menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
1 3.Undang-UndangNomor7Tahun1981tentangWajibLapor Ketenagakerjaan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1981Nomor39,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3201); 4.Undang-UndangNomor3Tahun1982tentangWajibDaftar Perusahaan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1982Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3214); 5.Undang-UndangNomor6 Tahun1990tentang PembentukanKabupatenDaerahTingkatIIHalmahera Tengah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1990 Nomor51,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3420); 6.Undang-UndangNomor46Tahun1999tentang PembentukanPropinsiMalukuUtara,KabupatenBuru, dan KabupatenMalukuTenggaraBarat(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor174,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3895); 7.Undang-UndangNomor21 Tahun2000tentangSerikat Pekerja/SerikatBuruh(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2000Nomor131,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor3989); 8.Undang-UndangNomor1Tahun2003tentang PembentukanKabupatenHalmaheraUtara,Kabupaten HalmaheraSelatan,KabupatenKepulauanSula,Kabupaten HalmaheraTimurdanKotaTidoreKepulauandi Provinsi MalukuUtara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003Nomor21,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4264); 9.Undang-UndangNomor13Tahun2003tentang Ketenagakerjaan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2003Nomor39,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4279); l0.Undang-UndangNomor21 Tahun2003tentangPengesahan ILO ConventionNomor81 ConcerningLabourInspectionIn Industri andCommerce(Konvensi ILONomor81mengenai PengawasanKetenagakerjaanDalamIndustridan Perdagangan)(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003Nomor91,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4309); l1.Undang-UndangNomor2Tahun2004tentangPenyelesaian PerselisihanHubunganIndustrial(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor6,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4356); l2.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia 2 Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587,sebagaimanatelahdiubah keduakalinyaterakhirdenganUndang-UndangNomor9 Tahun2015(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2015Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5679); L3.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, PemerintahDaerahProvinsidanPemerintahanDaerah Kabupaten/Kota(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2007Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4737); L4. PeraturanPemerintahNomor62Tahun2012 tentangUsaha JasaPenunjangTenagaListrik(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2012Nomor141,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5326); LS. PeraturanDaerahKabupatenHalmaheraTengahNomor21 Tahun2008tentangUrusanPemerintahKabupaten HalmaheraTengah. DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN HALMAHERATENGAH dan BUPATIHALMAHERATENGAH MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPENYERAHANSEBAGIAN PELAKSANAANPEKERJAAN KEPADAPERUSAHAAN LAIN BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini yang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahDaerahKabupatenHalmaheraTengah. 2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraan urusanPemerintahanoleh PemerintahDaerahdanDPRDmenurutasasotonomi dan tugas pembantuandenganprinsipotonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
3.PemerintahDaerah adalahKepalaDaerahsebagai unsurpenyelenggara 3 pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah.
6.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyediajasa pekerja/buruh.
8.Perusahaan lain adalah perusahaan penerima pemborongan dan perusahaan penyediajasa pekerja/buruh.
9.Perusahaan Penerima Pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.
10.Perusahaan Penyedian Jasa Pekerja/Buruh yang selanjutnya disingkap PPJP adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang tertentu perusahaan pemberi pekerjaan.
11.Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
12.Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
13.Kegiatan utama perusahaan adalah bagian-bagian dalam proses produksi usaha pokok yang apabila tidak dilakukan menyebabkan terhentinya usaha.
14.Kegiatan penunjang adalah bagian proses produksi usaha tambahan pendukung pokok produksi yang menghasilkan nilai tambah.