DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang badan usaha milik desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; pendirian BUM Desa; pengurusan dan pengelolaan BUM Desa; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari VI bab dan 39 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabu paten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kata Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 1 5.Undang-UndangNomor40Tahun2007tentang PerseroanTerbatas(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor106Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4756); 6.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5234); 7.Undang-UndangNomor1Tahun2013tentang LembagaKeuanganMikro(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2013Nomor12TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5394); 8.Undang-UndangNomor6Tahun2014 tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor7TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5495); 9.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun2015tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679);
10.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5539) sebagaimana telahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor47Tahun2015tentangPerubahan AtasPeraturanPemerintahNomor43Tahun2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor6 Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor157, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5717); 11.PeraturanMenteriDesa,PembangunanDaerah Tertinggal,danTransmigrasiNomor4Tahun2015 tentangPendirian, PengurusandanPengelolaan,dan PembubaranBadanUsahaMilikDesa(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor296). 2 DenganPersetujuanBersama: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN HALMAHERATENGAH dan BUPATIHALMAHERATENGAH, MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGBADANUSAHAMILIK DESA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahDaerahKabupatenHalmaheraTengah. 2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraanurusanPemerintahanoleh PemerintahDaerahdanDPRDmenurutasasotonomidan tugas pembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadalam sistemdan prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945. 3.PemerintahDaerah adalahKepalaDaerahsebagaiunsurpenyelenggara pemerintahandaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadi kewenangandaerahotonom.
4.BupatiadalahBupatiHalmaheraTengah. 5.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisebutDPRDadalah LembagaPerwakilanRakyatDaerahsebagaiunsurpenyelenggara pemerintahandaerah. 6.Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyang memilikibataswilayahyang berwenang untukmengaturdanmengurusurusanpemerintahan,kepentingan masyarakatsetempatberdasarkanprakarsamasyarakat,hak asal usul,dan hak tradisionalyang diakui dandihormatidalamsistempemerintahanNegara KesatuanRepublikIndonesia.
7.PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraan urusanpemerintahanoleh PemerintahDesadanBadanPermusyawaratanDesadalammengaturdan menguruskepentiganmasyarakatsetempatberdasarkan asal-usuldan adat- istiadatsetempatyangdiakuidandihormati dalam sistemPemerintahanNegara KesatuanRepublikIndonesia. 8.PemerintahDesa adalahKepalaDesadibantuperangkatDesasebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDesa. 9.KepalaDesa adalahpejabatPemerintahDesayang mempunyaiwewenang,tugas dankewajiban untukmenyelenggarakan rumah tanggaDesanyadan melaksanakantugasdariPemerintahdanPemerintahDaerah. 10.SadanPermusyawaratanDesaselanjutnyadisingkatBPDadalahlembagayang melaksanakanfungsipemerintahan yanganggotanyamerupakanwakildari pendudukDesaberdasarkan keterwakilanwilayahdanditetapkan secara demokratis. 11.KekayaanDesa adalahbarang milikdesayang berasal dari kekayaan asli desa, dibeliataudiperoleh atas bebanAnggaranPendapatandanBelanjaDesa atau perolehan haklainnyayang sah. 12.KeuanganDesa adalah semua hakdan kewajibandalam rangka penyelenggaraan pemerintahandesayang dapatdinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungandengan hakdan kewajiban desa tersebut. 3 13.PeraturanDesaadalahperaturanperundang-undanganyang ditetapkanoleh KepalaDesasetelahdibahasdandisepakati bersamaBPD. 14.BadanUsahaMilikDesayangselanjutnyadisebutBUMDesa,adalahbadan usahayangseluruhatausebagianbesarmodalnyadimilikiolehDesamelalui penyertaansecaralangsung yangberasaldarikekayaanDesayang dipisahkan gunamengelolaaset,jasapelayanan,danusahalainnyauntuksebesar- besamyakesejahteraanmasyarakatDesa. BABII PENDIRIAN BUMDesa Pasal 2 PendirianBUMDesadimaksudkansebagaiupayamenampungseluruhkegiatandi bidangekonomidanpelayananumumyangdikelolaolehDesadankerjasama antarDesa.

