DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN BUDAYA LITERASI

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi;

c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Budaya Literasi di Kabupaten Halmahera Tengah maka diperlukan pengaturan ten tang Penyelenggaraan Budaya Literasi;
b.bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya membaca dan budaya belajar di lingkungan pendidikan , Keluarga, dan Masyarakat perlu di galakkan Budaya Literasi;
a.bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan serta membudayakan kesadaran gemar membaca dan menulis di Kabupaten Halmahera Tengah; Menimbang BUPATI HALMAHERA TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN BUDAYA LITERASI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2023 BUPATIHALMAHERATENGAH PROVINS! MALUKU UTARA 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. 2.Pemerintah Daerahadalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. 3.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. 4.Satuan Pendidikanadalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. 5.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kaersipa di Kabupaten Halmahera Tengah.
6. 6.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam Kegiatan Literasi.
7. 7.Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualiatas hidup.
8. 8.Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau Kegiatan Literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga Satuan Pendidikanatau Masyarakat.
9. 9.Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BUDAYALITERASI. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENHALMAHERATENGAH dan BUPATIHALMAHERATENGAH Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa , kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3 Peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

a.Memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga daerah;

Pasal 5

BAB ID PERANDANFUNGIPELAKSANADANPEMANGKUKEPENTINGAN

BAB ID

PERANDANFUNGIPELAKSANADANPEMANGKUKEPENTINGAN

Pasal 4

( 1) Sasaran dari Penyelenggaraan Budaya Literasi ini adalah:

a.Satuan Pendidikan;
b.Keluarga; dan
c.Masyarakat.

(2)Penyelenggaraan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Budaya Literasi pada sekolah dasar dan sekolah menengah / sederajat.
(3)Penyelenggaraan Budaya Literasi di Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga.
(4)Penyelenggaraan Budaya Literasi di Masyaraka.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Budaya Literasi yang dilaksanakan pemerintah Daerah, Masyarakat dan/ atau lembaga Masyarakat.
1. a.meningkatkan dan memperbaharui pengetahuannya baik sebagai peserta didik, anggota Keluarga maupun Masyarakat;
2. b.memperoleh informasi baru dan mengsinergikan dengan informasi yang telah dimilikimya;dan
3. c.mengembangkan potensi diri secara individual sebagai modal kekuatan daya saing Masyarakat global.

BAB II

RANAHLITERASI Budaya Literasi bertujuan untuk:

Pasal 3

Penyelenggaraan Budaya Literasi dimaksudkan untuk mendorong peserta didik, Keluarga dan Masyarakat mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 2

10.Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang cllikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhimya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptalm karya.
11.Desa Literasi adalah kawasan desa yang digunakan untuk mewujudkan Masyaraka.t melek aksara (dasar, 1anjutan maupun multi aksara} agar memilik:ipengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
12.Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bah.an perpustakaan bagi Masyarakat. 4

Pasal 7

Peran dan fungsi Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

a.memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
b.melaksanakan kegiatan literasi dalam konteks intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
c.menyusun RKS dan RKASyang mengakomodasi program Gerakan Literasi;
d.mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan program Gerakan Literasi;
e.memfasilitasi pendiclik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan program Gerakan Literasi di sekolah;
f.mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan program Gerakan Literasi;
g.mendukung terbentulmya relasi yang baik antarpendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam kelas dan di luar kelas dalam berliterasi;
h.menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan literasi di sekolah;
i.melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Literasi di sekolah;
j.melakukan tindak lanjut berdasarkan basil pengawasan dan evaluasi; dan
k.membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi.

Pasal 6

Peran dan fungsi Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi

a.memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga desa;
b.membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan Gerakan Literasi di desa;
c.membangun sarana dan prasarana penunjang Gerakan Literasi di desa;
d.melakukan sinergi dan implementasi Gerakan Literasi dengan satuan pendidikan, komunitas literasi serta tokoh msyarakat; dan
e.mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan Gerakan Literasi di desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
b.Membuat dan mengembangkan peraturan, kebijakan Gerakan Literasi di daerah;
c.Melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan Gerakan Literasi di daerah;
d.Mengembangkan materi Gerakan Literasi pada setiap ranah yang clisesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti mempertimbangkan aspek sosial, budaya, mata pencaharian, lingkungan geografis, dll;
e.Membangun sarana dan prasarana penunjang Gerakan Literasi di daerah;
f.Menyediakan bahan bacaan yang bermutu pada satuan pendidikan, fasilitas publik, dan perpustakaan masyarakat; ·
g.Melakukan sinergi dan implementasi Gerakan Literasi dengan para pemangku kepentingan di daerah;
h.Memberikan dukungan dalam pendampingan pelaksanaan Gerakan Literasi pada ranah sekolah, keluarga, dan masyarakat; dan
i.Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap implementasi Gerakan Literasi di daerah. 5

