DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; pembentukan nama dan logo; bentuk badan hukum dan kedudukan; kepemilikan; asas, maksud dan tujuan; fungsi; kegiatan usaha; modal; organ PDAM Tirta Halmahera Tengah; kepengurusan; rapat direksi; kepegawaian; pensiun; tahun buku; laporan perhitungan laba rugi dan neraca; penetapan dan penggunaan laba bersih; tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi; kerjasama dengan pihak ketiga; standar operasional prosedur; ketentuan tarif; perubahan status perusahaan; pembinaan dan pengawasan; pembubaran; peran serta masyarakat; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari XXVII bab dan 58 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air mmum maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah di bidang penyediaan air minum;
c.bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah;
d.bahwa untuk meningkatkan kinerja dan peranan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak dibidang penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten 1 Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420)
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan kosumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi maluku utara, kabupaten buru dan kabupaten maluku utara barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Selaten, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota 2 Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 377);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem Penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4414); 15.Peraturan pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802) 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATIHALMAHERATENGAH

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR HALMAHERA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Modal disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemerintah kabupaten termasuk hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pihak ketiga.
7.Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Halmahera Tengah. 4
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Halmahera Tengah.
9.Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Halmahera Tengah.
10.Pelanggan adalah Pelanggan PDAM Tirta Halmahera Tengah.
11.Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat di minum apabila di masak.
12.Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian meter kubik air minum yang disalurkan melalui pipa distribusi oleh perusahaan.
13.Program kerja adalah rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran tahunan yang dibuat oleh direksi
14.Laporan kinerja adalah laporan oprasional dan keuangan yang dibuat oleh direksi

BAB II

PEMBENTUKAN NAMA DAN LOGO

Pasal 2

1.Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Perusahaan Umum Daerah Air Minum diberi nama PDAM Tirta Halmahera Tengah.
3.Logo PDAM Tirta Halmahera Tengah ditetepkan oleh bupati atas usul direksi melalui dewan pengawas.

(1)Bentuk Badan Hukum PDAM Tirta Halmahera Tengah adalah Perusahaan Umum Daerah.
(2)PDAM Tirta Halmahera Tengah berkedudukan dan berkantor pusat di Weda ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah.
(3)PDAM Tirta Halmahera Tengah dapat membentuk kantor cabang dan unit-unit layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5

BAB IV

KEPEMILIKAN

Pasal 4

PDAM Tirta Halmahera Tengah adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah. BABV ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)PDAM Tirta Halmahera Tengah dalam melakukan usahanya berazaskan kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian.
(2)PDAM Tirta Halmahera Tengah dibentuk dengan maksud dan tujuan:
1. a.menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus;
2. b.menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air mmum;
3. c.menciptakan kesempatan berusaha;dan
4. d.menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;

BAB VI

FUNGSI

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM Tirta Halmahera Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.penyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan ar mum;
b.penyusun dan perumusan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
c.penyelenggara pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.pengaturan dan penetapan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
e.penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum; 6
f.pengkajian tarif air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PDAM Tirta Halmahera Tengah merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dengan memberikan jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PDAM Tirta Halmahera Tengah menyelenggarakan usaha-usaha:

a.penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah dan dapat melayani di luar daerah.
b.pelayanan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dengan ijin Bupati.

BAB VIII

MODAL

Pasal 9

(1)Modal PDAM Tirta Halmahera Tengah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Daerah yang tertanam dalam PDAM Tirta Halmahera Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX

ORGAN PDAM TIRTA HALMAHERA TENGAH

Pasal 10

(1)PDAM Tirta Halmahera Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PDAM Tirta Halmahera Tengah terdiri dari:
1. a.Bupati selaku pemilik modal 7 b.Direksi c.DewanPengawas BagianKedua Kewenangan Bupati Pasal 11 Bupatimemegangkekuasaan tertinggidansegalawewenangyangtidak diserahkankepadaDireksiatauDewanPengawas. BABX KEPENGURUSAN BagianKesatu Umum Pasal 12
(1)KepengurusanPDAMTirtaHalmaheraTengahterdiridari: a.Direksi;dan
1. b.Dewanpengawas.
(2)PDAMTirtaHalmaheraTengahdipimpinolehDireksi. BagianKedua Direksi Paragraf1 Pengangkatan Pasal 13
(1)DireksidiangkatolehBupatiHalmaheraTengahatas usulDewan Pengawassetelahmelalui uji kemampuandankelayakanolehTimAhli.
(2)UjikemampuandankelayakanolehTimAhlisebagaimanadimaksud padaayat(1)dilaksanakanmelalui seleksiterbuka.
(3)ApabilaPertimbangan sebagaimanadimaksud padaayat(4)tidak diberikan,makaBupatiHalmaheraTengahdapatmelakukanproses tahapanberikutnya.
(4)Dalam halDireksisebagaimanadimaksudpadaayat(1)bukanberasal dari swasta,makayang bersangkutan haruscutidiluar tanggungan negara.
(5)CalonDireksiharusmemenuhi persyaratan sebagai berikut: a.WargaNegaraIndonesia; b.sehatjasmani dan rohani; c.mempunyai pendidikan paling rendah sarjana(S1);
1. d.Mempunyai pengalaman kerjadalam bidang pengelolaan air minum yang di buktikan surat keterangan kerja(referensi)dari institusi tempatnya bekerja; 8 e.luluspelatihanmanajemenairminumdiDalamatauLuarNegeri yangtelahterakreditasidibuktikandengansertifikatatauijazah; f.bersediabekerjapenuhwaktu; g.membuatdanmenyajikanproposaltentangvisi,misisertasrategi Perusahaan; h.tidakterikathubungankeluargadenganBupatiHalmaheraTengah/ WakilBupatiHalmaheraTengah ataudenganAnggotaDireksilainnya ataudenganAnggotaDewanPengawassampaiderajatketigabaik menurutgarislurusmaupunkesampingtermasukmenantudan 1par; 1.apabilaberstatussebagaiPNS/TNI/POLRIatauPegawaiSwastapada saatmendaftar sebagaicalonDireksi, wajibmelampirkansurat KeteranganIjindariPimpinanInstansi/Perusahaanyang bersangkutan. j.lulusujikemampuandankelayakantimahliyangditunjukoleh BupatiHalmaheraTengah
(6)BatasusiacalonDireksipadasaatdiangkatpertamakaliberumur paling tinggi50(limapuluh)tahunbilaberasaldariluarPDAMatau paling tinggi55(limapuluhlima)tahunbilaberasaldaridalamPDAM;
(7)Tatacaradanmekanismeujikemampuandankelayakanserta pengusulandanpengangkatanCalonDireksisebagaimanadimaksud padaayat(1) danayat(2)diaturdenganPeraturanBupatiHalmahera Tengah.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2006