DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2.Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7.Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. 7
11.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.
13.Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan bagi hasil yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
15.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16.Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
17.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
18.Tahun Anggaran 2023 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.081.153.966.170,00 (Satu triliun delapan puluh satu milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 8

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp115.794.803.170,00 (Seratus lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.960.760.219,00 (Dua belas milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.041.000.000,00 (Satu milyar empat puluh satu juta rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp95.793.042.951,00 (Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp964.783.163.000,00 (Sembilan ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp929.468.324.000,00 (Sembilan ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.314.839.000,00 (Tiga puluh lima milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). 9

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp576.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.223.104.700.397,00 (Satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar seratus empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp714.947.229.834,00 (Tujuh ratus empat belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp326.985.908.844,00 (Tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp380.074.340.990,00 (Tiga ratus delapan puluh milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.636.980.000,00 (Tujuh milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). 10
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp345.134.767.474,00 (Tiga ratus empat puluh lima milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.837.406.310,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.638.615.285,00 (Sembilan puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp221.231.775.879,00 (Dua ratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp132.720.000,00 (Seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp294.250.000,00 (Dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 11

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp158.022.703.089,00 (Seratus lima puluh delapan milyar dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…