DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Maksud dan tujuan; Keanggotaan BPD; Kelembagaan, Fungsi dan Tugas; Hak Kewajiban dan wewenang BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 1 1 0 Tahun 2 0 1 6 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1 Tahun 2 0 1 4 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 2 0 9 1 ) ;
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 0 Tahun 2 0 1 6 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 89);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2 0 1 8 Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 6 1 1 ) ;
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Dan BUPATI HALMAHERA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM TENTANG BAD AN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

2.Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur;
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-u sul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerin tab.an Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Halmahera Timur;
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
6.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah rm untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintah Desa yang baik.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c.peraturan tata tertib BPD;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD Bagi.an Kesatu Pengisian Anggota BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan jumlah pasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai b e r iku t :
1. a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.Desa dengan jumlah penduduk 1 0 . 0 0 1 (sepuluh ribu satu) jiwa sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 20.001 (dua puluh ribu satu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (Sembilan) orang.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan wilayah dalam desa yaitu dusun.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah lingkup wilayah pedudukan yang telah ditetapkan memiliki wakil denganjumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(5)Dalam jumlah du sun sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 ( satu) du sun diwakili oleh 1 orang anggota BPD.
(6)Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD, maka beberapa dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
(7)Dalam hal jumlah dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 ( satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
(3)Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
1. a.PKK Desa;
2. b.Anggota Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
3. c.Anggota perempuan dari Karang Taruna Desa; dan
4. d.Tokoh perempuan desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur sebagai beriku t :
1. a.Dalam haljumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (Sembilan) orang, Panitia berjumlah 1 1 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling ban.yak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 ( delapan) orang;
2. b.Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling ban.yak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling ban.yak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Dalam haljumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 1 ( satu) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…