DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Halmahera Timur

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2.Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7.Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. 5
11.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.
13.Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan bagi hasil yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15.Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
16.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
17.Tahun Anggaran 2022 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.007.321.913.170,00 (Satu triliun tujuh milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah; dan
b.Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp133.899.803.170,00 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.460.760.219,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.146.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta rupiah). 6
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.293.042.951,00 (seratus lima belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp873.422.110.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp845.607.271.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.814.839.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.051.644.599.346,00 (satu triliun lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp637.802.203.998,00 (Enam ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial. 7
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp313.575.485.267,00 (Tiga ratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp314.054.738.731,00 (Tiga ratus empat belas milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.921.980.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp276.688.411.556,00 (Dua ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.913.533.001,00 (Tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu satu rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.301.160.176,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus satu juta seratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp157.442.852.665,00 (seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
(6)Belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.030.865.714,00 (dua miliar tiga puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah). 8

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp136.153.983.792,00 (seratus tiga puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp44.322.686.176,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…