menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabu paten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kata Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
1 5.Undang-UndangNomor40Tahun2007tentang PerseroanTerbatas(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor106Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4756); 6.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5234); 7.Undang-UndangNomor1Tahun2013tentang LembagaKeuanganMikro(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2013Nomor12TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5394); 8.Undang-UndangNomor6Tahun2014 tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor7TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5495); 9.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun2015tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679);
10.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5539) sebagaimana telahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor47Tahun2015tentangPerubahan AtasPeraturanPemerintahNomor43Tahun2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor6 Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor157, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5717);
11.PeraturanMenteriDesa,PembangunanDaerah Tertinggal,danTransmigrasiNomor4Tahun2015 tentangPendirian, PengurusandanPengelolaan,dan PembubaranBadanUsahaMilikDesa(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor296). 2 DenganPersetujuanBersama: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN HALMAHERATENGAH dan BUPATIHALMAHERATENGAH, MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGBADANUSAHAMILIK DESA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahDaerahKabupatenHalmaheraTengah. 2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraanurusanPemerintahanoleh PemerintahDaerahdanDPRDmenurutasasotonomidan tugas pembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadalam sistemdan prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945. 3.PemerintahDaerah adalahKepalaDaerahsebagaiunsurpenyelenggara pemerintahandaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadi kewenangandaerahotonom.
4.BupatiadalahBupatiHalmaheraTengah.
5.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisebutDPRDadalah LembagaPerwakilanRakyatDaerahsebagaiunsurpenyelenggara pemerintahandaerah. 6.Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyang memilikibataswilayahyang berwenang untukmengaturdanmengurusurusanpemerintahan,kepentingan masyarakatsetempatberdasarkanprakarsamasyarakat,hak asal usul,dan hak tradisionalyang diakui dandihormatidalamsistempemerintahanNegara KesatuanRepublikIndonesia.
7.PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraan urusanpemerintahanoleh PemerintahDesadanBadanPermusyawaratanDesadalammengaturdan menguruskepentiganmasyarakatsetempatberdasarkan asal-usuldan adat- istiadatsetempatyangdiakuidandihormati dalam sistemPemerintahanNegara KesatuanRepublikIndonesia.
8.PemerintahDesa adalahKepalaDesadibantuperangkatDesasebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDesa. 9.KepalaDesa adalahpejabatPemerintahDesayang mempunyaiwewenang,tugas dankewajiban untukmenyelenggarakan rumah tanggaDesanyadan melaksanakantugasdariPemerintahdanPemerintahDaerah. 10.SadanPermusyawaratanDesaselanjutnyadisingkatBPDadalahlembagayang melaksanakanfungsipemerintahan yanganggotanyamerupakanwakildari pendudukDesaberdasarkan keterwakilanwilayahdanditetapkan secara demokratis. 11.KekayaanDesa adalahbarang milikdesayang berasal dari kekayaan asli desa, dibeliataudiperoleh atas bebanAnggaranPendapatandanBelanjaDesa atau perolehan haklainnyayang sah. 12.KeuanganDesa adalah semua hakdan kewajibandalam rangka penyelenggaraan pemerintahandesayang dapatdinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungandengan hakdan kewajiban desa tersebut. 3 13.PeraturanDesaadalahperaturanperundang-undanganyang ditetapkanoleh KepalaDesasetelahdibahasdandisepakati bersamaBPD. 14.BadanUsahaMilikDesayangselanjutnyadisebutBUMDesa,adalahbadan usahayangseluruhatausebagianbesarmodalnyadimilikiolehDesamelalui penyertaansecaralangsung yangberasaldarikekayaanDesayang dipisahkan gunamengelolaaset,jasapelayanan,danusahalainnyauntuksebesar- besamyakesejahteraanmasyarakatDesa. BABII PENDIRIAN BUMDesa Pasal 2 PendirianBUMDesadimaksudkansebagaiupayamenampungseluruhkegiatandi bidangekonomidanpelayananumumyangdikelolaolehDesadankerjasama antarDesa.