DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas dan tujuan; c. ruang lingkup; d. penyelenggaraan bantuan hukum; e. hak dan kewajiban; f. syarat,tata cara pengajuan permohonan, dan tata kerja; g. larangan; h. pendanaan; i. sanksi; j. ketentuan penutup. Peraturan ini terdir dari X Bab dan 28 Pasal.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ral^at Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
5.Masyarakat adalah orangiperseorangan ateu sekelompok orang yang memiliki idehtitas ;kepehdUdukaii' ^^gt11s®1'di Kabupaten
6.Masyarakat miskinadalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa;
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara; 8,, Pemberi-bantuan hukum adalah lenibaga barituari hukum atau organisasi .kemasyarakatanijyangjOTemj^i^^'jlay^^ bantuan hukum yang telah memenuhi ketentii^ peninH^g-undangan;
9.Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang merupakan masyarakat miskin;
10.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan;
11.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan;
12.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun Oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, imtuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. BABn ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dUaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaankedudukan dalamhukum;. . ..
c.keterbukaan;' ' -."fir-. ^ ^
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjatnin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjaroin perlindungan terhadapiiak asasi manu^^^^ c.,,.menjaniin.„-.pemehuh^„ hi^,~I^n^^ memperoleh keadilan; , \
d.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat. BABm RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum;
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
(3)Bantuan hukum sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hiakum penerima bantuan hukum. -- .BAB;IV FENYELBNC^ARAAN
(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk ihembantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum;
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam penyelen^araan ' 'bantuan^ "Hu^m; Bupati . menjalin —. )ieijasama-~ den meinenuhi ketentuan perundang-undangan;
(2)Keijasama sebagaimana demaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama untuk 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali;

Pasal 7

(1)Bupati dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di daerah;
(2)Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi. -•>-^ -V- .•-••.••-i::vii ^-5-#; •; ' •^-•-'•?'' •'•-•"'•• ' -" Penerima Bantuan Hukum berhak:
1. a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah tuntas atau telah berkekuatan hukum tetap terhada perkaranya;
2. b.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-Cuma;
3. c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
4. d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. - i't--- --'-ri'J .17 • ' '• \.-.rrs ts jlIJ;; jli 'i""1 Untuk mendapatkan bantuan hukum, penerima bantuan hukum wajib:
5. a.mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum;
6. b.menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang dihadapinya;
7. c.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB V

. HAK DANKE^JIBAN .

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
b.bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.
c.Mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
d.Mendapatkan perlindungan terhadap: 1) Kemungkinan pemeriksaan dan atau penyitaan terhadap dokumen yang diperbleh^dari atau dimilikihya sehubungan dengan tugasnya :: •menibbri bs^tuanl^^^ b^tuan hukum; 2) Kerahasiaan yang berhubungan dengan penerima bantuan hukum; 3) Keselamatan diri dan atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai/peraturan jperund^g-und^gan:; \^ ^

Pasal 12

(1)Pemberi bantuan hukum wajib:
1. a.merahasiakan segala informasi, keterangan dan data yang diperoleh dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip- prinsip pelayanan publik;
3. c.setiap 4 (empat) bulan sekali melaporkan pelaksanan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
(2)Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya. . . ••;./•••,--- nukurn; .;.„• •

Pasal 13

(1)Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum;
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
1. a.fotokopi identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir; - r: — / /b'.-Tcdftii;keluafg^^im§Iah alau^sUraf k^®^ngari"m^ •T htukum berdomosUi; dan
2. c.uraian atau penjelasan yang sebenar-benamya tentang perkara yang sedang dihadapi.

Pasal 14

(1)Permohonan bantuan hukum diajukan kepada pemberi bantuan hukum;
(2)Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya;
(3)Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;
(4)Permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis. 10

Pasal 15

. (1) Pemberi b^txian^hukUm da;pf^ meminta pemohon bantuan hukum untuk -mefenglSp permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap;

(2)Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3)Bilamana dalam jangka waktu sebagaimgina dimaksud pada ayat (2) Pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka pemohon dapat ditolak;
(4)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh ^- Lembaga Bantuto. Hukuiri kepaida Bupati deng^ !tembusan:kepada T .^©j^RD^^ieiig^jneiicafl Masanipenol£ikaD.lli. :Un

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…