DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar, meliputi: Hak, pengasuhan dan/atau pengangkatan, tanggung jawab dan wewenang, pendataan dan pemetaan, penyidikan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar; ...

1.Pa,.sal 18 ayat (6) Undang,Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; ....
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentl,J.kan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 0 4. ' Undang-!Jndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19.79 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik' Indonesia Nomor 3143); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik - Indonesia Nomor 3886); '
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peruba~n Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kete_nagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nom or 39, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 430 1); ,
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang P~nghapus'an Kekerasan ... Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); '
9.Undang-l.}ndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 4456);
10.Undang-J.Jndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia ..J'ahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran _ Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tampahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .5475) ;
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Regublik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14~4, Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-U.pdang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); i4. Undang;-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta:Q_an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ,. ... - 3 - Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia._ Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Undang-t.Jndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); ... 1'"6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuka n Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114); .. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU TE~AN'l'AR. ' BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. 2. ' Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggM'a Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. "' .f 3. Bupa ti adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. ,.

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD a dalah lef?-bag~ perwakilan niky~t daerah yang berkedudukan sebagai u nsur penyelenggara Pemerinta.Qan Daerah. 5. 6. 7. 7. 8 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan u rusan pemerintahan oleh Pemerintah ·Daerah dan ..Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam s istein dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dima ksud dalam Undan g-Undang Negara Republik Indonesia Tahun1945. Pera n gkat daer.ah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Uru.san Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Satuan Kerja Pe'rangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah S~D di lingkungan Pemerintah Kabupat en Hulu Sungai Selatan. Penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Anak Yatim Dan Anak Yatim Piatu terlantar adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap anak yatim, ~ ak yatim pia tu dan ana k terlaptar , yang meliputi rehabilita si sosia l, jaminan pendidikan, jaminan kesehata n , jaminan sosial, dan p erlindungan hukum. Jaminan Pendidikan adalah skema yang melembaga untuk menjami.n seluruh anak yatim dan a14ak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pendieiikan yang layak. .f 9. J aminan Kesehatan adalaii skema yang melembaga untu k menjamin seluruh anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang layal_c ..
10.Jaminan Sosia] adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. .., 11 . Perlindungan Hukum adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko hukum. ~2. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. , 13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasu k an ak yang masih dalam kandungan.
14.Anak Yatim adalah anak yang ditinggal bapak kandungnya karena kematian. ' ~
15.Anak Yatim Piatu adalah anak yang ditinggal bapak dan ibu kandungnya karena kem atian. 16. 17. 18. 19. ~ Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar adalah anak yatim dan anak yatim piatli yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau s uami istn dan anaknya, a tau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga &edar8..h dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaaan secara fisik, seksual, psikologis, d. an/ a tau penelantaran rumah tangga termasuk .... ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. ... Masyarakat adalah penduduk yang berdQmisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jatau bentuk keterangan kependudukan lainnya yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan. ' a. b. c . d. jaminan kesejahteraan berupa ba n t uan keuangan dan pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar; ' pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang m~mbahayakan dan/ a tau menghambat pertumbuhan dan perkemban gannya· secara wajar; pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang .... membahayakan; dan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlC\kuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta hak atas pengasuh an, bimbingan agama, dan m ental sosial. ..

BAB II

HAK, PENGASUHAN DAN/ATAU PENGANGKATAN ,Bagian Kesatu .. Hak Pasal 2 Setiap anak yatim dan a nak yatim piatu terlantar sampai usia d ewasa berhak .J:Z ~ atas:

Pasal 3

Dalam • hal mendukul)g hak anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap orang dilarang: a. b. .( 1) .. menelantarkan, me~ukan tindak kekerasan dan/ a tau eksploitasi terhadap anak yat;im dan anak yatim piatu terlantar; dan , mempekerjakan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar di bawah usia ... kerja sebagaimana..diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Pengasuhan danjatau pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperitingan peningkatan kesejahteraan anak yatim dan anak yatim ... piatu terlantar yang dilaksanakan sesu ai dengan ketentuan peraturan .... perundang-· undangan. ~ .l:l •

BAB III

TANGGUNGJAWABDAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan jaminan perlindungan anak yatim ..dan anak yatim piatu terlantar di Daerah yang dilaksanakan secani' terpadu dan berkelanjutan.
(2)Penyelenggaraan jaminan perlidungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dima"ksud pacta ayat (1) meliputi : .,
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan; r
3. c.sosial; dan '
4. d.perlindungan hukum.
(3)Penyelenggaraan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar se}?agiD!nana dimaksud Rada ayat (2), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan clan Belanja. Daerah sesui dengan kemampuan keuangan daerah. ... Pasal 6 , (1) Penyelenggaraanjaminan kesejahteraan dan perlidungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui
1. a.perawatan qan pengasuhan; b. 9 pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi; c . pelayanan pendidikan dan rekreasi; d . bimbingan agama, mental dan sosial; ...
2. e.re h~bilitasi sosial;
3. f.bantuan keuangan; , ,-------------~-~---- --- ---~-- k g. pelayahan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. h.pelayanan pemakaman;
5. i.pelayanan- bantuan hukum; J. pemelihara~ taraf kesejahteraan sosial; dan k., perlindungan sosial khusus lainnya.
(2)Bagi anak yatim dan anak yatim piatu terlantar yang memiliki kecacatan, selain mendapatkan jamif1an kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada aya_t (1), juga mendapatkan pelayanan aksesibilitas.
(3)Penyelenggaraan jaminan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha. ( 1) .(2)