Pasal 10

Peran dan fungsi dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

a.memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas dunia usaha dan dunia industri, sekolah, dan masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan program Gerakan Literasi;

Pasal 9

Peran dan fungsi guru tutor/pamong pendidikan nonformal dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi: ·

a.memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan sekolah terutama pada peserta didik;
b.menyusun RPP serta melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang mengintegrasikan kegiatan Gerakan Literasi;
c.menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif;
d.membangun lingkungan belajar yang mendorong peserta didik memiliki semangat berliterasi;
e.mengoptimalkan fungsi KKG dan MGMP untuk pengembangan program Gerakan Literasi;
f.mengembangkan kegiatan kokurikuler berbasis Gerakan Literasi;
g.melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis Gerakan Literasi;
h.melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Literasi; dan
i.membuat dokumentasi praktik baik pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi di sekolah.

Pasal 8

Peran dan fungsi Pengawas pendidikan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

a.memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh komunitas sekolah;
b.mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensifkeunggulan sekolah binaan dalam. implementasi Gerakan Literasi;
c.Memetakan praktik baik implementasi Gerakan Literasi di sekolah binaan untuk dijadikan rujukan bagi sekolah binaan lain;
d.mendam.pingi dan mendukung kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk mengimplementasikan Gerakan Literasi sesuai dengan karakteristik sekolah;
e.mengevaluasi implementasi Gerakan Literasi di sekolah binaan;
f.mendam.pingi penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi Gerakan Literasi di sekolah binaan;
g.membantu menjelaskan secara komprehensif kepada pihak terkait/komunitas sekolah tentang konsep, tujuan, dan manfaat Gerakan Literasi;
h.memastikan Gerakan Literasi diterapkan secara utuh dan menyeluruh melalui implementasi praktik literasi pada kurikulum dan metode pembelajaran di sekolah binaan; dan
i.membantu kepala sekolah dalam pengawasan kegiatan literasi di sekolah binaan. 6

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi;

c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Budaya Literasi di Kabupaten Halmahera Tengah maka diperlukan pengaturan ten tang Penyelenggaraan Budaya Literasi;
b.bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya membaca dan budaya belajar di lingkungan pendidikan , Keluarga, dan Masyarakat perlu di galakkan Budaya Literasi;
a.bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan serta membudayakan kesadaran gemar membaca dan menulis di Kabupaten Halmahera Tengah; Menimbang BUPATI HALMAHERA TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN BUDAYA LITERASI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2023 BUPATIHALMAHERATENGAH PROVINS! MALUKU UTARA 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. 2.Pemerintah Daerahadalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. 3.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. 4.Satuan Pendidikanadalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. 5.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kaersipa di Kabupaten Halmahera Tengah.
6. 6.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam Kegiatan Literasi.
7. 7.Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualiatas hidup.
8. 8.Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau Kegiatan Literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga Satuan Pendidikanatau Masyarakat.
9. 9.Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.

Pasal 1

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa , kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3 Peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

a.Memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga daerah;

Pasal 5

BAB ID PERANDANFUNGIPELAKSANADANPEMANGKUKEPENTINGAN

BAB ID

PERANDANFUNGIPELAKSANADANPEMANGKUKEPENTINGAN

Pasal 4

( 1) Sasaran dari Penyelenggaraan Budaya Literasi ini adalah:

a.Satuan Pendidikan;
b.Keluarga; dan
c.Masyarakat.

(2)Penyelenggaraan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Budaya Literasi pada sekolah dasar dan sekolah menengah / sederajat.
(3)Penyelenggaraan Budaya Literasi di Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga.
(4)Penyelenggaraan Budaya Literasi di Masyaraka.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Budaya Literasi yang dilaksanakan pemerintah Daerah, Masyarakat dan/ atau lembaga Masyarakat.
1. a.meningkatkan dan memperbaharui pengetahuannya baik sebagai peserta didik, anggota Keluarga maupun Masyarakat;
2. b.memperoleh informasi baru dan mengsinergikan dengan informasi yang telah dimilikimya;dan
3. c.mengembangkan potensi diri secara individual sebagai modal kekuatan daya saing Masyarakat global.

