DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Analisis Dampak Lalu Lintas yang terdiri dari Studi Andalalin, Kualifikasi Penyusunan Dokumen Andalalin, Penilaian Andalalin, Biaya, Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas jalan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ atau usaha tertentu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan; Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 Ten tang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 2 2 1 ) ;
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2 0 1 1 Tentang Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2 0 1 2 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 3 1 7 ) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2 0 1 3 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Dan BUPATI HALMAHERA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur.
6.Analisis Dampak Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.
7.Tim Penilai Dokumen Andalalin yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal terkait yang ada di daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
8.Dampak Lalu Lintas Jalan adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ atau usaha pada unsur jaringan transportasi jalan.
9.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10.Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi. 1 1 . Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 1 2 . Dokumen Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/ atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. 1 3 . Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/ atau usaha, yang merupakanjalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
14.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
15.Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Andalalin Jalan, yaitu:

a.Asas Transparansi;
b.Asas Akuntabel;
c.Asas Berkelanjutan;
d.Asas Partisipatif;
e.Asas Bermanfaat;
f.Asas Efisien dan Efektif;
g.Asas Seimbang;
h.Asas Terpadu; dan
1. 1.Asas Mandiri.

Pasal 3

Andalalin Jalan di selenggarakan dengan tujuan:

a.sebagai langkah preventif atas resiko proses pembangunan sebuah bangunan terhadap lalulintas dan kepentingan umum di sekitar lokasi
b.panduan dalam melakukan pengawasan pembangunan dan manajemen lalulintas.
c.Untuk mengatur tata letak kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan umum yang berlaku.
d.menyatukan pandangan dari sisi pengembang dan pemerintah mengenai penggunaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
e.meningkatkan kualitas mutu pelayanan sarana dan prasaran lalulintas dan kepentingan publik.
f.untuk memastikan pembangunan proyek memiliki dampak negatif yang kecil dan dampak positif yang besar.

BAB III

STUDI ANDALALIN

Pasal 4

( 1 ) Setiap pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib memiliki Andalalin.

(2)Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
(5)Penyusunan Andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana tata ruang wilayah Daerah dan sebelum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
(6)Tata cara penyusunan dan permohonan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

( 1 ) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat ( 1 ) meliputi:

a.Pusat Kegiatan berupa bangunan untuk : 1 . kegiatan perdagangan;
1. 2.kegiatan perkantoran;
2. 3.kegiatan industri;
3. 4.fasilitas pendidikan;
4. 5.fasilitas -pelayanan umum; dan/ atau
5. 6.kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
b.Permukiman berupa: 1 . perumahan dan permukiman;
1. 2.rumah susun dan apartemen; dan/atau
2. 3.permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.
c.Infrastruktur berupa: 1 . pelabuhan;
1. 2.terminal;
2. 3.pool kendaraan;
3. 4.fasilitas parkir untuk umum; dan/ atau
4. 5.infrastruktur lainnya.

(2)Kriteria Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 6

( 1 ) Penyusun Dokumen Andalalin jalan adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.

(2)Tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memiliki pengetahuan dibidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas atau yang bersertifikasi. B AB V PENILAIAN ANDALALIN

Pasal 7

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 8

( 1 ) Bupati membentuk Tim Penilai Andalalin jalan untuk melakukan penilaian Andalalin.

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sekurang-kurangnya terdiri d ar i :
1. a.unsur Dinas Perhubungan;
2. b.unsur Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
3. c.unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
5. e.unsur Kepolisian Resort Halmahera Timur.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sekurang kurangnya meliputi:
1. a.Kondisi kawasan/lokasi;
2. b.Konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi;
3. c.Kondisi kinerja lalu lintas saat ini dan prediksi kedepan;
4. d.Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
(5)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa persetujuan Bupati terhadap Andalalin pemrakarsa berdasarkan hasil penilaian Tim.
(6)Tata cara pemberian persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

( 1) Tim melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Andalalin oleh pemrakarsa secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2)Berdasarkan hasil evaluasi Tim, Bupati dapat memberikan kewajiban baru yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pemrakarsa untuk memperoleh :

a.Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); atau
b.PBG dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal 1 1 S e ti a ppemrakarsa wajib melaksanakan Andalalin jalan yang telah disetujui.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…