DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN KETlGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten halmahera tengah nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3895); Menimbang BUPATl HALMAHERA TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN KETlGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2023 BUPATIHALMAHERATENGAH PROVINS! MALUKU UTARA 2 PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANKETIGA ATASPERATURANDAERAHKABUPATENHALMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH KABUPATENHALMAHERATENGAH MEMUTUSKAN: BUPATIHALMAHERATENGAH dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATEN HALMAHERATENGAH Dengan Persetujuan Bersama
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1); Menetapkan 3 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah merupakan Sekretariat DPRDTipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggara.kan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyara.kat dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyara.kat dan sub urusan satpol PP;
7. 7.Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan bidang olahraga;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
11. 11.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

Pasal 2

----<, Ketentuan Pasal 2 huruf a dan huruf d angka 1 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: · PASAL I 4

e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan daerah;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. 6.Badan Pengelolaan Perbatasan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang perbatasan;
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk melaksanakan sub urusan bencana.
8. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang .Perpuetakaan dan bidang Kearsipan;
9. 13.Dinas Komunikasi, Inform"""'atika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
10. 14.Dinas Penanaman Modal dan PrSP Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP;
11. 15.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
12. 16.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
13. 17.Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
14. 18.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. 19.Dinas Perindagkop dan UKM Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM;
16. 20.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
17. 21.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. 22.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 23.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 5 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 4 NOMOR REGISTER 4 TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA YANTO M. ASRI Diundangkan di Weda Pada tanggal 6 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, Ditetapkan di Weda Pada tanggal 28 Agustus 2023 Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Pasal II 6 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima)elemen, yaitu kepala Daerah ( straieqic apex), sekretaris Daerah ( middle line), dinas Daerah ( operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting sta.ffj. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. I. UMUM PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2023 ATAS PENJELASAN 7 Atas dasar itu Peraturan daerah ini menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRDdan inspektorat tipe A; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan ti.peB, dan badan ti.peC; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan ti.pe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada ti.ap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD,kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD,inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamat.an sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. 8 Cukup Jelas. PASALII Cukup Jelas.

Pasal 2

PASALI Cukup jelas. II. PASALDEMIPASAL. Perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 10 Tahun 2023 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terhadap 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Atas 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 28 Agustus Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Perubahan Peraturan Daerah ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menata Perangkat Daerah dilakukan secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. :r: I -< c.') z w b -< 0:: w ~ ~ ~ :r: ~ p.. :::, co £' - t; - "'- ><UJ "' IXIIXI - ID - al u a::I z .. "'..,: ~~ z z ~ z a ..,: z ~ a Q. a: o "' .. >- a :::; 0 t;; z z z .. z ..,: "' :s "' ::, ..,: ::, <( a ..,: Q. :, "' "' "" a: 0 - ..z " .. :::; a'-' :, a: w .... ~~z ..w '.') 0"" -o :,: w "' ..... z s s a: a: :::. Q. :::; "' ~ Q. "' .. 5 ti:'.~ t~ ~ ~ Q. "' zQ. ~~ "' .. "' <t "' <t z .. >- < <t ~o z i5 z"' ::, z a i5 - <t >- i5 0:::; .. "' a::I - a::1 _, <t - IXI - . <t. ~2: z z z "".. ~ z ~ z <l Si <t <t ..,: s <t ~~!i2;~-- ><Oz ::; .... zz :, I Z<C<l'. ..,: Q. z .. z 0 <( Z... ~ ..... z z ..,: :,: ~ ~-~ ~ ~z ~ I =>~5 .. ..,: .... .. ..,: I z ::,' ~ ::;>-z zo 5 t;; "' \.!> 0 a::::> ZW• 0 - o"<t z z ::> u..t 0...::::).... z z I w~ Q. "" ~-~ § .. .. ~~~ Q. <t "' "' ~~;~~ "' ~ a I ~ v, D <( <t ~~~~~-c ~ I .,:Oc.. .. 0 z zz~ ~:::;ei I o~ i5 0 0 Q. I ;:, I <, I... . IXI . <t. <t -c. . <t ..U. Z: z :,: -c Q. <t <t - z~ z0 ~ - "' ~ ...""vi a: .. ..z z ~ ::, z <t ;:: w"' """ "' <( .. .... <( "" " <t O zx ~ 0 <( .. Vl ::, .... <( w <t - t;;z ::, Q...... 0 "' a: "':::;z D <t ;: ~ ::, <( ""::, z " x .... Vl z .... <( "' Q. Q. " 0~: w <t - :::; z z z::,... ~ < "' Q. v ~o w <t «vi :::;... "'~ « wz >- a: "'a: :,: !!! il' ~~ 0 z ""w Q. z "' ..... Q. <t "' "' ~ "'Q. "'0 v,w .. <{ z z - 0 .. z <t "" ..,: z <t"" z.. .. a:: z .. Zz " ~ .. ~ <t z'-' 50 ci;!i 0 " UJ 00 i5. "' "' CL r I• CL < <t - <t -- <t • - <t - U) u a:, z z z.. z ... D "' z::; z ::; .. .. zZ 0zz .... ~ i2 ~ <t z ~~ <t .. <( "::,"" o~ <t..,:0::, 0"':,: ::, a: ::; ::; z !~ ::, ..Q~ w ::,<r< ~ Q. z a:"'>- :::; ~oo "'~ w"- a: Q. <(Z::, "' o.. z~ "'"' t'.'i'-- W(O "' <t >- .,:wQ. w <( z .. 4~z z"' :;;, 0 "'"" z ci ~ z< « 0<( i5 o~"' z z c.. i5 0 L1----L ---1 ~----------------------· - I I I U) . ID. 0 z z:,: <t <t <t Q. <t "' a: "' ~z Zw z g~ ct. z <t <t <( w..,:<( ~ 0 ~ "' .....0 ::, <( .. "'z z <( "" w "' "'"' < z Q. a:Zu zw<! z .. < Q.Zw 0 0I t"' <( <( "' "' I I- I - .. < . al . <t. • CD ·- a:: I::. I- 0 :,: :,: a ::; z ~ < Ii "" Sl I- i!i:::; zW 5oil ... - :..: .... .. .. <0 ~ .., zO <( 0 0 ~ ~ ..._ .. "' ~ .... zCL -z O UJ g <! .. ~"' ;!. Ii Ill s " w"'..._ l? < <a, ~ z <tZ Q. ;:: " .. zz <( - WCD .., <( 0.. ~ :;;:::; "-0c. ~::, .. """' Zz ,~ a, ::, z l? <.,: Q. "' 0..:,~ ::, <( z <z z:,: :,: ~~ <(.. <( .. "'< 0 \i \i ~ (D 2 < t;; .... "' "' "' I - 0 a: a. 0 <t w "'w "':, '.'i :, c.. ID <t <t <t "'a: :, z ~ :::; :::, <t :::, ....>- ~ z z<t <t>- ..... 1 <t <tQ. Q. i .I zj <t ID IXI C, ... ;J <t a: .... <t 1 "' :::, "'.., <t ::; <t.... "'U'· :::, ;:: :1 <t -c z a a <t i w w .... s s <t 'l Q. 1 e <t <t <t 0 "' ~ z :,: 0 ~ .. a "' c <( ~ ~ .g ·s g: a ~ .... 6 ~ 6<( <( 0 a E o t: ~ ~ 0 0 Q> :,: x c, 383

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…