Pasal 7

Dalam hal penyelenggaman jaminan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal .6 , dapat dibentuk Lembaga yang dikoordinir oleh SKPD terkait . Pembentukan Lembaga ·sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturah Bupati. .. '

Pasal 8

.-Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Jarrunan perlindungan ' anak yatim dan anak yatim piatu terlantar dilaksanakan oleh SKPD terkait meliputi:

a.Pendataan dan pemetaan, pembuatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, . pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan perlidungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar; 'b. penerapan standru: pelayanan kesejahteraan sosial;
c.penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada anak yatim gan anak yatim piatu terlantar;
d.pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan.., dan perlindungan hukum; dan ,
e.fasilitasi partisipasi masyarakat danjatau dunia usaha dalam penyelenggaraan jaminan perlidungan anak yatim dan anak yatim piatu ,. terlantar. ... '~ Pasal 9 .J:r ,

(1)Masyarakat mempunyai .kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan jaminan perlidungan anak ¥atim dan anak yatim piatu terlantar di Daerah sebagai tanggung jawab so sial.
(2)Peran rrtasyc;rrakat sebagaitpana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan o~h: ~ a . perseorangan;
1. b.keluarga;
2. c.organisasi ..keagamaan;
3. d.organisasi spsial"kemasyarakatan; e. 9 lembaga swadaya masyarakat;
4. f.organisasi profesi; ( 1)
(2)
1. g.· badan u~aha; ..
2. h.l'embaga kesejahteraan sosial; dan
3. f.lembaga kesejahteraari: sosial asing, sepanjang dilaksanakan sesuai .. ' dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BABIV PENDATAAN DAN PEMETAAN PasallO Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperuntukan kepada anak yatim dan anak yatim piatu terlantar yang berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan dokumen Akta KelalHran atau Surat Kenai Lahir yang disahkan oleh Kepala Desa dart Kecamatan. .., Guna kelancaran dan ketepatan sasara.IJ. penyaluran bantuan bagi anak yatim dan anak yatim piatu terlantar diperlukan adanya pendataan dan pemetaan secara periodik. .... ' ... BABV PENYIDIKAN Pasalll ( 1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dirnaksud d a lam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri s,ip11. _.(2) Dalam m elaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil , s ebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), berwenang : ~ , a. b. 9 c. d. e. f. g . h. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang a danya pelanggaran; melakukan -tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penyitaan benda dan atau surat; merigambil sidik jari dan memotret seseorang; .., meman ggil orCJ,ng untul<: didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; .... mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan· pemeriksaan perkara; mengadakan penghen'tian p enyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terebut bukan merupakan tindak ·pelanggaran dan s elanjutnya memberitahukan hal tersebut kepad a penuntut u·mum tersangka atau keluarganya; . . ...
  1. 1.:r:nengadakan tindaka'n lain menurut hukum yang d apat dipertanggung- jawabkan.
(3)Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang: A a. pemeriksaan tersangka; , b . memasuki rumah danjatau tempat tertutup lainnya; ...
1. c.penyitaan barang; ...
2. d.pemeriksaan tersangka;
3. e.pemeriksaan saksi; dan
4. f.pe!ll.eriksaan tempat k~adian . .. BABVI ...

Pasal 12

Setiap orang yang rpelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perun dang-undangan yang berlaku. '

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacta tang&al diundangkan . ., .., Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini den gan penempatannya dalam Lem baran Daerah Kabupaten HulU Sungai Selatan. . " .. ... .... Diundangkan d i' Kandangan ' pada tanggal ~ ~· .!Lc 'T S EKRETARIS DAERAH Ditetapkan di Kandangan padatanggal ~ ~ - ~r. BU LU SUNGAI SELATAN, lr?r; ~· ACHMAD F IKRY A~~tA EN HULU SUN SELATAN, ·~---u.o "'1,>, ~ EMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ... NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KAJ(IMANTAN SELATAN : (244/20 16) ' .. Az r ' PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR I. UMUM · · II. , .. · Penjaminan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagai kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi anak yatim dan anak yatim piatu dan Rak-haknya agar dapat hid up, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan s erta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak yatim dan anak yatim piatu terlantar berhak memperoleh perlindungan liukum, jaminan kesejahteraan sosial, pendidikan dan pengajaran. Penyelenggaraan jaminan perlindungan anak yatim dan anak yatim piat'u terlantar di di!aksanakan berdasarkan azas kesetiakawanan dan kasih sayang, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, keterbukaan, akuntanbilitas, partisipasi, dan berkelanjutan . .... Dafam peraturan daerah ini diatur pula ketentuan mengenai Hak dan Pengasuhan/ Pengangkatan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu terlantar. " ' PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

... Cukup jelas. ...

Pasal 2

Cukupjelas ' Pasal 3 .. · Cukup jelas.

Pasal 5

~ Cukupjelas Ayat(l) - Cukupjelas Ayat (2) Hurufa Pemerintah daerah bertanggungjawab terh adap memberikan j aminan pendidikan kepada anak yatim, .... anak yatim piatu dan anak terlantar mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat atas. .., ' Hurufb Cukupjelas ' Huruf c Cuktip jelas .. .. ~ Hurufd Cukup jelas 1 Ayat (3) · Cukup jelas Pasal 6 Ayat(1) Cukupjelas ' Ayat (2) .., Yang dimaksud dengan mendapat.kan pelayanan aksesibilitas . adalah kemudahan bagi anak yatim dan anak yatim piatu terlantar denganjyang memiliki kecacatan untuk menggunakan-.fasilitas, seperti penggunaan kursi roda harus bisa beijalal'l dengan mudah di trotoar ataupun naik angkutan urnurn. Ayat (3) · Cukup jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…