Pasal 3

TujuanpendirianBUMDesaadalah: a.meningkatkanperekonomianDesa; b.mengoptimalkan asetDesa agarbermanfaatuntukkesejahteraanDesa; c.meningkatkanusahamasyarakatdalam pengelolaanpotensi ekonomiDesa; d.mengembangkan rencanakerjasamausahaantardesadan/ataudenganpihak ketiga; e.menciptakanpeluangdanjaringanpasaryangmendukungkebutuhanlayanan umumwarga; f.membukalapangankerja; g.meningkatkan kesejahteraanmasyarakatmelaluiperbaikanpelayananumum, pertumbuhandanpemerataanekonomiDesa;dan h.meningkatkanpendapatanmasyarakatDesadanPendapatanAsliDesa.

Pasal 4

(1)DesadapatmendirikanBUM DesaberdasarkanPeraturanDesa tentang PendirianBUMDesa.
(2)DesadalammendirikanBUMDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1) mempertimbangkan: a.inisiatifPemerintahDesadanmasyarakatDesa; b.potensiusahaekonomiDesa; c.sumberdayaalamdiDesa; d.sumberdayamanusiayang mampumengelolaBUM Desa;dan e.penyertaanmodaldariPemerintahDesadalambentukpembiayaandan kekayaanDesayang diserahkan untukdikelolasebagaibagiandari usaha BUM Desa.

Pasal 5

(1)PendirianBUM Desasebagaimanadimaksud dalamPasal4 disepakati melalui MusyawarahDesa.
(2)Pokokbahasanyang dibicarakandalamMusyawarahDesasebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi: a.pendirianBUM Desa sesuaidengan kondisi ekonomidan sosial budaya masyarakat;
1. b.organisasi pengelolaBUM Desa;
2. c.modal usahaBUM Desa;dan 4
3. d.AnggaranDasardanAnggaranRumahTanggaBUMDesa.
(3)HasilkesepakatanMusyawarahDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1) menjadi pedomanbagi PemerintahDesadanBPDuntukmenetapkanPeraturan DesatentangPendirianBUMDesa.

Pasal 6

(1)DalamrangkakerjasamaantarDesadanpelayananusahaantarDesadapat dibentukBUMDesabersamayang merupakanmilik2(dua)Desaataulebih.
(2)PendirianBUMDesabersamasebagaimanadimaksudpadaayat(1)disepakati melaluiMusyawarahantarDesayangdifasilitasiolehBadanKerjasamaAntar Desayangterdiridari: a.PemerintahDesa; b.anggotaBPD; c.LembagaKemasyarakatanDesa; d.lembagaDesalainnya;dan e.tokohmasyarakat; denganmempertimbangkanketerwakilanunsurperempuan(keadilangender).
(3)KetentuanmengenaiMusyawarahDesasebagaimanadimaksuddalamPasal5 berlakusecaramutatismutandisterhadappendirianBUMDesabersama.
(4)BUMDesabersamaditetapkandalamPeraturanDesamasing-masing.
(5)BerdasarkanPeraturanDesasebagaimanadimaksudpadaayat(4)ditetapkan PeraturanBersamaKepalaDesa tentangpendirianBUMDesabersama. BABIII PENGURUSANDANPENGELOLAANBUMDESA BagianKesatu BentukOrganisasiBUMDesa Pasal 7
(1)BUMDesadapatberbentuk: a.PerusahaanDesa;atau b.PerusahaanPerseroan.
(2)PembentukanBUMDesaditetapkandenganPeraturanDesa tentang PembentukanBUM Desa.
(3)PeraturanDesasebagaimanadimaksudpadaayat(2)paling sedikitmemuat: a.Pembentukan; b.BentukBUMDesa;
1. c.PenyertaanModal; d.Jenisusaha; e.SusunanPengurus; f.PembagianHasilUsaha;dan g.Mekanisme pembubaranBUM Desa.

Pasal 8

(1)PerusahaanDesasebagaimanadimaksuddalamPasal7ayat(1)huruf a adalah BUMDesayang seluruhmodalnyadimilikiolehsatu desadan tidak terbagiatas saham.
(2)Dalam halPerusahaanDesaakan dimilikiolehIebih dari satu pihak, PerusahaanDesa tersebutharusdiubah menjadiPerusahaanPerseroan.
(3)Perubahanbentuksebagaimanadimaksud pada ayat(2)ditetapkandengan PeraturanDesa. 5
(4)PerusahaanDesadapatmembentukunitusahaatauanakperusahaan, dan/ataumemilikisahampadaperusahaanlain.

