PertanggungjawabanpelaksanaanAPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal ( investasi ) daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; Lampiran I.10 : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan. Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah.
b.Lampiran II : Neraca;
c.Lampiran III : Laporan Arus Kas;
d.Lampiran IV : Laporan Operasional;
Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; dan Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.