DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri dari ruang lingkup, pejabat pengelolaan BMD, Perencanaan Pengelolaan BMD, Perencanaan Kebutuhan, Penyediaan anggaran, dan Pengadaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 9 8 1 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 1 5 );
4.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 N o m o r 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 1 0 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 1 9 , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 6041); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2 0 1 4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2 0 1 4 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2 0 1 6 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 547);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 1 Tahun 2 0 1 8 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 549);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2 0 1 9 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan/ Atau Tunjangan Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
23.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara 17 Tahun 2 0 1 2 tentang Milik Daerah perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Maluku Utara;
24.Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 22 Tahun 2 0 1 3 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Maluku U tara; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR dan BUPATI HALMAHERA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan.
4.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
5.Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8.Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
9.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 1 1 . Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. 1 2 . Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 1 3 . Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Halmahera Selatan.
15.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Halmahera Selatan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
19.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
20.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 2 1 . Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
22.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
23.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
24.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
25.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
26.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
27.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opmi nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
28.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
29.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
30.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 3 1 . Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
33.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
34.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
35.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
36.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
37.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah beru pa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
38.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalamjangka waktu tertentu yang disepakati.
39.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
40.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan. 4 1 . Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
42.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
43.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
44.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
45.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
46.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. 4 7. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
48.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
49.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
50.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah. 5 1 . Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
52.Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing- masing Pengguna Barang.
53.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
54.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
55.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
56.Surat Permintaan Barang atau yang disingkat (SPB) adalah surat yang diajukan oleh pengurus barang kepada kuasa pengguna barang dalam rangka memenuhi kebutuhan barang.
57.Surat Perintah Penyaluran Barang atau yang singkat (SPPB) adalah surat yang diterbitkan oleh kuasa pengguna barang kepada pengurus barang.

Pasal 2

( 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

(2)Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. b.Pengadaan;
3. c.Penggunaan;
4. d.Pemanfaatan;
5. e.Pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.Penilaian;
7. g.Pemindahtanganan;
8. h.Pemusnahan;
  1. 1.Penghapusan; J . Penatausahaan; dan
9. k.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang melakukan pengelolaan berupa tanah dan/atau bangunan harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

( 1 ) Barang Milik Daerah meliputi:

a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2)Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b harus dilengkapi dokumen pengadaan.
(3)Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b harus dilengkapi dokumen perolehan.
(4)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
(5)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah; atau
6. f.barang yang dikelola oleh Badan U saha Milik Daerah, berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan pada:

a.Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pengelola Barang; dan
b.Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pengguna Barang.

BAB III

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

( 1 ) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.Mengajukan usul Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.Menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan sesuai batas kewenangannya;
7. g.Menyetujui usul Pemanfaatan berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.Menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI.

Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku Pengelolaan Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a.Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang daerah;
b.Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang daerah;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang daerah;
e.Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang daerah; dan
g.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah.

Pasal 8

( 1) Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perankat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang daerah.

(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang daerah kepada Pengelolaan Barang;
2. b.Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang daerah;
5. e.Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang daerah;
7. g.Melakukan pencatatan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.Mengamankan dan memelihara barang daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah; dan J . Menyusun laporan barang daerah.

BAB IV

PERENCANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 9

( 1 ) Bupati menetapkan kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah untukjangka waktu lima tahun dan tahunan.

(2)Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis.

Pasal 10

( 1) Pengelola Barang menetapkan RKBMD.

(2)RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan.
(3)RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4)RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dapat ditinjau dalam hal terdapat perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 1 1 ( 1) Pengguna Barang menyusun dan mengusulkan RKBMD kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2)Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan Barang Milik Daerah mengkoordinasikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengusulan, dan penetapan RKBMD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

( 1 ) Penyusunan RKBMD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 1 berpedoman pada standar barang dan standar kebutuhan, kecuali perencanaan Penghapusan.

(2)Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…