BAB II

RANAHLITERASI Budaya Literasi bertujuan untuk:

Pasal 3

Penyelenggaraan Budaya Literasi dimaksudkan untuk mendorong peserta didik, Keluarga dan Masyarakat mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 2

10.Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang cllikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhimya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptalm karya.
11.Desa Literasi adalah kawasan desa yang digunakan untuk mewujudkan Masyaraka.t melek aksara (dasar, 1anjutan maupun multi aksara} agar memilik:ipengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
12.Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bah.an perpustakaan bagi Masyarakat. 4

Pasal 7

Peran dan fungsi Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

a.memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
b.melaksanakan kegiatan literasi dalam konteks intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
c.menyusun RKS dan RKASyang mengakomodasi program Gerakan Literasi;
d.mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan program Gerakan Literasi;
e.memfasilitasi pendiclik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan program Gerakan Literasi di sekolah;
f.mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan program Gerakan Literasi;
g.mendukung terbentulmya relasi yang baik antarpendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam kelas dan di luar kelas dalam berliterasi;
h.menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan literasi di sekolah;
i.melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Literasi di sekolah;
j.melakukan tindak lanjut berdasarkan basil pengawasan dan evaluasi; dan
k.membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi.

Pasal 6

Peran dan fungsi Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi

a.memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga desa;
b.membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan Gerakan Literasi di desa;
c.membangun sarana dan prasarana penunjang Gerakan Literasi di desa;
d.melakukan sinergi dan implementasi Gerakan Literasi dengan satuan pendidikan, komunitas literasi serta tokoh msyarakat; dan
e.mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan Gerakan Literasi di desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
b.Membuat dan mengembangkan peraturan, kebijakan Gerakan Literasi di daerah;
c.Melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan Gerakan Literasi di daerah;
d.Mengembangkan materi Gerakan Literasi pada setiap ranah yang clisesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti mempertimbangkan aspek sosial, budaya, mata pencaharian, lingkungan geografis, dll;
e.Membangun sarana dan prasarana penunjang Gerakan Literasi di daerah;
f.Menyediakan bahan bacaan yang bermutu pada satuan pendidikan, fasilitas publik, dan perpustakaan masyarakat; ·
g.Melakukan sinergi dan implementasi Gerakan Literasi dengan para pemangku kepentingan di daerah;
h.Memberikan dukungan dalam pendampingan pelaksanaan Gerakan Literasi pada ranah sekolah, keluarga, dan masyarakat; dan
i.Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap implementasi Gerakan Literasi di daerah. 5

Pasal 10

Peran dan fungsi dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

a.memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas dunia usaha dan dunia industri, sekolah, dan masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan program Gerakan Literasi;

Pasal 9

Peran dan fungsi guru tutor/pamong pendidikan nonformal dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi: ·

a.memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan sekolah terutama pada peserta didik;
b.menyusun RPP serta melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang mengintegrasikan kegiatan Gerakan Literasi;
c.menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif;
d.membangun lingkungan belajar yang mendorong peserta didik memiliki semangat berliterasi;
e.mengoptimalkan fungsi KKG dan MGMP untuk pengembangan program Gerakan Literasi;
f.mengembangkan kegiatan kokurikuler berbasis Gerakan Literasi;
g.melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis Gerakan Literasi;
h.melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Literasi; dan
i.membuat dokumentasi praktik baik pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi di sekolah.

Pasal 8

Peran dan fungsi Pengawas pendidikan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

a.memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh komunitas sekolah;
b.mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensifkeunggulan sekolah binaan dalam. implementasi Gerakan Literasi;
c.Memetakan praktik baik implementasi Gerakan Literasi di sekolah binaan untuk dijadikan rujukan bagi sekolah binaan lain;
d.mendam.pingi dan mendukung kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk mengimplementasikan Gerakan Literasi sesuai dengan karakteristik sekolah;
e.mengevaluasi implementasi Gerakan Literasi di sekolah binaan;
f.mendam.pingi penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi Gerakan Literasi di sekolah binaan;
g.membantu menjelaskan secara komprehensif kepada pihak terkait/komunitas sekolah tentang konsep, tujuan, dan manfaat Gerakan Literasi;
h.memastikan Gerakan Literasi diterapkan secara utuh dan menyeluruh melalui implementasi praktik literasi pada kurikulum dan metode pembelajaran di sekolah binaan; dan
i.membantu kepala sekolah dalam pengawasan kegiatan literasi di sekolah binaan. 6