DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur dengan ketentuan umum; ruang lingkup; sistematika RPJMD; perubahan RPJMD; pengendalian dan evaluasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari VII bab dan 10 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 -2022;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017- 2022
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420); 1 3.Undang-UndangNomor28Tahun1999tentang PenyelenggaraNegarayangBersihdanBebasdari Korupsi,KolusidanNepotisme(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor75,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3851); 4.Undang-UndangNomor46Tahun1999tentang PembentukanProvinsi MalukuUtara,KabupatenBuru danKabupatenMalukuTenggaraBarat(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor174,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3895); 5.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara(LembagaNegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Nomor47,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4286); 6.Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4355); 7.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangSistem PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421); 8.Undang-UndangNomor33Tahun2004tentang PerimbanganKeuangan antaraPemerintahPusatdan PemerintahDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2004Nomor126,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4438); 9.Undang-UndangNomor17Tahun2007tentangRencana PembangunanJangkaPanjangNasionalTahun2005-2025 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor 33,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4700); 10.Undang-UndangNomor26Tahun2007,tentangPenataan Ruang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007 Nomor68,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4725); 11.Undang-UndangNomor32Tahun2009tentang PerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor 140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5059); 12.Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234); 2
3. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah (Lebaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2012 Nomor 1); 3 Dengan Persetujuaan Bersa.ma DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DAN BUPATIHALMAHERATENGAH MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2015-2019. 4
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya dingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
17.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/ daerah untuk menjapai tujuan
18.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
20.Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
21.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 5
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan dalam menyusun Renstra PD dan RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan kedalam RKPD tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat bulan Mei setiap tahunannya.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan kedalam Renstra PD sebagai landasan penyusunan Renja PD untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.
(2)Renstra PD dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah RPJMD ditetapkan. : Gambaran Umum Kondisi Daerah; : Gambaran Keuangan Daerah : Permasalahan dan Isu -Isu Strategis Daerah;
1. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
2. f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
3. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
4. h.BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. i.BAB IX : Penutup

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD : Pendahuluan;

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.BAB I
2. b.BAB II
3. c.BAB III
4. d.BAB IV
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diubah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: 6
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan dokumen RPJMD tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, seperti antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional; dan
4. d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila perumusan kebijakan dalam dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
(3)Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya melakukan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi hasil pelaksanaan Renstra PD dan Renja PD.
(4)Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Pasal 9

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA, PPAS dan RAPBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya. 7 BAB VU

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Ditetapkan di Weda Pada tanggal 17 April 2018 BUPATI HALMAHERA TENGAH, EDILANGKARA Diundangkan di Weda pada tanggal 6 Juni 2018 PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, HI. HUSEN NURDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINS! MALUKU UTARA 8/2018 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017 - 2022 I. UMUM Dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagaibagian integral dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistemperencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017- 2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra PD selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dankelompok sasaran yang disertai indikator kinerja danpendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk optimalisasi pencapaian target kinerja pelaksanaan RPJMD, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 260, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berkewajian melakukan pembinaan, fasilitasi pemantuan dan supervisi kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. 9 Dalam implementasi selanjutnya, dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017- 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain : seluruh perangkat daerah, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pakar dan akademis, serta kalangan dunia dalam permumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pemantauan dalam upaya terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, melalui beberapa langkah antara lain yaitu :

a.Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah daerah, masyarakat dan stake holder dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,serta penyusunan dokumenrencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dalam upaya pencapaian target Visi, Misi dan program kerja pemerintahan daerah;
b.Mendorong tercapainya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi, serta keselarasan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah, maupun antara pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten;
c.Mendorong tercapainya keserasian, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan;
d.Mendorong terlaksananya pengendalian pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
e.Mendorong terwujudnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Perumusan Visi dan Misi dimaksudkan dalam upaya memberdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengahuntuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah. Visi Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017-2022 yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 adalah "Halmahera Tengah Maju, Sejahtera BerlandaskanFalsafah Fagogoru". Untuk mencapai secara maksimal target yang telah dicanangkan kedalamVisi, maka perlu dirumuskan kedalam Misi, yaitu:
1. 1.Membangun Birokrasi yang Bersih Profesional dan Melayani
2. 2.Membangun Infrastruktur Dasar, Pemukiman dan Konektivitas Wilayah
3. 3.Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dan Menciptakan Iklim lnvestasi;
4. 4.Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, yang Merata dan Bermutu;
5. 5.Memgembangkan Budaya Hukum dan HAM dalam Kehidupan Masyarakat yang berlandaskan Falsafah Fagogoru. Peraturan Daerah tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017-2022 terdiri dari 7 (tujuh) Bab dan 11 (sebelas) Pasal yang menguraikan tentang (1) ketentuan Umum; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (3) Sestematika RPJMD; (4) Perubahan RPJMD; (5) Pengendalian dan Evaluasi; (6) Ketentuan Peralihan; dan (7) Ketentuan Penutup. 10 SelanjutnyauntukmenjaminagardokumenRPJMD yangakan dirumuskanadakesinambungandengandokumenRPJMDini,makaselarna belumadakebijakanbarndaripemerintahpusat,peraturandaerahinimasih dapatdijadikanpedomanuntukperumusankebijakanpenyusunanDokumen RPJMDperiodeKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerah terpilihberikutnya. Halinidalam upayauntukmenjaminagarVisidanMisiyangtelahditetapkan dalam dokumenRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahPemerintah KabupatenHalmaheraTengahTahun2005-2025untukmensejahterakan masyarakatKabupatenHalmaheraTengahdapatdicapaisecaramaksimal. II.PASAL DEMIPASAL:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…