja/buruhsesuaiperaturanperundang-undangan; c.keteranganmemilikipekerja/buruhyang mempunyai kompetensidi bidangnya;dan d.penegasanbahwa apabila terjadiperubahanperusahaanpenerima pemboronganmakapekerja/buruhmenjadipekerja/buruhpada perusahaanpenerimapemboronganberikutnya Pasal 12 1)PerjanjianpemboronganpekerjaansebagaimanadimaksuddalamPasal11 ayat(1)harusdidaftarkanolehperusahaanpenerimapemboronganpada Dinas. 2)Pendaftaranperjanjianpemboronganpekerjaansebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilakukansetelahperjanjiantersebutditandatanganioleh perusahaanpemberipekerjaandenganperusahaanpenerimapemborongan, palinglama30(tigapuluh)harikerjasebelumpekerjaandilaksanakan.

Pasal 13

Dalam halperjanjianpemboronganpekerjaan telahmemenuhi ketentuan sebagaimanadimaksuddalamPasal11 danPasal12makaDinasmenerbitkan buktipendaftaranpalinglama5(lima)hari kerjasejakberkaspermohonan pendaftaranperjanjianditerima.

Pasal 14

Dalam hal perusahaanpenerimapemborongan pekerjaantidakmendaftarkan perjanjianpemborongan sebagaimanayang dimaksuddalamPasal12 ayat(1), makadinasdapatmenghentikankegiatanpemboronganpekerjaandimaksud. 7 BagianKeempat HubunganKerja Pasal 15 1)Hubungankerjadalampemboronganpekerjaanterjadiantaraperusahaan penerimapemborongandenganpekerja/buruhyangdipekerjakan. 2)Hubungankerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1)beralihmenjadi hubungankerjaantarapekerja/buruhdenganperusahaanpemberi kerja dalam hal: a.perusahaanpemberi kerjatidakmelaporkanjenispekerjaanpenunjang yangakandiserahkankepadaperusahaanpenerimapemborongan; dan/atau b.perusahaanpemberikerjamemborongkanpekerjaan untukjenis pekerjaanpokok/utama.

Pasal 16

1)Hubungankerjaantaraperusahaanpenerimapemborongandengan pekerja/buruh terikatdalamperjanjiankerjawaktutidak tertentu(PKW'IT). 2)Hubungankerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdiganti perjanjiankerjawaktutertentu(PKWT)dengansyaratadaperjanjian pengalihanpekerja/buruhdalam halterjadipenggantianperusahaan penerimapemboronganpadaperusahaanpemberi kerja. 3)Syaratpengalihansebagaimanayangdimaksudpada ayat(2)harus dicantumkandalamperjanjianpemboronganpekerjaan.

Pasal 17

1)Perusahaanpenerimapemboronganwajibmemilikiizinusaha. 2)Izinusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikeluarkanolehDinas. 3)Izinusahasebagaimanadimaksudpadaayat(2)harussesuaidengan pekerjaanyang diborongkan. 4)ketentuanlebihlanjutmengenaiizinusahaperusahaanpemborongan sebagaimanadimaksudpadaayat(3)diaturdalamPeraturanBupati. BABV PELAKSANAANPENYEDIAANJASAPEKERJA/BURUH BagianKesatu Umum Pasal 18 1)Perusahaandapatmenyerahkan sebagianpelaksanaanpekerjaanpadaPPJP. 2)PPJP sebagaimanayang dimaksudpadaayat(1)harusberbentukPerseroan Terbatas(PT). 8 BagianKedua PekerjaanYangDapatDiserahkanKepadaPPJP Pasal 19 1) Pekerjaanyang dapatdiserahkanpelaksanaannyapadaPPJP sebagaimana dimaksuddalamPasal18ayat(1)adalahpekerjaanyangmerupakan kegiatan jasapenunjangatauyang tidakberhubunganlangsungdengan prosesproduksi. 2)Pekerjaanyangmerupakankegiatanjasapenunjangsebagaimanadimaksud padaayat(1)meliputi: a.usahapelayanankebersihan(cleaningservice); b.usahapenyediaanmakananbagipekerja/buruh(catering); c.usahatenagapengaman(security/satuanpengamanan); d.usahajasapenunjang dipertambangan,perminyakandankelistrikan; dan e.usahapenyediaan angkutanbagipekerja/buruh. 3)PerusahaanPemberiPekerjaandanPPJPdilarang membuatperjanjian penyerahanpekerjaanselainpekerjaanyangdimaksudpadaayat(2). BagianKetiga HubunganKerja Pasal 20 1)Hubungankerjadalampenyediaanjasapekerja/buruhterjadiantaraPPJP denganpekerja/buruhyang dipekerjakan. 2)Hubungankerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1)beralihmenjadi hubungankerjaantarapekerja/buruhdenganperusahaanpemberi kerja dalam halperusahaanpemberi kerjamenyerahkanpekerjaanuntuk jenis pekerjaan selainpekerjaansebagaimanadimaksuddalamPasal19ayat(2).

Pasal 21

1) HubungankerjaantaraPPJPdenganpekerja/buruhterikatdalamperjanjian kerjawaktutidaktertentu(PKW'IT). 2)Hubungankerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdiganti perjanjiankerjawaktutertentu(PKWT)dengansyaratadaperjanjian pengalihanpekerja/buruhdalam halterjadi penggantianPPJP pada perusahaanpemberi kerja. 3)Syaratpengalihansebagaimanayang dimaksudpada ayat(2)harus dicantumkandalamperjanjianpenyediaan jasapekerja/buruh. 4)Ketentuanlebihlanjutmengenai hubungankerjasebagaimanadimaksud padaayat(1)danayat(2)diaturdalamPeraturanBupati. 9

Pasal 22

1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan pada PPJP harus dituangkan dalam perjanjian tertulis. 2) Perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari PPJP;
b.besaran upah pekerja yang serendah-rendahnya adalah sebesar upah minimum;
c.pernyataan bahwa:
1. 1.pekerja/buruh yang dipekerjakan PPJP mendapatkan upah, kesejahteraan dan syarat-syarat yang sama dengan pekerja perusahaan pemberi kerja;
2. 2.perselisihan yang timbul menjadi tanggungjawab PPJP; dan
3. 3.PPJP bersedia menerima pekerja/buruh di PPJP sebelumnya, untuk jenis-jenis pekerjaan yang terns menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi penggantian PPJP.
d.hubungan kerja antara PPJP dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…