DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 215

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c.bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Halmahera Tengah untuk rnelaksanakan Pernerintahan dan Pembangunan;
b.bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; Retribusi DaerahdanDae rahDaerah, Pajak
a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat ( 1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Menimbang BUPATI HALMAHERATENGAH, DE NGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2023 BUPATIHALMAHERATENGAH PROVINS! MALUKU UTARA 2
1. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
2. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202u 1 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646};
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 4.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
8. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~ Nomor 5587} sebagaimana telah d.iubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
9. 1.Daerah adalah Kabupaten Hal:maheraTengah.
10. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
11. 3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Hal:maheraTengah.
12. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hal:maheraTengah.
13. 5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi.,melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. 6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/ atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
15. 7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. 8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. 9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
18. 10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. 11.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
20. 12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersa:ma DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN HALMAHERATENGAH dan KABUPATENHALMAHERATENGAH 4

13.Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
16.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
17.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18.Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTBadalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan.
23.Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan a tau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Sadan.
24.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26.Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen akhir. 5
27.Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
28.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/ atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.
31.Jasa Parkir adalahjasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
34.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PATadalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
36.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLBadalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
38.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLBadalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
40.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta., dan collocalia linchi.
41.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKBadalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKBadalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
44.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila WajibPajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 6
45.Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
46.Surat Setoran Pajak, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah clilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47.Surat Pemberitahuan Pajak, yang selanjutnya disingkat SPTPDadalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48.Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
49.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPTadalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2yang terutang kepada Wajib Pajak.
50.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
51.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
52.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53.Jasa Usaha. adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
54.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
55.Bangungan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tin~al, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 7

Pasal 3

(1)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
1. a.PBB-P2;
2. b.Pajak Reklame;
3. c.PAT;
4. d.Opsen PKB;dan
5. e.Opsen BBNKB. Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
6. a.PBB-P2;
7. b.BPHTB;
8. c.PBJT;
9. d.Pajak Reklame;
10. e.PAT;
11. f.Pajak MBLB;
12. g.Pajak Sarang Burung Walet;
13. h.Opsen PKB;dan
14. i.Opsen BBNKB.

Pasal 2

56.Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
57.Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
58.Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
59.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
60.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
61.Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 8

(1)Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang .milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan semata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang ti.dak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/ atau Bangunan yang semata digunakan untuk tempat makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. f.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
7. g.Bumi dan/ atau Bangunan untukjalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (LightRail Transit), atau yang sejenis;
8. h.Bumi dan/ atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9. i.Bumi dan.fatau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

BAB II

PAJAK

Pasal 4

(2)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
1. a.BPHTB;dan
2. b.PBJT atas:
  1. 1.Makanan dan/ atau Minuman;
  2. 2.Tenaga Listrik;
  3. 3.Jasa Perhotelan;
  4. 4.Jasa Parkir; dan
  5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan.
3. c.Pajak MBLB;
4. d.Pajak Sarang Burung Walet; 9

Pasal 7

(1)Tarif PBB-P2ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
2. b.untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % {nolkoma dua persen} per ta.bun.

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan PBB-P2adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena Pajak clitetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4).Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah d.ikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimakspd pada ayat (3).
(6)Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
3. c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.
(7)Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
(8)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

(1)Objek BPHTBadalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena:
  1. 1.jual beli;
  2. 2.tukar-menukar;
  3. 3.hibah;
  4. 4.hibah wasiat;
  5. 5.waris;
  6. 6.pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
  7. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. 10.penggabungan usaha;

Pasal 10

(1)Tahun Pajak PBB-P2adalahjangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/ atau bangunan.
(3)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(4)Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
(5)Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
1. a.laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
2. b.Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 8

(2)Dalam hal pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan ramah lingkungan, dan/ atau berupa lahan produksi pangan dan temak ditetpkan sebagai berikut:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 o/o (nol koma nol lima persen) per tahun;
2. b.untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah} ditetapkan sebesar 0,09 % (nol koma nol sembilan persen) per tahun. 11 Pasal.11
(1)Subjek Pajak BPHTBadalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
(2)Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

11.peleburan usaha;
12.pemekaran usaha; atau
13.hadiah.

b.pemberian hak baru karena:
1. 1.kelanjutan pelepasan hak; atau
2. 2.di luar pelepasan hak.

(3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna Bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pemBangunan guna kepentingan umum;
3. c.untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain cli luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan mneteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
4. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. e.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
6. f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
7. g.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
8. h.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(6)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan cli bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. ,. 12 Tarif BPHTBditetapkan sebesar So/o (lima persen).

Isi peraturan

Teks215PDFHirarki

Memuat teks peraturan…