Pasal 9

(1)PerusahaanPerseroansebagaimanadimaksuddalamPasal7ayat(1)hurufb adalahBUMDesayang modalnya terbagiatas saham-saham antaradesa denganpihaklain.
(2)Pembentukanperusahaanperseroansebagaimanadimaksudpadaayat(1) berdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganyangmengatur perseroan. BagianKedua KedudukandanWilayahKerjaBUMDesa Pasal 10
(1)BUMDesaberkedudukandanmempunyaiwilayahusahadiDesayang bersangkutan.
(2)Dalam haldilakukanpengembanganusaha,BUMDesadapatmembuka perwakilandiluarwilayahDesayang bersangkutan. BagianKetiga OrganisasiPengelolaBUMDesa Pasal 11
(1)OrganisasipengelolaBUMDesa terpisahdariorganisasiPemerintahanDesa.
(2)BentukorganisasipengelolaBUMDesayang berupaperseroanberpedoman padaketentuanperaturanperundang-undangantentang perseroanterbatas.

Pasal 12

(1)SusunankepengurusanorganisasipengelolaBUM Desa terdiridari: a.Penasihat; b.PelaksanaOperasional;dan c.Pengawas.
(2)Kepengurusanorganisasi PengelolaBUMDesadan hak-hakpengelolaBUM DesadiaturdalamAnggaranDasardanAnggaranRumahTanggaBUM Desa.
(3)AnggaranDasardanAnggaranRumahTanggaBUMDesadiaturdalam PeraturanKepalaDesa.

Pasal 13

(1)PenasihatsebagaimanadimaksuddalamPasal12hurufadijabatsecara melekat(exofficio)olehKepalaDesayang bersangkutan.
(2)Penasihatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berkewajiban: a.memberikan nasihatkepadaPelaksanaOperasionaldalam melaksanakan pengelolaanBUM Desa;dan b.memberikan sarandanpendapatmengenai masalahyang dianggap penting bagipengelolaanBUM Desa.
(3)Penasihatsebagaimanadimaksud pada ayat(1) berwenang: a.memintapenjelasan dariDireksimengenai persoalanyang menyangku tpengelolaan usahaDesa;dan
1. b.melindungiusahaDesa terhadap hal-halyang dapatmenurunkankinerja BUM Desa. 6 Pasal 14
(1)PelaksanaOperasionalsebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf bmempunyaitugasmengurusdanmengelolaBUMDesasesuaidengan AnggaranDasardanAnggaranRumahTangga.
(2)PelaksanaOperasionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berkewajiban: a.melaksanakandanmengembangkanBUMDesaagarmenjadilembagayang melayanikebutuhanekonomidan/ataupelayananumummasyarakatDesa; b.menggalidanmemanfaatkanpotensiusahaekonomiDesauntuk meningkatkanPendapatanAsliDesa;dan c.melakukankerjasamadenganlembaga-lembagaperekonomianDesalainnya.
(3)PelaksanaOperasionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berwenang: a.membuatlaporankeuanganseluruhunit-unitusahaBUMDesasetiapbulan; b.membuatlaporanperkembangankegiatanunit-unitusahaBUMDesasetiap bulan; c.memberikanlaporanperkembanganunit-unitusahaBUMDesakepada masyarakatDesamelaluiMusyawarahDesasekurang-kurangnya2(dua)kali dalam1(satu)tahun.

Pasal 15

(1)DalammelaksanakankewajibansebagaimanadimaksuddalamPasal14ayat
(2),PelaksanaOperasionaldapatmenugaskanAnggotaPengurussesuaidengan kapasitasbidangusaha,khususnyadalammenguruspencatatandan administrasiusahadanfungsioperasionalbidangusaha.
(2)PelaksanaOperasionaldapatdibantukaryawansesuaidengankebutuhandan harusdisertaidenganuraiantugasberkenaandengan tanggungjawab, pembagianperandan aspekpembagiankerjalainnya.

Pasal 16

Pelaksanaoperasional sebagaimanadimaksuddalampasal12ayat(1)hurufb denganbagandansusunankepengurusanBumdessebagai mana terlampirdalam peraturandaerahini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…