DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari Asas dan Tujuan; Perlindungan Perempuan dan Anak; Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; hak-hak perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan Larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; Mengingat: 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 1 4 3 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita [Convention on the Elimination of all forms of Discrimonation Against Women] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Numberr 138 Concerning Minimun Age FOR Adminission to Employment [Konvensi ILO Mengenai usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Number 182 Concenming The Prohibition and Immadiate Action For the Emilination of the worst Frorms of Child Labour [Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2 0 1 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Seatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 1 1 . Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik lmdonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 1 2 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 1 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Menetapkan

Menetapkan :

14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 5 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); 1 7 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Karban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENHALMAHERA TIMUR dan BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang lingku p tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Pemberdayaan Perempuan dan/atau Perlindungan Anak.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8.Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
9.Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum. 1 1 . Korban adalah perempuan dan/ atau anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan. 1 2 . Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 1 3 . Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 1 4 . Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
15.Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
16.Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi korban meliputi kesehatan fisik, psikis dan sosial agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. 1 7. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 1 8 . Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah ke daerah asal.
19.Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
20.Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2PTP2A, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTDD) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang terintegrasi pada Perangkat Daerah teknis Kabupaten Halmahera Timur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelindungan Perempuan dan Anak, dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.non diskriminasi;
d.kepentingan terbaik bagi Anak;
e.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
f.pemberdayaan; dan
g.kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak;
b.memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis;
c.mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d.melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
e.memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
f.memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi; dan
g.melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 4

Setiap Perempuan berhak: a untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; b untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; c mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasamya; d mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; e untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara; f atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; g untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; h memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 1 atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; J atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang meru pakan hak asasi; k untuk bebas dari penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain; 1 hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; m atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara _u_tμh sebagai manusia yang bermartabat; n atas kebersamaan kedudukanrrva di dalam hukum dan-oemerintahan: 0 p q r s atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; dalam upaya pembelaan negara; untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk men�ari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaannya itu; dan mendapat pendidikan.

Pasal 5

( 1 ) Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.

(2)Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum.

Pasal 6

( 1 ) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.

(2)Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui: a pemberian keterampilan dan pelatihan kerja; b fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif; c fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif; d fasilitasi dan bantuan permodalan; dan e fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 8

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui: a peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial; b peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi. c peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan d fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 9

( 1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berba�� level; b pemberian kesempatan bagi perempuan untuk mendudukl jabatan publik; c partisipasi dalam pemilihan umum; dan d pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

(2)Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…