Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 5 Tahun 2023
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku- Malut;
Menimbang BUPATIHALMAHERATENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYERTAANMODALDAERAHPADABANKPEMBANGUNANDAERAH MALUKU-MALUT TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENHALMAHERATENGAH NOMOR5 TAHUN2023 BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA 2 Asas dalam penyertaan modal ini adalah :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU- MALUT Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN HALMAHERATENGAH dan BUPATI HALMAHERATENGAH Dengan Persetujuan Bersama: 3 ( 1) Pelaksanaan Penyertaan ModalDaerah dilakukan melalui penempatan modal pada Bank Maluku-Malut.
BAB I
BAB II PELAKSANAANDANSUMBERDANA Penyertaan Modal pada Bank Maluku-Malut bertujuan untuk:
BAB II
( 1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk :
4
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV
BAB III BESARAN PENYERTAANMODAL 5 PEJABAT PARAF I SEKDA J ASISTEN II r KABAG HUKUM DAN HAM ~ KEPALA BPKAD ~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINS! MALUKU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023 YANTO M. ASRI Diundangkan di Weda Pada tanggal 1 7 November2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, Ditetapkan di Weda Pada tanggal 28 Agustus 2023 Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. KETENTUAN PENUTUP
BAB III
BABV PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 6 Salah satu bagian penting dalarn penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah adanya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk marnpu berkreasi dengan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kemarnpuan keuangannya dalarn membiayai program kerja Pemerintah Daerah agar upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyertaan modal yang hasilnya diperuntukan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Hal itu pula yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut merupakan badan usaha rnilik daerah yang bergerak di bidang perbankan sehingga membutuhkan ketersedian modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan pemenuhan modal bagi masyarakat. Pernerintah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan salah satu pemegang saham di Perseroan Terbatas Bank Pernbangunan Daerah Maluku-Malut yang mempunyai peran atas peningkatan kapasitas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah MalukuMalut. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalarn jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya. Adapun maksud Penyertaan Modal Daerah ialah untuk memperkuat struktur pennodalan Bank Maluku-Malut, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. Kemudian tujuannya ialah untuk pengembangan usaha Bank MalukuMalut dalarn rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur pennodalan Bank MalukuMalut, rnemenuhi modal dasar Bank Maluku-Malut, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalarn perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBDdan ditetapkan dalam Perda APBDtahun anggaran berkenan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalarn Perda APBD. I. UMUM PENYERTAANMODALDAERAHPADAPERSEROANTERBATASBANK PEMBANGUNANDAERAHMALUKU-MALUT TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENMALUKUUTARA NOMOR 5 TAHUN2023 ATAS PENJELASAN 7 Huruf g Asas kehati-hatian, Yang dimaksud dengan asas "kehati- hatian" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
Cukupjelas Huruf a Asas Transparansi, Yang dimaksud dengan asas "transparansi'' adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Huruf b Asas Akuntabilitas, Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Huruf c Asas responsibilitas, Yang dimaksud dengan asas "responsibilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan pen uh tanggung jawab. Huruf d Asas independensi, Yangdimaksud dengan asas "independensi" adalah Investasi Pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Huruf e Asas kewajaran dan kesetaraan, Yang dimaksud dengan asas "kewajaran dan kesetaraan'' adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing. Huruf f Asas profesionalisme, Yang dimaksud dengan asas "profesionalisme" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
Cukupjelas II. PASALDEMI PASAL
Membuka PDF…