DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Sumber Permodalan c.Besaran Penyertaan Modal d.Pengelolaan dan Pertanggungjawaban e. Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Mengingat : 1. 2. 3. 4. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 5. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Halmahera Tengah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Modal adalah Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam bentuk uang dan barang milik daerah.
7.Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
9.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. 3

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat modal pada BUMD.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan pendapatan asli daerah.
b.meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan BUMD di Daerah; dan
c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta pelayanan masyarakat;

BAB II

SUMBER PERMODALAN

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada BUMD bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk:
1. a.pendirian BUMD;
2. b.penambahan modal BUMD; dan
3. c.pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
(3)Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dianggarkan dalam APBD.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Besaran Penyertaan modal Daerah kepada BUMD berdasarkan dengan jenis dan bentuk usaha dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

Pengelolaan modal dasar dan modal yang disetor Pemerintah Daerah harus dikelola secara profesional sehingga dapat bermanfaat baik kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal yang akan dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus BUMD dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 4
(2)Pertanggung jawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3)Tata Cara pertanggung jawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Ditetapkan di Weda pada tanggal 2 Agustus 2019 BUPATI HALMAHERA TENGAH, EDI LANGKARA Diundangkan di Weda pada tanggal 2 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, SAIFUL SAMAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA 5/2019 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2019 T E N T A N G PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiyaan pemerintah kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…