DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku- Malut;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl 945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Menimbang BUPATIHALMAHERATENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYERTAANMODALDAERAHPADABANKPEMBANGUNANDAERAH MALUKU-MALUT TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENHALMAHERATENGAH NOMOR5 TAHUN2023 BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA 2 Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

a.asas transparansi;
b.asas akuntabilitas;
c.asas responsibilitas;
d.asas independensi;
e.asas kewajaran dan kesetaraan;
f.asas profesionalisme; dan
g.asas kehati-hatian,

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut yang selanjutnya disebut Bank Maluku-Malut adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan dan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan BUMD/BUMN atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketigadengan mendapat bagian keuntungan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU- MALUT Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN HALMAHERATENGAH dan BUPATI HALMAHERATENGAH Dengan Persetujuan Bersama: 3 ( 1) Pelaksanaan Penyertaan ModalDaerah dilakukan melalui penempatan modal pada Bank Maluku-Malut.

(2)Penyertaan ModalDaerah pada Bank Maluku-Malut bersumber dari keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 5

a.menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang perbankan;
b.meningkatkan kinerja dan pengembangan di bidang perbankan;
c.memperkuat permodalan sesuai yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PELAKSANAANDANSUMBERDANA Penyertaan Modal pada Bank Maluku-Malut bertujuan untuk:

Pasal 4

( 1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk :

a.penguatan kelembagaan dan memperkuat struktur permodalan Bank Maluku-Malut;
b.meningkatkan persentase saham Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat;
c.meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial; dan
d.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

(2)Manfaat ekonomi dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/ atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 3

(1)Bank Maluku-Malut setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Bupati.
(2)Bank Maluku-Malut berkewajiban menerbitkan sertifikat saham atas penyertaan modal yang diterima.
(3)Bank Maluku-Malut wajib memberikan dividen, bunga dan/atau bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada kas Daerah.
(4)Bank maluku-malut wajib memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Halmahera Tengah dengan menempatkan kantor kas di setiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian dividen dan/atau bunga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Bank Maluku-Malut.
(3)Bank Maluku-Malut berhak atas penempatan modal daerah sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan.

Pasal 7

(1)Besaran Penyertaan Modal Daerah pada Bank Maluku-Malut sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 5.992.000.000.- (Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan puluh dua Juta Rupiah).
(2)Kebutuhan penyertaan modal tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 pada Bank Maluku-Malut sebesar Rp 15.000.000.000.- (Lima Belas Milyar Rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut:
1. a.tahun 2023 sebesar Rp 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah);
2. b.tahun 2024 sebesar Rp 5.000.000.000.- Lima Milyar Rupiah);
3. c.tahun 2025 sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
4. d.tahun 2026 sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
(3)Besaran penyertaan modal daerah pada bank maluku- malut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

(1)Bupati melakukan pembinaan, pegawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Maluku- Malut.
(2)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha MilikDaerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
(3)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN PENYERTAANMODAL 5 PEJABAT PARAF I SEKDA J ASISTEN II r KABAG HUKUM DAN HAM ~ KEPALA BPKAD ~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINS! MALUKU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023 YANTO M. ASRI Diundangkan di Weda Pada tanggal 1 7 November2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, Ditetapkan di Weda Pada tanggal 28 Agustus 2023 Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

BABV PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 6 Salah satu bagian penting dalarn penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah adanya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk marnpu berkreasi dengan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kemarnpuan keuangannya dalarn membiayai program kerja Pemerintah Daerah agar upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyertaan modal yang hasilnya diperuntukan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Hal itu pula yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut merupakan badan usaha rnilik daerah yang bergerak di bidang perbankan sehingga membutuhkan ketersedian modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan pemenuhan modal bagi masyarakat. Pernerintah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan salah satu pemegang saham di Perseroan Terbatas Bank Pernbangunan Daerah Maluku-Malut yang mempunyai peran atas peningkatan kapasitas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah MalukuMalut. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalarn jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya. Adapun maksud Penyertaan Modal Daerah ialah untuk memperkuat struktur pennodalan Bank Maluku-Malut, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. Kemudian tujuannya ialah untuk pengembangan usaha Bank MalukuMalut dalarn rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur pennodalan Bank MalukuMalut, rnemenuhi modal dasar Bank Maluku-Malut, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalarn perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBDdan ditetapkan dalam Perda APBDtahun anggaran berkenan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalarn Perda APBD. I. UMUM PENYERTAANMODALDAERAHPADAPERSEROANTERBATASBANK PEMBANGUNANDAERAHMALUKU-MALUT TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENMALUKUUTARA NOMOR 5 TAHUN2023 ATAS PENJELASAN 7 Huruf g Asas kehati-hatian, Yang dimaksud dengan asas "kehati- hatian" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Cukupjelas Huruf a Asas Transparansi, Yang dimaksud dengan asas "transparansi'' adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Huruf b Asas Akuntabilitas, Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Huruf c Asas responsibilitas, Yang dimaksud dengan asas "responsibilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan pen uh tanggung jawab. Huruf d Asas independensi, Yangdimaksud dengan asas "independensi" adalah Investasi Pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Huruf e Asas kewajaran dan kesetaraan, Yang dimaksud dengan asas "kewajaran dan kesetaraan'' adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing. Huruf f Asas profesionalisme, Yang dimaksud dengan asas "profesionalisme" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Pasal 2

Cukupjelas II. PASALDEMI PASAL

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…